Sebab Tahun 2015 ini, jumlah alokasi belanja publik Kota Bima hanya 18,3 persen dari APBD sedangkan sisanya adalah untuk belanja pegawai
Syamsuri: APBD Kita Tidak Pro Rakyat
Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah melalui penyusunan APBD yang efektif, akuntabel dan transparan. Selain itu, bisa dilihat dari proporsi alokasi belanja pegawai (belanja tidak langsung) dan belanja publik (belanja langsung) yang ideal di dalam APBD.
ilustrasi Belanja Publik
Hal itu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No 21/2011 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Bagaimana dengan postur anggaran Kota Bima?
Idealnya belanja aparat memang harus lebih kecil dari belanja publik. Namun untuk Kota Bima sendiri, masih terjadi ketimpangan yang cukup jauh jika dilihat dari proporsi alokasi belanja pegawai dan belanja publik. Sebab Tahun 2015 ini, jumlah alokasi belanja publik Kota Bima hanya 18,3 persen dari APBD sedangkan sisanya adalah untuk belanja pegawai. Kenyataan itu sangat miris, karena ternyata sebagian besar APBD kita terkuras untuk belanja pegawai.
Anggota DPRD Kota Bima, Syamsuri, SH, saat dimintai tanggapan soal itu membenarkan bahwa alokasi belanja publik Kota Bima untuk Tahun 2015 hanya 18,3 persen. Kondisi itu menurutnya, menunjukan APBD Kota Bima tidak sehat. Sebab idealnya, alokasi belanja publik adalah 30 persen dari APBD. Namun, kenyataannya sangat jauh dari harapan.
Salah satu penyebab rendahnya alokasi belanja publik kata dia, karena banyak tersedot untuk gaji pegawai. Jumlah pegawai di Kota Bima yang terus membengkak mengakibatkan beban APBD kian bertambah. “Bayangkan saja, jumlah pegawai di Kota Bima saat ini sudah mencapai lima ribu lebih. Wajar belanja aparatur kita sangat besar dan membebani APBD,” ungkap Duta PAN ini saat ditemui di DPRD Kota Bima.
Menurutnya, dampak adanya ketimpangan alokasi anggaran yang tidak sebanding itu menyebabkan pelayanan publik kurang, program pembangunan tidak maksimal dan tidak dirasakan signifikan oleh masyarakat. Selain itu, mencerminkan Pemerintah Daerah tidak pro terhadap rakyatnya. “Postur APBD itu cerminan kebijakan pemerintah. Kalau belanja publiknya hanya 18,3 persen, itu namanya tidak berpihak kepada rakyat,” sorot Syamsuri yang juga Anggota Banggar ini.
Untuk meningkatkan jumlah anggaran publik sambungnya, perlu ada political will (kemauan politik) dari Kepala Daerah. Seperti dengan cara mengurangi honor pegawai, mengurangi perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dan moratorium pegawai. “Saya pikir bisa kita tingkatkan pada APBD Perubahan nanti, asal ada political will dari Kepala Daerah,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD Kota Bima lainnya, Alvian Indrawirawan, S.Adm punya pendapat lain soal postur APBD Kota Bima. Menurutnya, hampir semua daerah memiliki alokasi belanja aparatur yang lebih besar dari belanja publik. Apalagi kondisi Kota Bima yang memiliki jumlah APBD relatif sedikit dibandingkan daerah lainnya.
Selain itu sambungnya, Kota Bima juga masih bergantung pada transferan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Kita memang akui itu. Tapi minimal kita melihat skala prioritas dari alokasi anggaran itu. Dan 75 persen program skala prioritas di Kota Bima sudah diakomodir,” terangnya.
Fakta lain juga kata Politisi Golkar ini, yang juga harus dilihat misalnya terjadi peningkatan alokasi belanja publik setiap tahunnya. Merupakan sebuah kemajuan untuk ukuran daerah kecil seperti Kota Bima. Namun demikian, Ia sepakat perlu kebijakan lain dari Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan alokasi belanja publik. Seperti pengurangan intensitas perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dan mendorong peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jumlah PAD kita saat ini sudah cukup besar yakni Rp.28 Miliar. Ini harus terus ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi PAD secara maksimal,” sarannya.
Ditempat terpisah, Pemerintah Kota Bima melalui Kepala DPPKAD, Drs. Zainuddin yang dimintai tanggapan tidak membantah bahwa alokasi belanja langsung atau publik kita hanya 18,3 persen atau Rp.290 Miliar lebih. Sedangkan belanja tidak langsung atau aparatur Rp.424 Miliar lebih dari jumlah APBD Kota Bima Rp.684 Miliar lebih. Namun, Ia tidak sepakat bila postur APBD Kota Bima disebut tidak sehat, mengingat jumlah APBD yang relatif kecil.
“Menurut saya itu sudah cukup besar dengan jumlah APBD kita yang terbatas. Apalagi pengelolaan keuangan kita beberapa tahun terakhir selalu diakui tim audit dari BPKP,” ungkapnya.
Ia lebih sepakat kalau alokasi belanja publik Kota Bima disebut kurang, karena memang lebih banyak tersedot untuk pegawai. Namun disisi lain, alokasi anggaran untuk pegawai itu berdampak positif pada peningkatan SDM sehingga secara langsung dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Kami sepakat bila sektor PAD ditingkatkan untuk meningkatkan APBD kita dan itu harus didorong bersama, termasuk pihak legislatif,” tandasnya. (KS-13)
Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah melalui penyusunan APBD yang efektif, akuntabel dan transparan. Selain itu, bisa dilihat dari proporsi alokasi belanja pegawai (belanja tidak langsung) dan belanja publik (belanja langsung) yang ideal di dalam APBD.
ilustrasi Belanja Publik
Hal itu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No 21/2011 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Bagaimana dengan postur anggaran Kota Bima?
Idealnya belanja aparat memang harus lebih kecil dari belanja publik. Namun untuk Kota Bima sendiri, masih terjadi ketimpangan yang cukup jauh jika dilihat dari proporsi alokasi belanja pegawai dan belanja publik. Sebab Tahun 2015 ini, jumlah alokasi belanja publik Kota Bima hanya 18,3 persen dari APBD sedangkan sisanya adalah untuk belanja pegawai. Kenyataan itu sangat miris, karena ternyata sebagian besar APBD kita terkuras untuk belanja pegawai.
Anggota DPRD Kota Bima, Syamsuri, SH, saat dimintai tanggapan soal itu membenarkan bahwa alokasi belanja publik Kota Bima untuk Tahun 2015 hanya 18,3 persen. Kondisi itu menurutnya, menunjukan APBD Kota Bima tidak sehat. Sebab idealnya, alokasi belanja publik adalah 30 persen dari APBD. Namun, kenyataannya sangat jauh dari harapan.
Salah satu penyebab rendahnya alokasi belanja publik kata dia, karena banyak tersedot untuk gaji pegawai. Jumlah pegawai di Kota Bima yang terus membengkak mengakibatkan beban APBD kian bertambah. “Bayangkan saja, jumlah pegawai di Kota Bima saat ini sudah mencapai lima ribu lebih. Wajar belanja aparatur kita sangat besar dan membebani APBD,” ungkap Duta PAN ini saat ditemui di DPRD Kota Bima.
Menurutnya, dampak adanya ketimpangan alokasi anggaran yang tidak sebanding itu menyebabkan pelayanan publik kurang, program pembangunan tidak maksimal dan tidak dirasakan signifikan oleh masyarakat. Selain itu, mencerminkan Pemerintah Daerah tidak pro terhadap rakyatnya. “Postur APBD itu cerminan kebijakan pemerintah. Kalau belanja publiknya hanya 18,3 persen, itu namanya tidak berpihak kepada rakyat,” sorot Syamsuri yang juga Anggota Banggar ini.
Untuk meningkatkan jumlah anggaran publik sambungnya, perlu ada political will (kemauan politik) dari Kepala Daerah. Seperti dengan cara mengurangi honor pegawai, mengurangi perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dan moratorium pegawai. “Saya pikir bisa kita tingkatkan pada APBD Perubahan nanti, asal ada political will dari Kepala Daerah,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD Kota Bima lainnya, Alvian Indrawirawan, S.Adm punya pendapat lain soal postur APBD Kota Bima. Menurutnya, hampir semua daerah memiliki alokasi belanja aparatur yang lebih besar dari belanja publik. Apalagi kondisi Kota Bima yang memiliki jumlah APBD relatif sedikit dibandingkan daerah lainnya.
Selain itu sambungnya, Kota Bima juga masih bergantung pada transferan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Kita memang akui itu. Tapi minimal kita melihat skala prioritas dari alokasi anggaran itu. Dan 75 persen program skala prioritas di Kota Bima sudah diakomodir,” terangnya.
Fakta lain juga kata Politisi Golkar ini, yang juga harus dilihat misalnya terjadi peningkatan alokasi belanja publik setiap tahunnya. Merupakan sebuah kemajuan untuk ukuran daerah kecil seperti Kota Bima. Namun demikian, Ia sepakat perlu kebijakan lain dari Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan alokasi belanja publik. Seperti pengurangan intensitas perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dan mendorong peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jumlah PAD kita saat ini sudah cukup besar yakni Rp.28 Miliar. Ini harus terus ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi PAD secara maksimal,” sarannya.
Ditempat terpisah, Pemerintah Kota Bima melalui Kepala DPPKAD, Drs. Zainuddin yang dimintai tanggapan tidak membantah bahwa alokasi belanja langsung atau publik kita hanya 18,3 persen atau Rp.290 Miliar lebih. Sedangkan belanja tidak langsung atau aparatur Rp.424 Miliar lebih dari jumlah APBD Kota Bima Rp.684 Miliar lebih. Namun, Ia tidak sepakat bila postur APBD Kota Bima disebut tidak sehat, mengingat jumlah APBD yang relatif kecil.
“Menurut saya itu sudah cukup besar dengan jumlah APBD kita yang terbatas. Apalagi pengelolaan keuangan kita beberapa tahun terakhir selalu diakui tim audit dari BPKP,” ungkapnya.
Ia lebih sepakat kalau alokasi belanja publik Kota Bima disebut kurang, karena memang lebih banyak tersedot untuk pegawai. Namun disisi lain, alokasi anggaran untuk pegawai itu berdampak positif pada peningkatan SDM sehingga secara langsung dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Kami sepakat bila sektor PAD ditingkatkan untuk meningkatkan APBD kita dan itu harus didorong bersama, termasuk pihak legislatif,” tandasnya. (KS-13)
COMMENTS