Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis menilai sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang terkesan menyalahkan pemberitaan media terkait informasi krisis pangan di beberapa desa di Kecamatan Langgudu sangat keliru
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis menilai sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang terkesan menyalahkan pemberitaan media terkait informasi krisis pangan di beberapa desa di Kecamatan Langgudu sangat keliru. Sebab, persoalan itu diketahui berkat pemberitaan yang disampaikan media.
Mestinya kata duta Partai Nasdem ini, Pemerintah Kabupaten Bima mengapresiasi apa yang dilakukan media karena telah membantu pemerintah dan masyarakat untuk mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut. “Karena itu, pemerintah tidak boleh menyalahkan media. Apalagi sampai menuding bahwa berita yang disampaikan tidak benar. Itu keliru, merekalah yang hanya bersuara dibalik meja. Saya ngomong begini karena saya tahu bagaimana kondisi disana,” ujar Edy, Rabu (15/10) kemarin.
Menurut Edy, krisis pangan bukan hanya terjadi pada tahun ini saja di Langgudu, tapi terjadi hampir setiap tahun. Hal itu dinilai karena kurangnya kontrol pemerintah. Warga disana pun tidak ada pilihan lain untuk makanan kecuali Gadung (Lede). Jadi, gadung dikonsumsi bukan karena tradisi tetapi lantaran keterpaksaan akibat tidak adanya beras hasil panen.
Apalagi sambungnya, sudah berjalan tiga bulan warga mengkonsumsinya. Jika saja informasi tersebut tidak disampaikan media dan dirinya memberikan pernyataan tegas, maka Pemerintah Kabupaten Bima tidak akan turun melihat langsung kondisi warga disana. “Saya justru menduga Pemerintah Kecamatan lah yang memberikan informasi tidak benar kepada Pemkab. Untuk menutupi kecolongan mereka terhadap mencuatnya persoalan tersebut,” tudingnya.
Selain itu lanjutnya, warga disana juga mungkin sudah disetting agar tidak bersuara miring atau mengeluhkan krisis pangan disaat tim turun. Harusnya kata dia, pemerintah melihat dengan obyektif, bahwa daerah disana sama sekali tidak pernah diperhatikan selama ini. Terutama soal pemerataan pembangunan masih sangat jauh tertinggal.
“Saya kembali mendesak agar pemerintah segera mendata warga disana yang kemiskinan dan kelaparan agar bisa membantunya. Jangan biarkan mereka terus begini,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kabag Ekonomi, Iwan Setiawan mengatakan bahwa informasi soal krisis pangan di Kecamatan Langudud yang disampaikan sejumlah media tidak benar. Pasalnya, warga beberapa desa setempat sudah terbiasa mengkonsumsi gadung dan menjadikannya makanan tambahan. Terlebih gadung dianggap merupakan program penganekareagaman pangan pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya turun bersama tim gabungan untuk meninjau Desa Karampi dan sekitarnya. (KS-13)
Menurut Edy, krisis pangan bukan hanya terjadi pada tahun ini saja di Langgudu, tapi terjadi hampir setiap tahun. Hal itu dinilai karena kurangnya kontrol pemerintah. Warga disana pun tidak ada pilihan lain untuk makanan kecuali Gadung (Lede). Jadi, gadung dikonsumsi bukan karena tradisi tetapi lantaran keterpaksaan akibat tidak adanya beras hasil panen.
Apalagi sambungnya, sudah berjalan tiga bulan warga mengkonsumsinya. Jika saja informasi tersebut tidak disampaikan media dan dirinya memberikan pernyataan tegas, maka Pemerintah Kabupaten Bima tidak akan turun melihat langsung kondisi warga disana. “Saya justru menduga Pemerintah Kecamatan lah yang memberikan informasi tidak benar kepada Pemkab. Untuk menutupi kecolongan mereka terhadap mencuatnya persoalan tersebut,” tudingnya.
Selain itu lanjutnya, warga disana juga mungkin sudah disetting agar tidak bersuara miring atau mengeluhkan krisis pangan disaat tim turun. Harusnya kata dia, pemerintah melihat dengan obyektif, bahwa daerah disana sama sekali tidak pernah diperhatikan selama ini. Terutama soal pemerataan pembangunan masih sangat jauh tertinggal.
“Saya kembali mendesak agar pemerintah segera mendata warga disana yang kemiskinan dan kelaparan agar bisa membantunya. Jangan biarkan mereka terus begini,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kabag Ekonomi, Iwan Setiawan mengatakan bahwa informasi soal krisis pangan di Kecamatan Langudud yang disampaikan sejumlah media tidak benar. Pasalnya, warga beberapa desa setempat sudah terbiasa mengkonsumsi gadung dan menjadikannya makanan tambahan. Terlebih gadung dianggap merupakan program penganekareagaman pangan pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya turun bersama tim gabungan untuk meninjau Desa Karampi dan sekitarnya. (KS-13)
COMMENTS