Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M.Pd, untuk kembali maju sebagai Calon Bupati Bima pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 mendatang.
Puluhan guru dan kepala sekolah (Kasek) secara terang-terangan memberikan pernyataan dukungan terhadap figur incumbent yang juga Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M.Pd, untuk kembali maju sebagai Calon Bupati Bima pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 mendatang.
Pernyataan dukungan itu disampaikan para guru dan kasek dikomandoi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima saat mendatangi kediaman Bupati Bima di Lingkungan Niu Desa Panda, Jum’at (12/12) malam kemarin. Informasi yang diperoleh wartawan, Ketua PGRI Kabupaten Bima, Safiullah, M.Pd ikut hadir dan diduga mengarahkan organisasi terlibat dalam politik praktis.
Salah seorang guru asal Kecamatan Ambalawi mengaku, PGRI Kecamatan Ambalawi dibawah pimpinan Rusdin, S.Pd juga memobilisir para kepala sekolah (Kasek) yang baru dilantik Senin (1/12) lalu untuk mendukung incumbent pada Pemilukada 2015 mendatang.
“Sangat ceroboh sekali apabila guru-guru yang hadir pada acara silahturahim itu mengatas namakan PGRI siap memenangkan H. Syafruddin pada pemilukada 2015 nanti. Sedangkan meraka adalah PNS dan tidak dibenarkan terlibat politik praktis,” ujarnya saat ditemui disalah satu SDN tempatnya mengajar, Sabtu (13/12).
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat serta DPRD Kabupaten Bima melalui Komisi terkait didesak untuk memanggil semua oknum guru yang tergabung dalam PGRI. Lebih khusus yang mengikuti acara silaturahim di Pandopo Bupati, Jum’at malam, karena diduga kuat telah melakukan politik praktis.
Ketua PGRI Kecamatan Ambalawi, Rusdin, S.Pd saat dikonfirmasi Sabtu siang enggan memberikan tanggapan. “Kami PGRI Kecamatan Ambalawi bersama kasek lainnya, hanya menghadiri undangan dari PGRI kabupaten dan datang terlambat. Sehingga tidak tahu persis adanya lontaran bahasa dari ketua PGRI Kabupaten Bima untuk perjuangkan incumbent pada Pilkada 2015 nanti,” elak Kepala SMPN 1 Ambalawi ini.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Bima, Safiullah, M.Pd yang dimintai tanggapan punya alibi lain mengenai informasi itu. Menurutnya, sebagai PNS para guru juga adalah warga negara yang memiliki hak untuk berdemokrasi dan berhak memilih siapa pemimpin yang layak. Apalagi kata dia, Bupati Bima merupakan Penasehat PGRI Kabupaten Bima periode 2014-2019. “Secara pribadi saya mendukung H. Syafruddin untuk melanjutkan kepemimpinannya 2015-2020 mendatang. Hak demokrasi dong bagi seorang PNS untuk memilih dan mendukung salah satu calon baik pada pemilukada dan pileg, karena hal itu adalah hak asasi manusia,” ujarnya via telepon Sabtu sore.
Lanjut Safiullah, pertemuan silahturahim dengan penasehat PGRI itu juga dirangkaikan dengan penyampaian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang oleh PGRI ke Bupati Bima. Disisi lain Ia juga menegaskan, PGRI adalah lembaga indepeden dan tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Sebab anggota PGRI adalah PNS, sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang mencantumkan setiap PNS dilarang terlibat poltik praktis.
“Namun yang jelas, siapapun yang terlibat dalam kepengurusan PGRI dan siapapun dengan mendukung sepenuhnya incumbent pada pemilukada 2015 nanti itu adalah hak berdemokrasi. Yang penting tidak melenceng dari AD/ART PGRI itu sendiri,” tambah Safiullah yang baru memimpin PGRI sejak tiga bulan lalu ini. (KS-04)
Pernyataan dukungan itu disampaikan para guru dan kasek dikomandoi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima saat mendatangi kediaman Bupati Bima di Lingkungan Niu Desa Panda, Jum’at (12/12) malam kemarin. Informasi yang diperoleh wartawan, Ketua PGRI Kabupaten Bima, Safiullah, M.Pd ikut hadir dan diduga mengarahkan organisasi terlibat dalam politik praktis.
Salah seorang guru asal Kecamatan Ambalawi mengaku, PGRI Kecamatan Ambalawi dibawah pimpinan Rusdin, S.Pd juga memobilisir para kepala sekolah (Kasek) yang baru dilantik Senin (1/12) lalu untuk mendukung incumbent pada Pemilukada 2015 mendatang.
“Sangat ceroboh sekali apabila guru-guru yang hadir pada acara silahturahim itu mengatas namakan PGRI siap memenangkan H. Syafruddin pada pemilukada 2015 nanti. Sedangkan meraka adalah PNS dan tidak dibenarkan terlibat politik praktis,” ujarnya saat ditemui disalah satu SDN tempatnya mengajar, Sabtu (13/12).
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat serta DPRD Kabupaten Bima melalui Komisi terkait didesak untuk memanggil semua oknum guru yang tergabung dalam PGRI. Lebih khusus yang mengikuti acara silaturahim di Pandopo Bupati, Jum’at malam, karena diduga kuat telah melakukan politik praktis.
Ketua PGRI Kecamatan Ambalawi, Rusdin, S.Pd saat dikonfirmasi Sabtu siang enggan memberikan tanggapan. “Kami PGRI Kecamatan Ambalawi bersama kasek lainnya, hanya menghadiri undangan dari PGRI kabupaten dan datang terlambat. Sehingga tidak tahu persis adanya lontaran bahasa dari ketua PGRI Kabupaten Bima untuk perjuangkan incumbent pada Pilkada 2015 nanti,” elak Kepala SMPN 1 Ambalawi ini.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Bima, Safiullah, M.Pd yang dimintai tanggapan punya alibi lain mengenai informasi itu. Menurutnya, sebagai PNS para guru juga adalah warga negara yang memiliki hak untuk berdemokrasi dan berhak memilih siapa pemimpin yang layak. Apalagi kata dia, Bupati Bima merupakan Penasehat PGRI Kabupaten Bima periode 2014-2019. “Secara pribadi saya mendukung H. Syafruddin untuk melanjutkan kepemimpinannya 2015-2020 mendatang. Hak demokrasi dong bagi seorang PNS untuk memilih dan mendukung salah satu calon baik pada pemilukada dan pileg, karena hal itu adalah hak asasi manusia,” ujarnya via telepon Sabtu sore.
Lanjut Safiullah, pertemuan silahturahim dengan penasehat PGRI itu juga dirangkaikan dengan penyampaian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang oleh PGRI ke Bupati Bima. Disisi lain Ia juga menegaskan, PGRI adalah lembaga indepeden dan tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Sebab anggota PGRI adalah PNS, sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang mencantumkan setiap PNS dilarang terlibat poltik praktis.
“Namun yang jelas, siapapun yang terlibat dalam kepengurusan PGRI dan siapapun dengan mendukung sepenuhnya incumbent pada pemilukada 2015 nanti itu adalah hak berdemokrasi. Yang penting tidak melenceng dari AD/ART PGRI itu sendiri,” tambah Safiullah yang baru memimpin PGRI sejak tiga bulan lalu ini. (KS-04)
COMMENTS