Aksi protes puluhan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bima tentang tanah eks jaminan Kamis (27/11) didepan Kantor DPRD Kabupaten Bima, berujung anarkis.
Aksi protes puluhan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bima tentang tanah eks jaminan Kamis (27/11) didepan Kantor DPRD Kabupaten Bima, berujung anarkis. Puluhan Kades yang tak terima dengan sikap Legislatif yang masih bertahan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang tanah eks jaminan yang dilelang secara umum, ngamuk dan merusak Fasilitas pada ruang rapat utama Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Akibatnya, dua meja rapat Lembaga terhormat tersebut mengalami kerusakan. Diduga Kades Sondo Kecamatan Monta, Edi Suharjo, S.Sos sebagai dalang tindakan anarkis tersebut. Awalnya, aksi puluhan Kades itu mendapat tanggapan dari Nukran, salah seorang Pimpinan Dewan dari Partai Demokrat.
Saat itu, Nukran mengajak seluruh massa aksi untuk membicarakan persoalan itu di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Hasilnya, gabungan massa dari Kades dan perangkat Desa diterima Wakil Ketua Pimpinan Dewan, dari Golkar, Hj. Indah Damayanti. Menanggapi tuntutan demostran, istri mendiang almarhum Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST menyampaikan, mencabut UU yang mengatur tanah eks jaminan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitupun, pencabutan Perda membutuhkan waktu dan proses.
Entah karena emosi atas pernyataan Wakil Rakyat tersebut, sekitar pukul 12:30 Wita terjadi insiden keributan hingga berujung pada pengrusakan dua unit mikrofon dan dua meja rapat lembaga tersebut. Usai insiden itu, para demostran keluar meninggalkan ruang rapat tersebut dan kembali melakukan oraasi di halaman Kantor setempat.
Menanggapi insiden yang mengakibatkan fasilitas DPRD Kabupaten itu, Ketua Komisi I, Sulaeman, MT, SH mengatakan, harga diri dan martabat Lembaga Legislatif sudah diobok-obok bahkan diinjak sejak dipimpin oleh Politisi dari kalangan perempuan. Masalahnya, tidak ada ketegasan, prinsip dan terkesan lemah dalam setiap pengambilan keputusan. “ Harga diri lembaga dewan telah diinjak-injak, lemahnya pengambilan keputusan Ketua beserta Pimpinan dewan merupakan salah satu penyebabnya terjadi insiden yang meng-obok-obok lembaga dewan,” ujarnya.
Selain itu, Sulaeman mendesak Aparat Kepolisian untuk segera mengusut tuntas oknum Kades yang diduga melakukan pengrusakan fasilitas milik lembaga wakil rakyat tersebut. Sebab, tindakan itu tergolong tindak pidana criminal murni, apalagi yang dirusak adalah fasilitas milik pemerintahan yang sah.Jadi, harus segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. “Segera usut tuntas oknum Kades yang merusak Fasilitas milik Pemerintah tersebut. Jika Polisi tidak mampu, patut dipertanyakan ada motif dibalik persoalan tersebut,” desaknya.
Pada kesempatan itu, Sulaeman juga mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum yang menjaga keamanan saat aksi berlangsung. Pasalnya, massa dengan bebas seolah tanpa pengawalan masuk dan melakukan aksi didalam halaman Kantor dewan, bukan diluar pagar. “Apa tugas Polisi yang berjaga jalanya aksi, jangan-jangan ada pembiaran. Karena sejak awal, massa aksi dengan bebas melakukan aksi didalam pagar, bahkan masuk hingga ke ruang rapat paripurna,” timpalnya. (KS-09)
Akibatnya, dua meja rapat Lembaga terhormat tersebut mengalami kerusakan. Diduga Kades Sondo Kecamatan Monta, Edi Suharjo, S.Sos sebagai dalang tindakan anarkis tersebut. Awalnya, aksi puluhan Kades itu mendapat tanggapan dari Nukran, salah seorang Pimpinan Dewan dari Partai Demokrat.
Saat itu, Nukran mengajak seluruh massa aksi untuk membicarakan persoalan itu di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Hasilnya, gabungan massa dari Kades dan perangkat Desa diterima Wakil Ketua Pimpinan Dewan, dari Golkar, Hj. Indah Damayanti. Menanggapi tuntutan demostran, istri mendiang almarhum Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST menyampaikan, mencabut UU yang mengatur tanah eks jaminan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitupun, pencabutan Perda membutuhkan waktu dan proses.
Entah karena emosi atas pernyataan Wakil Rakyat tersebut, sekitar pukul 12:30 Wita terjadi insiden keributan hingga berujung pada pengrusakan dua unit mikrofon dan dua meja rapat lembaga tersebut. Usai insiden itu, para demostran keluar meninggalkan ruang rapat tersebut dan kembali melakukan oraasi di halaman Kantor setempat.
Menanggapi insiden yang mengakibatkan fasilitas DPRD Kabupaten itu, Ketua Komisi I, Sulaeman, MT, SH mengatakan, harga diri dan martabat Lembaga Legislatif sudah diobok-obok bahkan diinjak sejak dipimpin oleh Politisi dari kalangan perempuan. Masalahnya, tidak ada ketegasan, prinsip dan terkesan lemah dalam setiap pengambilan keputusan. “ Harga diri lembaga dewan telah diinjak-injak, lemahnya pengambilan keputusan Ketua beserta Pimpinan dewan merupakan salah satu penyebabnya terjadi insiden yang meng-obok-obok lembaga dewan,” ujarnya.
Selain itu, Sulaeman mendesak Aparat Kepolisian untuk segera mengusut tuntas oknum Kades yang diduga melakukan pengrusakan fasilitas milik lembaga wakil rakyat tersebut. Sebab, tindakan itu tergolong tindak pidana criminal murni, apalagi yang dirusak adalah fasilitas milik pemerintahan yang sah.Jadi, harus segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. “Segera usut tuntas oknum Kades yang merusak Fasilitas milik Pemerintah tersebut. Jika Polisi tidak mampu, patut dipertanyakan ada motif dibalik persoalan tersebut,” desaknya.
Pada kesempatan itu, Sulaeman juga mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum yang menjaga keamanan saat aksi berlangsung. Pasalnya, massa dengan bebas seolah tanpa pengawalan masuk dan melakukan aksi didalam halaman Kantor dewan, bukan diluar pagar. “Apa tugas Polisi yang berjaga jalanya aksi, jangan-jangan ada pembiaran. Karena sejak awal, massa aksi dengan bebas melakukan aksi didalam pagar, bahkan masuk hingga ke ruang rapat paripurna,” timpalnya. (KS-09)
COMMENTS