Sebanyak 25 Anggota DPRD Kota Bima saat ini sedang mengikuti Bimbingan Tehnis (Bimtek) pertama untuk tahun ini.
Sebanyak 25 Anggota DPRD Kota Bima saat ini sedang mengikuti Bimbingan Tehnis (Bimtek) pertama untuk tahun ini. Bimtek dilaksanakan di Bali mulai Tanggal 3 Maret dan berakhir 7 Maret 2015 bekerjsama dengan Perguruan Tinggi Politeknik Denpasar, Bali.
ilustrasi bimtek
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima, Drs, Supratman, MAP mengatakan, materi yang diberikan dalam Bimtek diantaranya terkait implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pembahasan LKPJ, implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014, mekanisme pelaksanaan UU BPJS terkait hak-hak penyelenggara negara atau pejabat daerah, serta optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD dalam menyusun Perda.
Materinya kata Sekwan, disampaikan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak terkait lainnya. Dalam menunjang tugas Lembaga Legislatif, “Bimtek wajib diikuti oleh semua anggota dewan, agar mereka tahu dan paham sehingga mendukung kelancaran tugas. Karena sifatnya merupakan pembekalan,” jelas Supratman, kemarin.
Dicontokannya, seperti UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah wajib diketahui oleh Anggota Dewan karena tugas mereka sebagai penyelenggara daerah. Begitupun dengan implementasi PMK dan UU BPJS karena masih baru diterapkan di seluruh Indonesia wajib diketahui. “Semua materi di dalamnya perlu diketahui dan dipahami untuk mendukung peran dan tugas DPRD,” tuturnya.
Apalagi sambungnya, semua Anggota DPRD Kota Bima hampir didominasi wajah baru sehingga perlu pembekalan. Bimtek tersebut diakui merupakan yang pertama untuk Tahun 2015. Rencananya, akan diadakan dua kali dalam setahun. “Malah Kota Bima termasuk yang sedikit menggelar Bimtek dibandingkan dengan daerah lain di kota-kota besar hampir setiap bulan melaksanakan,” akunya.
Mengapa harus di Bali ? Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri terangnya, disarankan agar menggelar Bimtek di Propinsi masing-masing. Namun, untuk Bimtek saat ini karena sudah terlanjur bekerjsama dengan Perguruan Tinggi di Bali sesuai dengan hasil kesepakatan dan rapat Ketua-Ketua Komisi. Usai disepakati, pihaknya saat itu langsung menindaklanjutinya dengan pihak tiga dalam hal ini Perguruan Tinggi yang ada di Bali.
“Bisa dilaksanakan di daerah lain dengan pertimbangan kalau tidak ada Perguruan Tinggi yang mendukung untuk memberikan pembekalan. Untuk Bimtek berikutnya, 25 Anggota DPRD Kota Bima sepakat mengadakan di Propinsi NTB dan kita akan jalin komunikasi lebih awal dengan pihak ketiga,” pungkasnya. (KS-13)
ilustrasi bimtek
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima, Drs, Supratman, MAP mengatakan, materi yang diberikan dalam Bimtek diantaranya terkait implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pembahasan LKPJ, implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014, mekanisme pelaksanaan UU BPJS terkait hak-hak penyelenggara negara atau pejabat daerah, serta optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD dalam menyusun Perda.
Materinya kata Sekwan, disampaikan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak terkait lainnya. Dalam menunjang tugas Lembaga Legislatif, “Bimtek wajib diikuti oleh semua anggota dewan, agar mereka tahu dan paham sehingga mendukung kelancaran tugas. Karena sifatnya merupakan pembekalan,” jelas Supratman, kemarin.
Dicontokannya, seperti UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah wajib diketahui oleh Anggota Dewan karena tugas mereka sebagai penyelenggara daerah. Begitupun dengan implementasi PMK dan UU BPJS karena masih baru diterapkan di seluruh Indonesia wajib diketahui. “Semua materi di dalamnya perlu diketahui dan dipahami untuk mendukung peran dan tugas DPRD,” tuturnya.
Apalagi sambungnya, semua Anggota DPRD Kota Bima hampir didominasi wajah baru sehingga perlu pembekalan. Bimtek tersebut diakui merupakan yang pertama untuk Tahun 2015. Rencananya, akan diadakan dua kali dalam setahun. “Malah Kota Bima termasuk yang sedikit menggelar Bimtek dibandingkan dengan daerah lain di kota-kota besar hampir setiap bulan melaksanakan,” akunya.
Mengapa harus di Bali ? Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri terangnya, disarankan agar menggelar Bimtek di Propinsi masing-masing. Namun, untuk Bimtek saat ini karena sudah terlanjur bekerjsama dengan Perguruan Tinggi di Bali sesuai dengan hasil kesepakatan dan rapat Ketua-Ketua Komisi. Usai disepakati, pihaknya saat itu langsung menindaklanjutinya dengan pihak tiga dalam hal ini Perguruan Tinggi yang ada di Bali.
“Bisa dilaksanakan di daerah lain dengan pertimbangan kalau tidak ada Perguruan Tinggi yang mendukung untuk memberikan pembekalan. Untuk Bimtek berikutnya, 25 Anggota DPRD Kota Bima sepakat mengadakan di Propinsi NTB dan kita akan jalin komunikasi lebih awal dengan pihak ketiga,” pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS