Terkait adanya dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tingkat Pusat hingga ke Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Bima yang juga dari PPP, Ramli S.Sos angkat bicara.
Terkait adanya dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tingkat Pusat hingga ke Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Bima yang juga dari PPP, Ramli S.Sos angkat bicara. Ia menyatakan, kepengurusan PPP untuk sementara dari keduanya belum ada yang diakui sebelum adanya keputusan dari Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ramli kepada Koran ini, beberapa hari yang lalu. Menurutnya, sampai saat ini kedua kepengurusan yang saling mengklaim tersebut, belum ada yang diakui, karena belum ada keputusan dari Pemerintah. “Jangan saling klaim, karena keduanya sama-sama belum diakui. Sebaiknya tunggu keputusan, dan jangan ciptakan kisruh sesama kader partai dengan cara saling klaim kepengurusan,” ujarnya.
Mengenai permintaan dari Forum PAC agar menyerahkan uang fraksi ke pengurus baru, itu bukan hak PAC membicarakan persoalan uang fraksi, karena itu menjadi hak anggota DPRD. Lagi pula, menurut Ramli, tidak hanya DPD PPP, PAC juga dualisme kepengurusan. “PAC juga tidak boleh berbicara seperti itu, karena PAC juga dalam perpecahan,” tuturnya.
Dirinya berharap, kepada para pengurus partai agar tidak saling klaim yang akan menimbulkan perpecahan dikemudian hari. Tetapi biarkan persoalan dualisme kepengurusan ini, diselesaikan di tingkat pusat. Sementara untuk uang fraksi ke empat anggota DPRD Kabupaten Bima itu, Ramli menyarankan, untuk sementara dikembalikan kepada yang bersangkutan atau diamankan di Bendahara. “Sebaiknya uang fraksi yang diada dipengurus itu diamankan di bendahara fraksi atau dikembalikan saja ke Anggota DPRD, karena itu hak Anggota DPRD, sambil menunggu keputusan kepengurusan yang sah,” sarannya. (KS-02)
 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
Mengenai permintaan dari Forum PAC agar menyerahkan uang fraksi ke pengurus baru, itu bukan hak PAC membicarakan persoalan uang fraksi, karena itu menjadi hak anggota DPRD. Lagi pula, menurut Ramli, tidak hanya DPD PPP, PAC juga dualisme kepengurusan. “PAC juga tidak boleh berbicara seperti itu, karena PAC juga dalam perpecahan,” tuturnya.
Dirinya berharap, kepada para pengurus partai agar tidak saling klaim yang akan menimbulkan perpecahan dikemudian hari. Tetapi biarkan persoalan dualisme kepengurusan ini, diselesaikan di tingkat pusat. Sementara untuk uang fraksi ke empat anggota DPRD Kabupaten Bima itu, Ramli menyarankan, untuk sementara dikembalikan kepada yang bersangkutan atau diamankan di Bendahara. “Sebaiknya uang fraksi yang diada dipengurus itu diamankan di bendahara fraksi atau dikembalikan saja ke Anggota DPRD, karena itu hak Anggota DPRD, sambil menunggu keputusan kepengurusan yang sah,” sarannya. (KS-02)
COMMENTS