Uang sumbangan hingga mencapai Rp. 53 Juta dari wali murid resmi dikembalikan pihak SMA Negeri 1 Kota Bima pada 15 November 2014 lalu.
Uang sumbangan hingga mencapai Rp. 53 Juta dari wali murid resmi dikembalikan pihak SMA Negeri 1 Kota Bima pada 15 November 2014 lalu. Sumbangan dari sebanyak 963 wali murid tersebut terpaksa dikembalikan setelah orang tua siswa melaporkan secara langsung ke situs (Website) Kementrian Pendidikan Republik Indonesia. Surat itu mendapat tanggapan Lembaga OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan NTB sehingga menindaklanjuti dengan surat yang meminta pihak sekolah mengembalikan sumbangan yang dipunggut per orang tua siswa Rp. 400 ribu Tahun 2014 ini.
Pada 2 Oktober 2014 lalu pihak Komite SMA Negeri 1 Kota Bima menggelar rapat komite menghadirkan seluruh orangtua siswa. Dalam rapat tersebut diputuskan agar masing-masng orangtua siswa menyetor uang sumbangan Rp. 400 ribu pertahun.
Salah seorang wali murid pada wartawan mengatakan, dalam rapat komite tersebut dibenarkan adanya kesepakatan sumbangan Rp. 400 ribu per orangtua siswa tersebut. Namun sebagian dari orang tua yang hadir itu ada yang setuju dan ada yang keberatan. “Saya heran pihak sekolah masih berani melakukan penarikan uang sumbangan tersebut, sedangkan dalam rapat itu belum 100 porsen semua wali murid setuju, sehingga rapat itu belum diputuskan. Pasalnya, sebagian wali murid ada yang pulang meninggalkan rapat sebagai bentuk ketidak puasannya,” ujar sumber via telepon belum lama ini.
Wali murid Kelas Sepuluh ini menambahkan, sudah jelas dimedia cetak maupun media elektronik sering mengekspos bahwa disetiap sekolah mulai dari tingkat dasar tidak dibenarkan lagi melakukan segala punggutan seperti iuran wajib komite sekolah. Namun, ketika berbicara terkait sumbangan itu tidak dipaksakan dong alias seikhlas saja. “Tapi kenapa di SMA Neger 1 Kota Bima sudah dipatok Rp. 400 ribu perwali murid dan itu sudah jelas sama halnya iuran wajib,” tegasnya.
Menanggapi hal itu t, Kepala SMA Negeri 1 Kota Bima, Drs. Safruddin pada wartawan mengaku penarikan sumbangan Rp.400 ribu perwali murid merupakan kesepakatan bersama pada rapat komite awal bulan Oktober lalu. Rapat itu itu dihadiri oleh seluruh wali murid dari kelas sepuluh hingga kelas dua belas. Pihak komite sekolah bahkan mengeluarkan surat edaran kepada wali murid bahwa pembayaran uang sumbangan dilakukan dua tahap (Rp.200 ribu pertahap, red).
“Sumbangan tersebut diantaranya diperuntukkan untuk honorer wali kelas yang mendapatkan tugas tambahan, guru sukarela, satpam (security) hingga tukang sapu (bagian kebersihan). Akan tetapi karena dipermasalahkan sehingga kami sepakat untuk mengembalikan semua uang yang ada ditangan bendehara dan seretaris pengurus komite pada 15 November 2014,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya.
Mantan Wakasek Kurikulum ini membenarkan pengembalian uang itu setelah ada keluhan dari seorang wali murid yang melaporkan punggutan itu secara tertulis kepada situs Kemetreian Pendidikan RI. Sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima memerintahkan pada pihaknya untuk menunda penerimaan sumbangan dimaksud. Perintah dinas itu pula setelah mendapatkan surat dari Lembaga OMBUDSMAN Republik Indonesia perwakilan NTB Nomor 0086/KLA/0140.2014/mtr-04/X/2014 tertanggal (21/10) yang ditanda tangani Kepala Perwakilan NTB Adhar Hakim.
Pihaknya sudah mengundang wali murid untuk menerima kembali uangnya sesuai sumbangan tahap pertama, dari pertemuan wali murid. Safruddin juga menyerahkan kembali uang sumbangan kepada siswa secara langsung. Hal itu dilakukan karena orang tuanya tidak sempat hadir. (KS – 04)
Pada 2 Oktober 2014 lalu pihak Komite SMA Negeri 1 Kota Bima menggelar rapat komite menghadirkan seluruh orangtua siswa. Dalam rapat tersebut diputuskan agar masing-masng orangtua siswa menyetor uang sumbangan Rp. 400 ribu pertahun.
Salah seorang wali murid pada wartawan mengatakan, dalam rapat komite tersebut dibenarkan adanya kesepakatan sumbangan Rp. 400 ribu per orangtua siswa tersebut. Namun sebagian dari orang tua yang hadir itu ada yang setuju dan ada yang keberatan. “Saya heran pihak sekolah masih berani melakukan penarikan uang sumbangan tersebut, sedangkan dalam rapat itu belum 100 porsen semua wali murid setuju, sehingga rapat itu belum diputuskan. Pasalnya, sebagian wali murid ada yang pulang meninggalkan rapat sebagai bentuk ketidak puasannya,” ujar sumber via telepon belum lama ini.
Wali murid Kelas Sepuluh ini menambahkan, sudah jelas dimedia cetak maupun media elektronik sering mengekspos bahwa disetiap sekolah mulai dari tingkat dasar tidak dibenarkan lagi melakukan segala punggutan seperti iuran wajib komite sekolah. Namun, ketika berbicara terkait sumbangan itu tidak dipaksakan dong alias seikhlas saja. “Tapi kenapa di SMA Neger 1 Kota Bima sudah dipatok Rp. 400 ribu perwali murid dan itu sudah jelas sama halnya iuran wajib,” tegasnya.
Menanggapi hal itu t, Kepala SMA Negeri 1 Kota Bima, Drs. Safruddin pada wartawan mengaku penarikan sumbangan Rp.400 ribu perwali murid merupakan kesepakatan bersama pada rapat komite awal bulan Oktober lalu. Rapat itu itu dihadiri oleh seluruh wali murid dari kelas sepuluh hingga kelas dua belas. Pihak komite sekolah bahkan mengeluarkan surat edaran kepada wali murid bahwa pembayaran uang sumbangan dilakukan dua tahap (Rp.200 ribu pertahap, red).
“Sumbangan tersebut diantaranya diperuntukkan untuk honorer wali kelas yang mendapatkan tugas tambahan, guru sukarela, satpam (security) hingga tukang sapu (bagian kebersihan). Akan tetapi karena dipermasalahkan sehingga kami sepakat untuk mengembalikan semua uang yang ada ditangan bendehara dan seretaris pengurus komite pada 15 November 2014,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya.
Mantan Wakasek Kurikulum ini membenarkan pengembalian uang itu setelah ada keluhan dari seorang wali murid yang melaporkan punggutan itu secara tertulis kepada situs Kemetreian Pendidikan RI. Sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima memerintahkan pada pihaknya untuk menunda penerimaan sumbangan dimaksud. Perintah dinas itu pula setelah mendapatkan surat dari Lembaga OMBUDSMAN Republik Indonesia perwakilan NTB Nomor 0086/KLA/0140.2014/mtr-04/X/2014 tertanggal (21/10) yang ditanda tangani Kepala Perwakilan NTB Adhar Hakim.
Pihaknya sudah mengundang wali murid untuk menerima kembali uangnya sesuai sumbangan tahap pertama, dari pertemuan wali murid. Safruddin juga menyerahkan kembali uang sumbangan kepada siswa secara langsung. Hal itu dilakukan karena orang tuanya tidak sempat hadir. (KS – 04)
COMMENTS