Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Namun hingga kini rancangan APBD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui KUA PPAS di DPRD belum juga disentuh untuk dibahas oleh wakil rakyat. Padahal deadline waktu tingga sebentar.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Dompu yang baru, Yuliadin berjanji akan segera mengesahkan APBD 2015 itu paling lambat Desember 2014 ini. Yuliadin menepis adanya anggapan bahwa lambatnya proses pembahasan APBD 2015 lantaran dipolitisasi oleh DPRD. Tujuannya, untuk menyandra dan merusak citra pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Bupati Drs. H. Bambang M Yasin dan Wakil Bupati Ir. H. Syamsuddin, MM.
Selain itu, karena ada kepentingan menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati priode 2015-2020 mendatang. “Terkait politisasi APBD, itu anggapan yang salah. Namun, kami akan bekerja untuk segera menyelesaikannya,” ucap pria yang akrab disapa Bucek ini.
Pada proses pembahasan APBD 2015 nanti, dirinya dan seluruh anggota DPRD akan melakukan pembahasan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ada. ”Kami akan ikuti aturan main dan jangan sampai kita masuk dilubang yang sama,” ujarnya dengan diplomatis. (KS-10)
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Dompu yang baru, Yuliadin berjanji akan segera mengesahkan APBD 2015 itu paling lambat Desember 2014 ini. Yuliadin menepis adanya anggapan bahwa lambatnya proses pembahasan APBD 2015 lantaran dipolitisasi oleh DPRD. Tujuannya, untuk menyandra dan merusak citra pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Bupati Drs. H. Bambang M Yasin dan Wakil Bupati Ir. H. Syamsuddin, MM.
Selain itu, karena ada kepentingan menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati priode 2015-2020 mendatang. “Terkait politisasi APBD, itu anggapan yang salah. Namun, kami akan bekerja untuk segera menyelesaikannya,” ucap pria yang akrab disapa Bucek ini.
Pada proses pembahasan APBD 2015 nanti, dirinya dan seluruh anggota DPRD akan melakukan pembahasan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ada. ”Kami akan ikuti aturan main dan jangan sampai kita masuk dilubang yang sama,” ujarnya dengan diplomatis. (KS-10)
COMMENTS