Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bima, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bima, Selasa (2/12) kemarin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di aula instansi tersebut. Rakor itu mengundang 100 peserta dari SKPD Kabupaten Bima, MUI, unsur Kepolisian, LSM dan kalangan dunia usaha.
Pada kesempatan itu, Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. M. Taufik, HAK, M.Si yang membuka rakor menjelaskan, Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bima merupakan wujud komitmen dan tindak lanjut atas pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mentransformasikan konvensi hak-hak anak. Menindak lanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima telah merintis pengembangan Kabupaten Layak Anak mengacu pada SK. Bupati Nomor 188.45/172/006/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang gugus tugas pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Bima.
Kedepan jelas Sekda, diperlukan sumbangan nyata semua pihak dan para pemangku kepentingan. Disamping pada saat yang sama meningkatkan kerjasama dan kemitraan baik lintas instansi terkait maupun antara pemerintahan dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, anak dan orang tua.
Salah satu aspek penting yang harus dikedepankan menurunta, adalah kemitraan. Kemitraan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk itu, diharapkannya melalui rakor dapat dijadikan acuan untuk menetapkan komitmen bersama antara para pihak yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Bima. Selanjutnya dapat menghasilkan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Bima untuk 5 tahun ke depan (2015-2019).
Kepala BPPKB Kabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Sc dalam laporannya mengungkapkan, rakor mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat kabupaten.
Dijelaskan Muzakkir, Kabupaten Layak Anak adalah suatu strategi Pembangunan Kabupaten mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. "Dengan demikian upaya pemenuhan hak-hak anak terkait pengembangan Kabupaten di berbagai bidang pembangunan menjadi tanggung jawab berbagai pihak,” ujarnya.
Setelah rakor, diharapkannya à da peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di tingkat Kabupaten. Disamping pada saat yang sama membangun komitmen, partispfasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di wilayahnya," terang mantan Kepala Bappeda ini. (KS-13)
Pada kesempatan itu, Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. M. Taufik, HAK, M.Si yang membuka rakor menjelaskan, Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bima merupakan wujud komitmen dan tindak lanjut atas pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mentransformasikan konvensi hak-hak anak. Menindak lanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima telah merintis pengembangan Kabupaten Layak Anak mengacu pada SK. Bupati Nomor 188.45/172/006/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang gugus tugas pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Bima.
Kedepan jelas Sekda, diperlukan sumbangan nyata semua pihak dan para pemangku kepentingan. Disamping pada saat yang sama meningkatkan kerjasama dan kemitraan baik lintas instansi terkait maupun antara pemerintahan dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, anak dan orang tua.
Salah satu aspek penting yang harus dikedepankan menurunta, adalah kemitraan. Kemitraan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk itu, diharapkannya melalui rakor dapat dijadikan acuan untuk menetapkan komitmen bersama antara para pihak yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Bima. Selanjutnya dapat menghasilkan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Bima untuk 5 tahun ke depan (2015-2019).
Kepala BPPKB Kabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Sc dalam laporannya mengungkapkan, rakor mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat kabupaten.
Dijelaskan Muzakkir, Kabupaten Layak Anak adalah suatu strategi Pembangunan Kabupaten mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. "Dengan demikian upaya pemenuhan hak-hak anak terkait pengembangan Kabupaten di berbagai bidang pembangunan menjadi tanggung jawab berbagai pihak,” ujarnya.
Setelah rakor, diharapkannya à da peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di tingkat Kabupaten. Disamping pada saat yang sama membangun komitmen, partispfasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di wilayahnya," terang mantan Kepala Bappeda ini. (KS-13)
COMMENTS