Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) Pemerintah Kabupaten Bima, diminta dievaluasi.
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) Pemerintah Kabupaten Bima, diminta dievaluasi. Pasalnya, metode kegiatan yang mengajak sejumlah pegawai dari semua instansi, dinilai melumpuhkan pelayanan terhadap masyarakat di semua instansi yang ada. Sehingga pola pelaksanaan yang melibatkan banyak pegawai tersebut diminta dievaluasi kembali.
Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima, kepada Koran ini senin (06/10). Dibalik sakralnya acara BBGR, ternyata juga menyisakan misteri lain. Sebut saja sepinya seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bima. “Mulai dari Kadis hingga ke Staf di masing-masing SKPD, berbobdong-bondong ikut acara BBGRM. Akibatnya, suasana kantor jadi sepi. Imbas lainya, pelayanan terhadap publik diseluruh SKPD pun terkesan terhambat. Kapan perilaku seperti itu bisa dirubah?,” ujar Edi Muhlis.
Menurutnya, banyak pihak yang menyayangkan sepinya SKPD karena BBGRM tersebut. Mestinya, tak semua PNS ikut acara BBGRM. Maksudnya, cukup dengan masing-masing Kepala SKPD yang kemudian mengikutsertakan notulenya saja.”Apa-apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat di masing-masing wilayah BBGRM, cukup dicatat oleh Notulen. Hasil catatan tersebut, diserahkan ke Pimpinan SKPD untuk dirumuskan dan diajukan. Kemudian Bupati yang akan membijaki hal itu. Namun, kenyataanya tidak demikian, sampai hari ini belum juga berubah. Akibatnya, pelayanan publik jadi terhambat,”keluahnya (6/10).
Edy Muchlis S Sos menegaskan, pelaksanaan BBGRM selain menyita banyak hal termasuk melumpuhkan pelayanan public dan memicu pemborosan anggaran negara. Jelasnya, itu menyangkut persoalan cost (pembiayaan).”Bayangkan saja, satu orang Kadis, membawa banyak stafnya. Karenanya, saya tekankan kepada Bupati untuk mengevaluasi pelaksanaan BBGRM. Karena mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya,”timpalnya.
Dia kemudian memberi contoh soal hal yang terhambat akibat BBGRM yang sedang dilaksanakan. Seperti, adanya beberapa warga yang datang kerumahnya, mengeluhkan karena ada beberapa hal yang kebutuhan terakonomor.”Ada warga Desa Laju dan Desa Rompo yang mendatangi Bagian Kesra. Namun, Kabag Kesra bersama stafnya sudah mengkuti kegiatan BBGRM. Akibatnya, kebutuhan warga tersebut menjadi terabaikan. Padahal, itu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dijawab. Intinya, tidak ada pelayanan yang sukses dilaksanakan selama pelaksanaan BBGRM. Misalnya, surat-surat masuk ke Pemkab tidak bisa didisposisikan. Dan, Bupati tidak pernah mendelegasikan itu kepada Sekda. Itu yang sangat disesali,”keluhnya.
Duta PPP, Ramli Ahmad S Sos menilai, pelaksanaan BBGRM yang sedang berlangsung di Kabupaten Bima saat ini, berjalan secara proporsional.”Kalau dulu, BBGRM dijadikan sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi politik penguasa. Sekarang, justeru berbeda. Maksudnya, BBGRM yang tengah dilaksanakan oleh Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur telah berjalan sesuai rohnya. Yakni, mempertajam upaya gotong royong dengan masyarakat diseluruh wilayah, juga menjaring langsung apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang kemudian dikemas kedalam sebuah kebijakan yang riel,”akunya.
Hanya saja perilaku menggiring hampir semua PNS pada konteks itu, perlu dirubah, Maksudnya, pembinaan pada daerah-daerah tertentu, cukup dibebankan kepada masing-masing kepala SKPD. Tujuanya, agar tugas pokok diseluruh Dinas, tidak terbaikan walaupun sesungguhnya BBGRM merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan, karena sudah dicanankan secara nasional. “BBGRM yang sedang dilaksanakan itu, sudah bagus sebenarnya. Hanya saja perilaku menggiring hampir semua PNS, itu dihentikan. Cukup Kadis dan kepala bagian saja yang ikut BBGRM,”imbuhnya.
Yusran Spd (Duta Partai Demokrat), mengaku sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Edy Muchlis dan Ramli. Meski mengaku sebagai orang baru di Dewan, dia mendesak agar pola perilaku menggiring hamir semua PNS pada setiap pelaksanaan BBGRM dirubah.”Saya setuju perilaku itu dirubah. Karena, nilai modharatnya lebih banyak dari sisi manfaatnya. BBGRM memang wajib dilaksanakan karena memiliki payung yang jelas. Tetapi, yang paling perlu juga hasilnya. Sekali lagi, polanya yang harus dirubah,”desaknya.(KS-02)
Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima, kepada Koran ini senin (06/10). Dibalik sakralnya acara BBGR, ternyata juga menyisakan misteri lain. Sebut saja sepinya seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bima. “Mulai dari Kadis hingga ke Staf di masing-masing SKPD, berbobdong-bondong ikut acara BBGRM. Akibatnya, suasana kantor jadi sepi. Imbas lainya, pelayanan terhadap publik diseluruh SKPD pun terkesan terhambat. Kapan perilaku seperti itu bisa dirubah?,” ujar Edi Muhlis.
Menurutnya, banyak pihak yang menyayangkan sepinya SKPD karena BBGRM tersebut. Mestinya, tak semua PNS ikut acara BBGRM. Maksudnya, cukup dengan masing-masing Kepala SKPD yang kemudian mengikutsertakan notulenya saja.”Apa-apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat di masing-masing wilayah BBGRM, cukup dicatat oleh Notulen. Hasil catatan tersebut, diserahkan ke Pimpinan SKPD untuk dirumuskan dan diajukan. Kemudian Bupati yang akan membijaki hal itu. Namun, kenyataanya tidak demikian, sampai hari ini belum juga berubah. Akibatnya, pelayanan publik jadi terhambat,”keluahnya (6/10).
Edy Muchlis S Sos menegaskan, pelaksanaan BBGRM selain menyita banyak hal termasuk melumpuhkan pelayanan public dan memicu pemborosan anggaran negara. Jelasnya, itu menyangkut persoalan cost (pembiayaan).”Bayangkan saja, satu orang Kadis, membawa banyak stafnya. Karenanya, saya tekankan kepada Bupati untuk mengevaluasi pelaksanaan BBGRM. Karena mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya,”timpalnya.
Dia kemudian memberi contoh soal hal yang terhambat akibat BBGRM yang sedang dilaksanakan. Seperti, adanya beberapa warga yang datang kerumahnya, mengeluhkan karena ada beberapa hal yang kebutuhan terakonomor.”Ada warga Desa Laju dan Desa Rompo yang mendatangi Bagian Kesra. Namun, Kabag Kesra bersama stafnya sudah mengkuti kegiatan BBGRM. Akibatnya, kebutuhan warga tersebut menjadi terabaikan. Padahal, itu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dijawab. Intinya, tidak ada pelayanan yang sukses dilaksanakan selama pelaksanaan BBGRM. Misalnya, surat-surat masuk ke Pemkab tidak bisa didisposisikan. Dan, Bupati tidak pernah mendelegasikan itu kepada Sekda. Itu yang sangat disesali,”keluhnya.
Duta PPP, Ramli Ahmad S Sos menilai, pelaksanaan BBGRM yang sedang berlangsung di Kabupaten Bima saat ini, berjalan secara proporsional.”Kalau dulu, BBGRM dijadikan sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi politik penguasa. Sekarang, justeru berbeda. Maksudnya, BBGRM yang tengah dilaksanakan oleh Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur telah berjalan sesuai rohnya. Yakni, mempertajam upaya gotong royong dengan masyarakat diseluruh wilayah, juga menjaring langsung apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang kemudian dikemas kedalam sebuah kebijakan yang riel,”akunya.
Hanya saja perilaku menggiring hampir semua PNS pada konteks itu, perlu dirubah, Maksudnya, pembinaan pada daerah-daerah tertentu, cukup dibebankan kepada masing-masing kepala SKPD. Tujuanya, agar tugas pokok diseluruh Dinas, tidak terbaikan walaupun sesungguhnya BBGRM merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan, karena sudah dicanankan secara nasional. “BBGRM yang sedang dilaksanakan itu, sudah bagus sebenarnya. Hanya saja perilaku menggiring hampir semua PNS, itu dihentikan. Cukup Kadis dan kepala bagian saja yang ikut BBGRM,”imbuhnya.
Yusran Spd (Duta Partai Demokrat), mengaku sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Edy Muchlis dan Ramli. Meski mengaku sebagai orang baru di Dewan, dia mendesak agar pola perilaku menggiring hamir semua PNS pada setiap pelaksanaan BBGRM dirubah.”Saya setuju perilaku itu dirubah. Karena, nilai modharatnya lebih banyak dari sisi manfaatnya. BBGRM memang wajib dilaksanakan karena memiliki payung yang jelas. Tetapi, yang paling perlu juga hasilnya. Sekali lagi, polanya yang harus dirubah,”desaknya.(KS-02)
COMMENTS