Dalam waktu dekat, kelurahan di Kota Bima akan bertambah satu lagi dari 38 menjadi 39 kelurahan.
Dalam waktu dekat, kelurahan di Kota Bima akan bertambah satu lagi dari 38 menjadi 39 kelurahan. Isyarat penambahan itu menyusul adanya rencana pemekaran Kelurahan Jatibaru yang disampaikan warga, pihak kelurahan, kecamatan dan instansi terkait kepada DPRD Kota Bima. Mereka mendatangi Lembaga Legislatif, Selasa (27/1) pagi dan menyampaikan keinginan itu.
Kedatangan mereka diterima baik Komisi I DPRD Kota Bima dan langsung ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat. Rapat dipimpin Anggota Komisi I, M Irfan, M.Si dan Taufikurrahman, ST didampingi Sekwan DPRD Kota Bima, Drs H Supratman, M.Ap.
Camat Asakota, Drs Is Fahmin yang mewakili jajaran pemerintah kelurahan dan warga Jatibaru menyampaikan, usulan pemekaran Kelurahan Jatibaru merupakan aspirasi dari masyarakat. Semua pihak terkait sudah melakukan pengkajian hampir setahun dan sepakat agar Kelurahan Jatibaru dimekarkan. Karenanya, datang ke DPRD untuk meminta masukan dan persetujuan agar keinginan itu bisa diwujudkan di Tahun 2015.
“Rencana ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tinggal melengkapi syarat administrasi saja. Intinya masyarakat sepakat agar Kelurahan Jatibaru dimekarkan,” jelas Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima ini.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintah, Syarif Rustaman mengatakan, rencana pemekaran Kelurahan Jatibaru harus didorong bersama oleh Eksekutif dan Legislatif. Pertimbangannya karena saat ini kondisi masyarakat di Jatibaru sudah meningkat, wilayahnya luas dan tidak sebanding dengan pelayanan. Dengan adanya pemekaran, maka akan banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan masyarakat.
Sementara Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kota Bima, Syafrudin, MH, mengatakan, persyaratan pendukung seperti penentuan tapal batas, kajian kultural, fisik, sarana dan prasarana harus segera dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain itu, harus ada kesepakatan tertulis dan syarat administrasi surat menyurat seperti diatur dalam ketentuan pemekaran suatu wilayah. “Syarat-syarat ini harus segera dilengkapi kalau ingin dimekarkan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala BPMPK Kota Bima, Drs Hajairin, Msi mengatakan, Kelurahan Jatibaru memang sudah layak dimekarkan karena sejumlah syarat sudah terpenuhi. Pihaknya sangat mendukung rencana itu, tetapi menekankan agar salah satu syarat penting yakni sarana dan prasarana harus mendukung dan itu bisa secara bertahap diwujudkan. “Kalau kami ranahnya nanti ketika selesai pemekaran, melakukan pembinaan umum dan tehnis terhadap wilayah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, M Irfan, M.Si mengaku sangat mendukung dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan. Namun, untuk memastikan kesiapan pemekaran itu disarankannya agar dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Sebab tidak menutup kemungkinan, ada sebagian masyarakat belum tahu dan tidak mendukung rencana tersebut sehingga akan memunculkan persoalan kemudian hari.
“Silahkan lakukan sosialisasi intensif, kami akan membuat rujukan kepada Walikota Bima agar diagendakan dalam program kerja. Ini juga merupakan bagian dari bentuk komitmen kerja kami di Komisi I mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (KS-13)
 |
| Penyerahan Dokumen pemekaran kelurahan |
Camat Asakota, Drs Is Fahmin yang mewakili jajaran pemerintah kelurahan dan warga Jatibaru menyampaikan, usulan pemekaran Kelurahan Jatibaru merupakan aspirasi dari masyarakat. Semua pihak terkait sudah melakukan pengkajian hampir setahun dan sepakat agar Kelurahan Jatibaru dimekarkan. Karenanya, datang ke DPRD untuk meminta masukan dan persetujuan agar keinginan itu bisa diwujudkan di Tahun 2015.
“Rencana ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tinggal melengkapi syarat administrasi saja. Intinya masyarakat sepakat agar Kelurahan Jatibaru dimekarkan,” jelas Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima ini.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintah, Syarif Rustaman mengatakan, rencana pemekaran Kelurahan Jatibaru harus didorong bersama oleh Eksekutif dan Legislatif. Pertimbangannya karena saat ini kondisi masyarakat di Jatibaru sudah meningkat, wilayahnya luas dan tidak sebanding dengan pelayanan. Dengan adanya pemekaran, maka akan banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan masyarakat.
Sementara Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kota Bima, Syafrudin, MH, mengatakan, persyaratan pendukung seperti penentuan tapal batas, kajian kultural, fisik, sarana dan prasarana harus segera dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain itu, harus ada kesepakatan tertulis dan syarat administrasi surat menyurat seperti diatur dalam ketentuan pemekaran suatu wilayah. “Syarat-syarat ini harus segera dilengkapi kalau ingin dimekarkan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala BPMPK Kota Bima, Drs Hajairin, Msi mengatakan, Kelurahan Jatibaru memang sudah layak dimekarkan karena sejumlah syarat sudah terpenuhi. Pihaknya sangat mendukung rencana itu, tetapi menekankan agar salah satu syarat penting yakni sarana dan prasarana harus mendukung dan itu bisa secara bertahap diwujudkan. “Kalau kami ranahnya nanti ketika selesai pemekaran, melakukan pembinaan umum dan tehnis terhadap wilayah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, M Irfan, M.Si mengaku sangat mendukung dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan. Namun, untuk memastikan kesiapan pemekaran itu disarankannya agar dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Sebab tidak menutup kemungkinan, ada sebagian masyarakat belum tahu dan tidak mendukung rencana tersebut sehingga akan memunculkan persoalan kemudian hari.
“Silahkan lakukan sosialisasi intensif, kami akan membuat rujukan kepada Walikota Bima agar diagendakan dalam program kerja. Ini juga merupakan bagian dari bentuk komitmen kerja kami di Komisi I mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (KS-13)
Mohon dibantu berita pemekaran kelurahan Jatibaru Timur
BalasHapus