Bupati Bima dan Sekda Kabupaten Bima rencananya akan dipanggil oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Bima Kota dalam waktu dekat ini.
Bupati Bima dan Sekda Kabupaten Bima rencananya akan dipanggil oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Bima Kota dalam waktu dekat ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sampan Fiberglass Tahun 2013 yang diindikasikan merugikan anggaran Negara hingga Miliyaran Rupiah.
Kasat Reskrim Bima Kota, AKP. Wendi Oktariansyah, SH S. Ik mengungkapkan, rencana pemanggilan terhadap kedua petinggi Pemerintah Kabupaten Bima itu akan dilakukan setelah keluar hasil audit dari Tim BPKP. Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M.Pd akan dipanggil karena waktu itu mewakili Pemerintah Daerah untuk menerima anggaran itu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima. ”Mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan saja seputar kasus dugaan korupsi pengadaan Sampan Fiberglass,” jelas Kasat, Selasa (28/10).
Sementara kata dia, untuk pemeriksaan terhadap pemilik CV yang mengerjakan proyek itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini sambil menunggu hasil audit dari BPKP keluar. ”Untuk pemilik CV, hingga saat ini belum kami periksa, karena kami harus mendampingi Tim BPKP yang turun lakukan audit,” jelasnya.
Ditanya kapan penetapan tersangka akan dilakukan, Wendi mengaku, akan dilakukan setelah hasil audit BPKP telah keluar dan menemukan adanya kerugian Negara. ”Saya tegaskan, kita baru melakukan penetapan tersangka, setelah hasil audit sudah ada,” tegasnya. Hasil audit dari Tim BPKP katanya, baru akan diketahui oleh Penyidik paling cepat sekitar dua bulan pasca di audit. ”Kalau hasil audit ada kerugian Negaranya, kita langsung tetapkan tersangkanya,” tambahnya.
Wendi juga mengungkapkan, Tim BPKP Mataram rencananya hari ini (Rabu, red) akan melakukan audit terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Audit itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kerugian negara dalam kasus yang diindikasi menyeret sejumlah pejabat tersebut. Selain melakukan audit, Tim BPKP rencananya juga akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap fisik Sampan Fiberglass yang ada di empat Kecamatan, yakni di Kecamatan Sanggar, Soromandi, Sape dan Wera. ”Untuk sampan fiberglass yang akan dicek itu yakni, Kecamatan Sanggar satu, Soromandi satu, Sape dua dan Wera satu. Jumlahnya ada lima sampan fiberglass,” jelasnya.
Namun pihaknya tidak mengetahui secara detail apa saja yang akan dilakukan Tim dari BPKP itu. Sebab, hanya sebagai pendamping dalam melakukan audit. ”Kita belum tahu, apakah mereka akan langsung cek fisik atau terlebih dahulu memeriksa Kepala Desa, orang yang dipercayakan memegang Sampan itu, atau terlebih dahulu memeriksa Dinas-Dinas terkait,” ujarnya.
Lanjutnya, karena ekspos kasus dugaan korupsi ini telah dilakukan Senin pekan lalu, maka Tim dari BPKP turun melakukan audit. ”Tahapan-tahapannya telah kami lakukan sesuai aturan hukum, sehingga Tum BPKP secara langsung turun untuk melakukan audit,” jelasnya.
Ia memperkirakan, Tim dari BPKP akan melakukan audit selama kurang lebih dua pekan. Sebab, dengan jarak tempuh sebagian Kecamatan yang lumayan jauh, Tim hanya bisa menyelesaikan auditnya antara satu wilayah yang menghabiskan waktu satu hingga dua hari. ”Kita akan lihat perkembangannya nanti, kalau bisa diselesaikan dalam satu hari untuk satu wilayah. Maka, audit yang akan dilakukan tidak sampai hingga dua pecan lamanya,” tuturnya.
Untuk menyelesaikan kasus ini dengan secepat mungkin, masyarakat juga diminta berperan aktif dalam hal memberikan informasi yang akurat pada Penyidik Tipikor. ”Mari sama-sama kita berantas tindak pidana korupi, agar para oknum-oknum yang terlibat korupsi bisa diberikan efek jera atas perbuatannya sendiri,” ajaknya.
Diharapkannya, proses audit tidak ada halangan yang membuat semua prosesnya akan tertunda. ”Kami berharap, masyarakat memberikan dukungan agar kami bisa dengan cepat menyelesaikan kasus ini,” harapnya. (KS-05)
Sementara kata dia, untuk pemeriksaan terhadap pemilik CV yang mengerjakan proyek itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini sambil menunggu hasil audit dari BPKP keluar. ”Untuk pemilik CV, hingga saat ini belum kami periksa, karena kami harus mendampingi Tim BPKP yang turun lakukan audit,” jelasnya.
Ditanya kapan penetapan tersangka akan dilakukan, Wendi mengaku, akan dilakukan setelah hasil audit BPKP telah keluar dan menemukan adanya kerugian Negara. ”Saya tegaskan, kita baru melakukan penetapan tersangka, setelah hasil audit sudah ada,” tegasnya. Hasil audit dari Tim BPKP katanya, baru akan diketahui oleh Penyidik paling cepat sekitar dua bulan pasca di audit. ”Kalau hasil audit ada kerugian Negaranya, kita langsung tetapkan tersangkanya,” tambahnya.
Wendi juga mengungkapkan, Tim BPKP Mataram rencananya hari ini (Rabu, red) akan melakukan audit terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Audit itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kerugian negara dalam kasus yang diindikasi menyeret sejumlah pejabat tersebut. Selain melakukan audit, Tim BPKP rencananya juga akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap fisik Sampan Fiberglass yang ada di empat Kecamatan, yakni di Kecamatan Sanggar, Soromandi, Sape dan Wera. ”Untuk sampan fiberglass yang akan dicek itu yakni, Kecamatan Sanggar satu, Soromandi satu, Sape dua dan Wera satu. Jumlahnya ada lima sampan fiberglass,” jelasnya.
Namun pihaknya tidak mengetahui secara detail apa saja yang akan dilakukan Tim dari BPKP itu. Sebab, hanya sebagai pendamping dalam melakukan audit. ”Kita belum tahu, apakah mereka akan langsung cek fisik atau terlebih dahulu memeriksa Kepala Desa, orang yang dipercayakan memegang Sampan itu, atau terlebih dahulu memeriksa Dinas-Dinas terkait,” ujarnya.
Lanjutnya, karena ekspos kasus dugaan korupsi ini telah dilakukan Senin pekan lalu, maka Tim dari BPKP turun melakukan audit. ”Tahapan-tahapannya telah kami lakukan sesuai aturan hukum, sehingga Tum BPKP secara langsung turun untuk melakukan audit,” jelasnya.
Ia memperkirakan, Tim dari BPKP akan melakukan audit selama kurang lebih dua pekan. Sebab, dengan jarak tempuh sebagian Kecamatan yang lumayan jauh, Tim hanya bisa menyelesaikan auditnya antara satu wilayah yang menghabiskan waktu satu hingga dua hari. ”Kita akan lihat perkembangannya nanti, kalau bisa diselesaikan dalam satu hari untuk satu wilayah. Maka, audit yang akan dilakukan tidak sampai hingga dua pecan lamanya,” tuturnya.
Untuk menyelesaikan kasus ini dengan secepat mungkin, masyarakat juga diminta berperan aktif dalam hal memberikan informasi yang akurat pada Penyidik Tipikor. ”Mari sama-sama kita berantas tindak pidana korupi, agar para oknum-oknum yang terlibat korupsi bisa diberikan efek jera atas perbuatannya sendiri,” ajaknya.
Diharapkannya, proses audit tidak ada halangan yang membuat semua prosesnya akan tertunda. ”Kami berharap, masyarakat memberikan dukungan agar kami bisa dengan cepat menyelesaikan kasus ini,” harapnya. (KS-05)
COMMENTS