DPRD Kabupaten Dompu berjanji akan serius menangani persaoalan kerusakan kawasan hutan di Dompu untuk merespon aspirasi yang disampaikan masyarakat.
DPRD Kabupaten Dompu berjanji akan serius menangani persaoalan kerusakan kawasan hutan di Dompu untuk merespon aspirasi yang disampaikan masyarakat. Selain itu menjadi tugasnya selaku wakil rakyat, tapi juga menindaklanjuti adanya tuntutan dan aksi unjuk rasa yang seperti dilakukan oleh Fortani Dompu beberapa hari lalu.
Anggota DPRD Dompu, Muhamad Iksan S.Sos mengatakan, persalan kerusakan kawasan hutan di wilayah Dompu sudah menjadi atensi DPRD dan akan ditangani secara serius. Hanya saja kata Duta Partai Nasdem ini, pihaknya masih menunggu alat kelengkapan DPRD Dompu. ”Sambil menunggu kelengkapan DPRD, kami akan melakukan rapat-rapat koordinasi yang lebih intens dan mungkin nanti akan mengarah pada sebuah pembentukan panitia khusus (pansus),” ujarnya.
Terkait adanya dugaan pemberian ijin oleh Pemda Dompu kepada masyarakat, untuk mengelola kawasan hutan melalui program Pijar, Muhamad mengaku, sampai detik ini belum mengetahui apakah masyarakat diberikan ijin atau tidak Pemda Dompu untuk mengelola kawasan hutan tersebut. ”Terkiat persoalan itu, kami akan melakukan pengkajian di tingkat kelembagaan,” janjinya.
Ditambahkanya, berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, terkait tentang peningkatkan kesejateraan masyarakat. Mestinya, harus seimbang dengan ekosistem yang sudah ada. ”Hal itu seharusnya dilakukan perimbangan terhadap tingkat kesejateraan dengan tingkat kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Diakuinya, terkait kerusakan kawasan Hutan tersebut dinilainya sungguh tragis dan sangat disayangkan. Bahkan, kerusakan kawasan Hutan itu terbukti pada saat turun bersama Fortani melihat secara langsung dilokasi tersebut. ”Hal ini akan kami tangani secara serius dan nanti pada saat pembentukan Pansus sudah dilakukan, kami akan membuat regulasi- regulasi memaksa dan mengikat bagi siapapun yang terlibat dalam pengerusakan kawasan hutan tersebut. Baik itu pelaku pengerusakan kawasan hutan mampun orang-orang lain yang terlibat dalam persoalan tersebut,” tandasnya. (KS-10)
Anggota DPRD Dompu, Muhamad Iksan S.Sos mengatakan, persalan kerusakan kawasan hutan di wilayah Dompu sudah menjadi atensi DPRD dan akan ditangani secara serius. Hanya saja kata Duta Partai Nasdem ini, pihaknya masih menunggu alat kelengkapan DPRD Dompu. ”Sambil menunggu kelengkapan DPRD, kami akan melakukan rapat-rapat koordinasi yang lebih intens dan mungkin nanti akan mengarah pada sebuah pembentukan panitia khusus (pansus),” ujarnya.
Terkait adanya dugaan pemberian ijin oleh Pemda Dompu kepada masyarakat, untuk mengelola kawasan hutan melalui program Pijar, Muhamad mengaku, sampai detik ini belum mengetahui apakah masyarakat diberikan ijin atau tidak Pemda Dompu untuk mengelola kawasan hutan tersebut. ”Terkiat persoalan itu, kami akan melakukan pengkajian di tingkat kelembagaan,” janjinya.
Ditambahkanya, berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, terkait tentang peningkatkan kesejateraan masyarakat. Mestinya, harus seimbang dengan ekosistem yang sudah ada. ”Hal itu seharusnya dilakukan perimbangan terhadap tingkat kesejateraan dengan tingkat kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Diakuinya, terkait kerusakan kawasan Hutan tersebut dinilainya sungguh tragis dan sangat disayangkan. Bahkan, kerusakan kawasan Hutan itu terbukti pada saat turun bersama Fortani melihat secara langsung dilokasi tersebut. ”Hal ini akan kami tangani secara serius dan nanti pada saat pembentukan Pansus sudah dilakukan, kami akan membuat regulasi- regulasi memaksa dan mengikat bagi siapapun yang terlibat dalam pengerusakan kawasan hutan tersebut. Baik itu pelaku pengerusakan kawasan hutan mampun orang-orang lain yang terlibat dalam persoalan tersebut,” tandasnya. (KS-10)
COMMENTS