Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada masih menjadi pembahasan hangat publik. Tidak saja di pusat, di daerah pun RUU yang memuat kebijakan Pilkada dikembalikan ke DPRD itu menuai kontroversi.
Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada masih menjadi pembahasan hangat publik. Tidak saja di pusat, di daerah pun RUU yang memuat kebijakan Pilkada dikembalikan ke DPRD itu menuai kontroversi. Seperti terjadi di Kabupaten Bima. Dikalangan partai politik, ada yang legowo menerima keputusan itu karena mengikuti perintah partai di pusat.
Namun, tak sedikit yang masih gamang menentukan sikap karena beberapa bulan kedepan Kabupaten Bima akan dihadapkan dengan Pilkada. Salah melangkah, maka akan berhadapan dengan tekanan partai. Dilain sisi, arus penolakan masyarakat terhadap rencana Pilkada tidak langsung juga kian kencang. Sehingga partai pun harus hati-hati bersikap bila tidak ingin melawan rakyat.
Partai Demokrat, menjadi salah satu partai yang gencar menuai sorotan. Pasalnya, sikap partai yang menyatakan Walk Out saat voting menentukan kebijakan itu dinilai banyak pihak sebagai sikap politik ganda. Disatu sisi ingin tetap bersama rakyat, tetapi disisi lainnya juga tetap tidak ingin kehilangan panggung dalam memainkan peranan politik. Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat Kabupaten Bima?
Ternyata sikap politik yang diambil tak jauh beda. Hingga kini partai berlambang bintang mersi itu menegaskan tetap mendukung sikap DPP yang menolak Pilkada tidak langsung dengan 10 syarat. Alhasil, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut belum bisa memastikan akan mendukung Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat pada Pilkada 2015 Kabupaten Bima.
“Kami di daerah sifatnya menunggu instruksi DPP. Apapun yang menjadi sikap partai di pusat itulah yang akan kita ikuti,” tegas Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Adiman Husain saat dihubungi, Senin (6/10).
Adiman mengatakan, bila Pilkada tidak langsung didukung oleh partai maka pihaknya tetap mengikuti, begitupun Pilkada tidak langsung. Namun sejauh ini kata dia, belum ada kepastian apakah RUU Pilkada yang sudah disahkan itu akan langsung diterapkan atau tidak pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015.
“Itu juga akan menentukan sikap kami, apakah akan mengusung calon sendiri atau tidak. Tergantung penerapan Undang-Undang Pilkada nanti seperti apa,” kata Adiman.
Saat ini lanjut dia, upaya-upaya hukum terkait RUU Pilkada masih dilakukan di pusat. Hal itu mengindikasikan bahwa belum ada keputusan final Pilkada dengan cara langsung atau tidak yang akan dijalankan di Indonesia.
“Kita tentu berharap yang terbaik untuk bangsa dan daerah kita tercinta. Makanya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap. Kita tunggu sajalah bagaimana endingnya nanti,” pungkas dia. (KS-13)
Namun, tak sedikit yang masih gamang menentukan sikap karena beberapa bulan kedepan Kabupaten Bima akan dihadapkan dengan Pilkada. Salah melangkah, maka akan berhadapan dengan tekanan partai. Dilain sisi, arus penolakan masyarakat terhadap rencana Pilkada tidak langsung juga kian kencang. Sehingga partai pun harus hati-hati bersikap bila tidak ingin melawan rakyat.
Partai Demokrat, menjadi salah satu partai yang gencar menuai sorotan. Pasalnya, sikap partai yang menyatakan Walk Out saat voting menentukan kebijakan itu dinilai banyak pihak sebagai sikap politik ganda. Disatu sisi ingin tetap bersama rakyat, tetapi disisi lainnya juga tetap tidak ingin kehilangan panggung dalam memainkan peranan politik. Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat Kabupaten Bima?
Ternyata sikap politik yang diambil tak jauh beda. Hingga kini partai berlambang bintang mersi itu menegaskan tetap mendukung sikap DPP yang menolak Pilkada tidak langsung dengan 10 syarat. Alhasil, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut belum bisa memastikan akan mendukung Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat pada Pilkada 2015 Kabupaten Bima.
“Kami di daerah sifatnya menunggu instruksi DPP. Apapun yang menjadi sikap partai di pusat itulah yang akan kita ikuti,” tegas Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Adiman Husain saat dihubungi, Senin (6/10).
Adiman mengatakan, bila Pilkada tidak langsung didukung oleh partai maka pihaknya tetap mengikuti, begitupun Pilkada tidak langsung. Namun sejauh ini kata dia, belum ada kepastian apakah RUU Pilkada yang sudah disahkan itu akan langsung diterapkan atau tidak pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015.
“Itu juga akan menentukan sikap kami, apakah akan mengusung calon sendiri atau tidak. Tergantung penerapan Undang-Undang Pilkada nanti seperti apa,” kata Adiman.
Saat ini lanjut dia, upaya-upaya hukum terkait RUU Pilkada masih dilakukan di pusat. Hal itu mengindikasikan bahwa belum ada keputusan final Pilkada dengan cara langsung atau tidak yang akan dijalankan di Indonesia.
“Kita tentu berharap yang terbaik untuk bangsa dan daerah kita tercinta. Makanya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap. Kita tunggu sajalah bagaimana endingnya nanti,” pungkas dia. (KS-13)
COMMENTS