Sikap pemutusan langganan Koran Stabilitas Sembilan eksemplar serta kerjasama senilai Rp.50Juta oleh Bagian Humas Setda Kota Bima, atas perintah Walikota Bima HM Qurais H.Abidin, diduga kuat saat ini Walikota dalam keadaan stress.
Putuskan Langganan Koran
Sikap pemutusan langganan Koran Stabilitas Sembilan eksemplar serta kerjasama senilai Rp.50Juta oleh Bagian Humas Setda Kota Bima, atas perintah Walikota Bima HM Qurais H.Abidin, diduga kuat saat ini Walikota dalam keadaan stress. Apalagi akhir-akhir ini berita soal dugaan korupsi pengadaan tanah di Pemkot terus bergulir di tengah public. Pernyataan itu disampaikan salah seorang Akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs.Arif Sukirman, M.H saat mendatangi Kantor Redaksi Koran Stabilitas, Sabtu (14/2) siang.
Akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs.Arif Sukirman, M.H
Mestinya Walikota Bima tidak bersikap demikian terhadap media massa, apalagi memutuskan kemitraan, karena media merupakan pilar demokrasi yang telah bangun saat ini. Artinya, ketika Walikota memutuskan langgaran Koran, itu membuktikan Walikota Bima bukan sosok pemimpin yang merakyat, melainkan pemimpin yang otoriter, tidak mau diingatkan oleh orang lain, yang benar menurut dia sendiri.”Mestinya Walikota instropeksi diri. Harus berterima kasih kepada teman-teman Pers yang mau mengingatkan setiap saat, kecuali berita yang dimuat di Koran itu sifatnya menfitnah, atau tidak terjadi. Justeru yang diberitakan akhir-akhir ini adalah fakta hukum yang tengah ditangani oleh jajaran Kepolisian Kota Bima,”terangnya.
Arif menyarankan Walikota Bima agar senantiasa belajar mengerti orang lain. Yang dipimpin sekarang adalah pemerintah secara resmi, bukan memimpin rumah tangga atau perusahaan sendiri. Tentunya kata Dae Moa panggilan arkab akademisi muda ini, adalah tidak alergi kritik, apalagi kritikan yang sifatnya membangun atau mengingatkan Walikota agar tidak menyalahgunakan jabatannya demi untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya.”Saya mengamati selama Qurais menjadi Walikota Bima, belum ada pembangunan yang menonjol dari APBD Kota Bima, yang banyak dari APBN. Terus, kemana uang rakyat yang banyak setiap tahun di APBD itu, makanya jangan alokasikan untuk pengadaan tanah yang banyak, sehingga tidak disorot oleh publik soal pengadaan tanah yang diduga terselubung,”pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Arif Sukirman juga meminta kepada seluruh Anggota Dewan agar mengawasi kinerja Walikota Bima secara serius dan tidak melakukan kejahatan secara bersama-sama sehingga merugikan rakyat banyak.”Saya justeru balik bertanya kepada para wakil rakyat Kita sekarang, kenapa mereka tutup mata dengan diperiksanya Walikota oleh polisi terkait korupsi. Solusinya adalah, Walikota segera menyampaikan secara terbuka dimana saja tanah yang dibeli oleh pemkot menggunakan APBD, selama menjadi Walikota lima tahun terakhir ini,”sarannya kepada Walikota
Diakhir pernyataannya, kembali Arif menegaskan, segera Walikota berbaur dengan rakyat dan seluruh elemen masyarakat, terutama teman-teman Pers yang mau peduli dengan pembangunan di Kota Bima ini, bukan sebaliknya menutup diri, bahkan hendak membredel media di Kota Bima.”Langkah pemutusan langganan Koran oleh Qurais itu adalah langkah salah dan keliru, serta pertanda Qurais saat ini tidak stabil emosinya, karena berita korupsi terus disorot oleh teman-teman wartawan,”tandasnya.
Kabag Humas Ihya Ghajali S,Sos yang dimintai komentarnya terkait pemutusan langganan Koran Stabilitas mengaku atas perintah Walikota.”Tolong pahami keadaan ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas perintah Walikota saya laksanakan,”ujarnya seraya menyarankan Walikota langsung soal hal-hal lain terkait pemutusan langgaran serta pemutusan kerjasama Rp.50Juta dengan Koran Stabilitas tersebut.(KS-001)
COMMENTS