Pasalnya, nilai sewa rumah berdasarkan nomenklatur APBD Kota Bima yang diputuskan akhir Tahun 2014, senilai Rp.610Juta
Masyarakat Kota Bima dikagetkan dengan besarnya biaya sewa rumah Kepala Daerah Kota Bima (Walikota) di Tahun Anggaran 2015. Pasalnya, nilai sewa rumah berdasarkan nomenklatur APBD Kota Bima yang diputuskan akhir Tahun 2014, senilai Rp.610Juta, belum termasuk biaya pemeliharaannya Rp.140Juta. Total keseluruhan uang rakyat Kota Bima yang dihabiskan untuk sewa dan pemeliharaan rumah pribadi Kepala Daerah Kota Bima sebanyak Rp.750Juta.
Ilustrasi Sewa Rumah
Tak disangka, Walikota Bima mematok anggaran diatas setengah Milyar untuk sewa rumah pribadinya yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan Paruga Kecamatan Rasanae Barat. Rumah yang terlihat sederhana dengan ukuran luas lahan dibawah 10 are itu dibandrol dengan biaya sewa Rp.610Juta. Padahal biaya sewa rumah di Kota Bima, maksimal di bawah Rp.200Juta, itupun nyaris tidak ada pemilik rumah di Kota Bima ini yang mematok nilai sewa sebanyak itu.
Benarkah Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Ekskutif mengetok biaya penyediaan /sewa gedung Kantor/ rumah jabatan/ dinas sebanyak Rp.610Juta untuk APBD Kota Bima Tahun 2015. Pihak legislatif yang hendak ditemui untuk menanyakan hal itu, tak satupun berhasil dikonfirmasi. Namun berdasarkan lembaran APBD yang dibahas tanggal 3 Nopember 2014, dan dinyatakan setuju oleh pihak Gubernur NTB, terdapat rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan di Satuan Kerja (Satker) Bagian Umum dan Perlengkapan. Antara lain, untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.1,478 Milyar lebih, jasa pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp.650Juta, penyediaan jasa kebersihan Rp.187,2 Juta, belanja alat tulis Kantor Rp.248Juta lebih.
Lebih lanjut, untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.166Juta lebih, penyediaan komponen instalasi listri/penerangan bangunan Kantor Rp.212,4Juta, belanja barang dan jasa Rp.200Juta, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.170Juta, belanja modal Rp.170Juta, penyediaan bahan logistik Kantor Rp.178Juta, penyediaan makanan dan minuman Rp.1,712Milyar, belanja barang dan jasa Rp.1, 672Milyar, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.145Juta, pengadaan kendaraan dinas Rp.5,960Milyar, pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Rp.416Juta, pengadaan meubler Rp.367Juta, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp.840Juta, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rp.311Juta.
Angka APBD yang sangat fantastia lagi adalah untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.891Juta, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Rp.140Juta, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Rp.87,8Juta. Sedangkan untuk biaya sewa gedung Kantor/rumah jabatan/dinas Rp.610Juta, sementara untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp.94Juta.
Bagaimana dengan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ?. Berapa biaya yang dipatok oleh eksekutif. Ternyata sebanyak Rp.673Juta, sementara untuk biaya dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ Anggota Organisasi social dan kemasyarakatan dianggarkan Rp.553Juta.
Tak berhenti disitu penggunaan APBD yang dinilai sia-sia oleh Pemkot Bima dibawa kendali HM Qurais H.Abidin, untuk penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen atau lembaga pemerintah dan non departemen/luar Negara dianggarkan Rp.120Juta lebih, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp.115Juta, program pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat Rp.2,697Milyar.
Total keseluruhan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2015 yang dihabiskan Bagian umum dan perlengkapan sebanyak Rp.28,717,119,687.-. Belum lagi di bagian Humas dan Protokol Rp.6,1Milyar, bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur Rp.1,370Milyar,Bagian Ekonomi Rp.641Juta lebih, bagian kesejahteraan rakyat Rp.1,281Milyar lebih, bagian hukum Rp.1,349Milyar, bagian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa Rp.3,470Milyar, bagian administrasi pemerintahan umum Rp.13,883Milyar.
Sekedar publik ketahui, pantas dan wajar pembangunan di Kota Bima selama HM Qurais menjabat sebagai Walikota tak terlihat pembangunan infrastruktur yang Nampak, kecuali pembangunan yang bersumber dari APBN. Kenapa ?. Karena APBD Kota Bima lebih besar belanja aparatur ketimbang belanja publik, salah satu contoh konkrit yaitu, dibagian umum Setda Kota Bima menghabiskan dana Rp.28,717Milyar lebih.
Apa tanggapan Walikota Bima atas pengalokasian APBD sebanyak itu di Satker Setda Kota Bima ?. Melalui Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Ghajali S,Sos yang dikonfirmasi, Selasa (17/2) menegaskan, sewa rumah sebanyak itu wajar dan telah disetujui oleh Dewan terhormat. “Saya tidak bisa komentar terlalu banyak soal besarnya sewa rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut. Yang jelas, semua angka yang tertuang dalam nomenklatur APBD Tahun ke tahun berdasarkan persetujuan legislatif,” tegasnya.
Bukankah angka Rp.610Juta sewa rumah pribadi Walikota tersebut terlalu melambung tinggi ?. Sekali lagi Ghozil tidak ingin menanggapi secara rinci soal itu. Katanya, sewa rumah itu sudah disetujui wakil rakyat. ”Kalau tidak disetujui dewan, tidak mungkin eksekutif membelanjakannya,” cetusnya mengakhiri komentarnya. (KS-001)
Ilustrasi Sewa Rumah
Tak disangka, Walikota Bima mematok anggaran diatas setengah Milyar untuk sewa rumah pribadinya yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan Paruga Kecamatan Rasanae Barat. Rumah yang terlihat sederhana dengan ukuran luas lahan dibawah 10 are itu dibandrol dengan biaya sewa Rp.610Juta. Padahal biaya sewa rumah di Kota Bima, maksimal di bawah Rp.200Juta, itupun nyaris tidak ada pemilik rumah di Kota Bima ini yang mematok nilai sewa sebanyak itu.
Benarkah Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Ekskutif mengetok biaya penyediaan /sewa gedung Kantor/ rumah jabatan/ dinas sebanyak Rp.610Juta untuk APBD Kota Bima Tahun 2015. Pihak legislatif yang hendak ditemui untuk menanyakan hal itu, tak satupun berhasil dikonfirmasi. Namun berdasarkan lembaran APBD yang dibahas tanggal 3 Nopember 2014, dan dinyatakan setuju oleh pihak Gubernur NTB, terdapat rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan di Satuan Kerja (Satker) Bagian Umum dan Perlengkapan. Antara lain, untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.1,478 Milyar lebih, jasa pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp.650Juta, penyediaan jasa kebersihan Rp.187,2 Juta, belanja alat tulis Kantor Rp.248Juta lebih.
Lebih lanjut, untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.166Juta lebih, penyediaan komponen instalasi listri/penerangan bangunan Kantor Rp.212,4Juta, belanja barang dan jasa Rp.200Juta, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.170Juta, belanja modal Rp.170Juta, penyediaan bahan logistik Kantor Rp.178Juta, penyediaan makanan dan minuman Rp.1,712Milyar, belanja barang dan jasa Rp.1, 672Milyar, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.145Juta, pengadaan kendaraan dinas Rp.5,960Milyar, pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Rp.416Juta, pengadaan meubler Rp.367Juta, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp.840Juta, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rp.311Juta.
Angka APBD yang sangat fantastia lagi adalah untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.891Juta, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Rp.140Juta, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Rp.87,8Juta. Sedangkan untuk biaya sewa gedung Kantor/rumah jabatan/dinas Rp.610Juta, sementara untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp.94Juta.
Bagaimana dengan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ?. Berapa biaya yang dipatok oleh eksekutif. Ternyata sebanyak Rp.673Juta, sementara untuk biaya dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ Anggota Organisasi social dan kemasyarakatan dianggarkan Rp.553Juta.
Tak berhenti disitu penggunaan APBD yang dinilai sia-sia oleh Pemkot Bima dibawa kendali HM Qurais H.Abidin, untuk penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen atau lembaga pemerintah dan non departemen/luar Negara dianggarkan Rp.120Juta lebih, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp.115Juta, program pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat Rp.2,697Milyar.
Total keseluruhan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2015 yang dihabiskan Bagian umum dan perlengkapan sebanyak Rp.28,717,119,687.-. Belum lagi di bagian Humas dan Protokol Rp.6,1Milyar, bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur Rp.1,370Milyar,Bagian Ekonomi Rp.641Juta lebih, bagian kesejahteraan rakyat Rp.1,281Milyar lebih, bagian hukum Rp.1,349Milyar, bagian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa Rp.3,470Milyar, bagian administrasi pemerintahan umum Rp.13,883Milyar.
Sekedar publik ketahui, pantas dan wajar pembangunan di Kota Bima selama HM Qurais menjabat sebagai Walikota tak terlihat pembangunan infrastruktur yang Nampak, kecuali pembangunan yang bersumber dari APBN. Kenapa ?. Karena APBD Kota Bima lebih besar belanja aparatur ketimbang belanja publik, salah satu contoh konkrit yaitu, dibagian umum Setda Kota Bima menghabiskan dana Rp.28,717Milyar lebih.
Apa tanggapan Walikota Bima atas pengalokasian APBD sebanyak itu di Satker Setda Kota Bima ?. Melalui Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Ghajali S,Sos yang dikonfirmasi, Selasa (17/2) menegaskan, sewa rumah sebanyak itu wajar dan telah disetujui oleh Dewan terhormat. “Saya tidak bisa komentar terlalu banyak soal besarnya sewa rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut. Yang jelas, semua angka yang tertuang dalam nomenklatur APBD Tahun ke tahun berdasarkan persetujuan legislatif,” tegasnya.
Bukankah angka Rp.610Juta sewa rumah pribadi Walikota tersebut terlalu melambung tinggi ?. Sekali lagi Ghozil tidak ingin menanggapi secara rinci soal itu. Katanya, sewa rumah itu sudah disetujui wakil rakyat. ”Kalau tidak disetujui dewan, tidak mungkin eksekutif membelanjakannya,” cetusnya mengakhiri komentarnya. (KS-001)
COMMENTS