Air bersih saat musim kemarau seperti ini menjadi barang yang langka dan sulit didapat. Kondisi itu juga terjadi di sejumlah wilayah pesisir Kota Bima.
Air bersih saat musim kemarau seperti ini menjadi barang yang langka dan sulit didapat. Kondisi itu juga terjadi di sejumlah wilayah pesisir Kota Bima. Ironisnya, air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu belum mampu dipenuhi Pemerintah Kota Bima. Sebab faktanya, kesulitan air bersih masih sangat dirasakan masyarakat. Seperti di Bina Baru, Tanjung, Wadu Mbolo dan Kampung Sumbawa.
Persoalan itu mengemuka saat aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat Kota Bima, yang digelar di Perempatan Pasar Raya Bima, Kamis (23/10). Para mahasiswa itu berasal dari beberapa elemen yakni, Liga Mahasiswa Nasiona untuk Demokrasi (LMND) Kota Bima, Himpunan Mahasiswa Kota Bima (Himkobi) dan Pemuda Pesisir Kota Bima.
Perwakilan aksi, Yasin mengungkapkan, persoalan air bersih bukanlah masalah sepele karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Keberadaan air bersih sangat dibutuhkan setiap hari untuk berbagai keperluan. Meski persoalan itu telah lama mencuat, tetapi dia menuding Pemerintah Kota Bima belum pernah melakukan upaya kongkrit untuk membantu masyarakat.
“Kebutuhan air bersih masyarakat itu setiap hari, sementara distribusi air yang dilakukan pemerintah hanya sekali seminggu. Itupun seringkali macet dan terlambat, mana mungkin bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata mahasiswa yang akrab disapa Messi ini saat berorasi.
Menurutnya, wilayah Kota Bima sangat kecil bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dilihat dari ketersediaan air, Kota Bima sangatlah menunjang karena banyak mata air. Bahkan, banyak perusahaan air minum bertebaran memanfaatkan mata air yang banyak itu. Tak terkecuali PDAM Bima, meski dikelola Kabupaten Bima tetapi sumber airnya di Kota Bima dan hampir sebagai besar penerima manfaatnya juga masyarakat Kota Bima.
“Bila Pemerintah Kota Bima terus beralibi belum punya PDAM, maka sampai kapan masyarakat akan dibiarkan menderita kekurangan air bersih. Harusnya koordinasi dua daerah segera dilakukan untuk membicara pengelolaan air tersebut,” kata dia.
Selain menyoal tentang air bersih, para mahasiswa juga masih menyorot isu penimbunan Pantai Amahami dan penebangan pohon Mangrove yang berdampak kerusakan lingkungan. Mereka meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bima terhadap kerusakan itu karena dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Selain itu, persoalan sengketa tanah masyarakat Melayu, Tanjung dan PT Pelindo juga dinilai belum ada penyelesaian karena masih banyak masyarakat menolak direlokasi.
“Pemerintah seharusnya merangkul masyarakat dan duduk bersama dulu menyelesaikan sejumlah persoalan ini. Jangan diam diri karena masyarakat mengharapkan solusi bijak dari Walikota Bima. Kami juga tidak ingin dianggap sebagai penggangu karena aspirasi yang disampaikan ini hasil advokasi kami di masyarakat,” kata Fesardin, perwakilan LMND Kota Bima. (KS-13)
Perwakilan aksi, Yasin mengungkapkan, persoalan air bersih bukanlah masalah sepele karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Keberadaan air bersih sangat dibutuhkan setiap hari untuk berbagai keperluan. Meski persoalan itu telah lama mencuat, tetapi dia menuding Pemerintah Kota Bima belum pernah melakukan upaya kongkrit untuk membantu masyarakat.
“Kebutuhan air bersih masyarakat itu setiap hari, sementara distribusi air yang dilakukan pemerintah hanya sekali seminggu. Itupun seringkali macet dan terlambat, mana mungkin bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata mahasiswa yang akrab disapa Messi ini saat berorasi.
Menurutnya, wilayah Kota Bima sangat kecil bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dilihat dari ketersediaan air, Kota Bima sangatlah menunjang karena banyak mata air. Bahkan, banyak perusahaan air minum bertebaran memanfaatkan mata air yang banyak itu. Tak terkecuali PDAM Bima, meski dikelola Kabupaten Bima tetapi sumber airnya di Kota Bima dan hampir sebagai besar penerima manfaatnya juga masyarakat Kota Bima.
“Bila Pemerintah Kota Bima terus beralibi belum punya PDAM, maka sampai kapan masyarakat akan dibiarkan menderita kekurangan air bersih. Harusnya koordinasi dua daerah segera dilakukan untuk membicara pengelolaan air tersebut,” kata dia.
Selain menyoal tentang air bersih, para mahasiswa juga masih menyorot isu penimbunan Pantai Amahami dan penebangan pohon Mangrove yang berdampak kerusakan lingkungan. Mereka meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bima terhadap kerusakan itu karena dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Selain itu, persoalan sengketa tanah masyarakat Melayu, Tanjung dan PT Pelindo juga dinilai belum ada penyelesaian karena masih banyak masyarakat menolak direlokasi.
“Pemerintah seharusnya merangkul masyarakat dan duduk bersama dulu menyelesaikan sejumlah persoalan ini. Jangan diam diri karena masyarakat mengharapkan solusi bijak dari Walikota Bima. Kami juga tidak ingin dianggap sebagai penggangu karena aspirasi yang disampaikan ini hasil advokasi kami di masyarakat,” kata Fesardin, perwakilan LMND Kota Bima. (KS-13)
COMMENTS