Wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah mendapat respon berbeda dari Legislatif dan Eksekutif Kota Bima
Wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah mendapat respon berbeda dari Legislatif dan Eksekutif Kota Bima. Bagi Legislatif, wacana itu perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali. Sebab KPK merupakan lembaga ad hooc (Kepanitiaan) yang terfokus dipusat. Demikian pendapat Anggota DPRD Kota Bima, M. Irfan, M.Si, saat dimintai tanggapan, Senin (22/12) kemarin di kantor setempat.
Menurut duta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, keberadaan KPK di daerah dikuatirkan akan dibebankan kepada anggaran daerah melalui APBD. Hal itu dinilai tidak tepat mengingat daerah seperti Kota Bima perlu penguatan anggaran dari Pemerintah Pusat, bukan sebaliknya.
Pertimbangan lainnya kata dia, peran dan fungsi lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan akan diabaikan karena tugas pengusutan kasus korupsi diambil alih KPK. Karenanya, lebih baik dilakukan penguatan terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada di daerah daripada membuang anggaran lagi membentuk KPK. "Saya rasa KPK bisa berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penguatan, bukan mengambil alih tugas mereka," ujarnya.
Sementara Walikota Bima, HM Qurais H Abidin justru mendukung wacana pembentukan KPK di daerah. Menurutnya, hal itu akan lebih memaksimalkan fungsi dan peran KPK dalam mengawasi serta menyelidiki kasus dugaan korupsi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.
Hanya saja, Qurais tidak sepakat apabila pembentukan KPK dibebankan pada anggaran daerah. Apalagi Kota Bima dengan keterbatasan APBD tidak akan cukup. "Selama itu untuk kebaikan saya pasti setuju dan malah tambah bagus ada KPK di daerah. Yang penting jangan anggaran daerah yang dipakai," tandasnya. (KS-13)
Menurut duta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, keberadaan KPK di daerah dikuatirkan akan dibebankan kepada anggaran daerah melalui APBD. Hal itu dinilai tidak tepat mengingat daerah seperti Kota Bima perlu penguatan anggaran dari Pemerintah Pusat, bukan sebaliknya.
Pertimbangan lainnya kata dia, peran dan fungsi lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan akan diabaikan karena tugas pengusutan kasus korupsi diambil alih KPK. Karenanya, lebih baik dilakukan penguatan terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada di daerah daripada membuang anggaran lagi membentuk KPK. "Saya rasa KPK bisa berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penguatan, bukan mengambil alih tugas mereka," ujarnya.
Sementara Walikota Bima, HM Qurais H Abidin justru mendukung wacana pembentukan KPK di daerah. Menurutnya, hal itu akan lebih memaksimalkan fungsi dan peran KPK dalam mengawasi serta menyelidiki kasus dugaan korupsi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.
Hanya saja, Qurais tidak sepakat apabila pembentukan KPK dibebankan pada anggaran daerah. Apalagi Kota Bima dengan keterbatasan APBD tidak akan cukup. "Selama itu untuk kebaikan saya pasti setuju dan malah tambah bagus ada KPK di daerah. Yang penting jangan anggaran daerah yang dipakai," tandasnya. (KS-13)
COMMENTS