Politisi PKS ini menegaskan, jika benar adik kandung Walikota mengerjakan proyek tersebut, maka itu sudah menyalahi aturan karena merupakan tindakan nepotisme.
Kasus dugaan KKN dan Nepotisme yang terjadi di Diskoperindag Kota Bima mendapatkan sorotan tajam dari salah seorang anggota DPRD Kota Bima. H. Armasyah, SE. Politisi PKS ini menegaskan, jika benar adik kandung Walikota mengerjakan proyek tersebut, maka itu sudah menyalahi aturan karena merupakan tindakan nepotisme.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dia menyayangkan sikap pejabat penting itu dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan kelompok dan keluarga sendiri. Sebab, kebijakan melibatkan teman maupun keluarga sendiri dalam pengerjaan proyek sangat menyalahi aturan. “Secara hukum, kebijakan yang diambil pejabat itu sudah menyalahi aturan karena memberikan wewenang kepada keluarga dan kelompoknya untuk menikmati proyek tersebut,” kata Duta PKS ini di ruang sidang DPRD Kota Bima, kemarin.
Menyikapi kasus ini, Ia mengisyaratkan dalam waktu dekat Panitia Khusus (Pansus) Dewan akan memanggil Diskoperindag Kota Bima terkait adanya dugaan nepotisme dan KKN itu. Menurutnya masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merugikan masyrakat banyak. Jika dalam Pansus nanti ditemukan indikasi nepotisme dan indikasi penyimpangan, maka pihaknya akan merekomendasikan masalah itu ke Aparat Penegak Hukum, baik Polri maupun Jaksa. ”Kami tidak biarkan sedikit celah bagi para pelaku nepotisme dan KKN di Kota Bima ini,” kata Amansyah.
Anggota Komisi Dua ini juga tidak ingin komentar terlalu jauh mengenai adanya kerugian negara dalam hal itu. Ia hanya menyorot tindakan pejabat yang memberikan wewenang kepada keluarganya untuk mempekerjakan keluarganya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Mengenai kerugian Negara, merupakan ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. ”Kita akan kawal kasus ini sampai selesai, jika terbukti bersalah, maka tegakkan hukum yang seadil-adilnya di Kota Bima ini, dan kami percaya aparat akan kerja maksimal dalam memberantas korupsi yang Kota Bima,” terangnya.
Pada kesempatan itu, H Armansyah juga menyinggung bahwa dirinya pernah mendapatkan keluhan dari asosiasi perusahaan kontraktor yang ada di wilayah Kota Bima. Beberapa kontraktor itu mengatakan bahwa banyak pengerjaan proyek di Kota Bima dimanfaatkan oleh kelompok dan keluarga pejabat Kota Bima. Hal ini katanya, sangat merugikan pihak kontraktor di Kota Bima karena kalah bersaing dengan kepentingan kelompok dan keluarga pejabat. ”Mereka curhat kepada saya, ada indikasi kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Bima itu dari lingkaran keluarga dekat pejabat Kota Bima,” bebernya.
Ia mengapresiasi kinerja LSM dan Media dalam mengawal kasus dugaan korupsi dan penyimpangan di Kota Bima. Karena tanpa adanya pengawalan dan informasi dari media massa dan LSM maka sangat tidak mungkin masalah tersebut terbungkus rapi hingga masyarakat tidak tahu yang sebenarnya terjadi.”Secara kelembagaan, kami apresiasi kinerja wartawan dan LSM dalam menyorot kasus yang melilit Kota Bima,” pujinya.
Sementara Kadis Diskoperindag Kota Bima, Drs Kaharuddin yang didatangi oleh wartawan beberapa kali dikantornya untuk diwawancara terkait masalah tersebut hingga saat ini belum berhasil diemui. Meski Jum’at lalu wartawan melihat kadis tersebut di kantornya namun ia enggan menemui wartawan dengan alasan ada rapat dengan Walikota Bima.
Melalui Sekretaris Diskoperindag, Drs. A. Rifaid, Kadis mengaku belum ada waktu untuk bertemu wartawan karena sibuk. ”Bapak lagi sibuk karena sedang bersiap-siap untuk rapat dengan Walikota Bima,” ujarya seraya menolak untuk dilakukan wawancara terkait masalah tersebut. ”Saya tidak bisa memberikan komentar terkait masalah itu karena bukan wewenang saya,” kata Rifaid. (KS-17)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dia menyayangkan sikap pejabat penting itu dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan kelompok dan keluarga sendiri. Sebab, kebijakan melibatkan teman maupun keluarga sendiri dalam pengerjaan proyek sangat menyalahi aturan. “Secara hukum, kebijakan yang diambil pejabat itu sudah menyalahi aturan karena memberikan wewenang kepada keluarga dan kelompoknya untuk menikmati proyek tersebut,” kata Duta PKS ini di ruang sidang DPRD Kota Bima, kemarin.
Menyikapi kasus ini, Ia mengisyaratkan dalam waktu dekat Panitia Khusus (Pansus) Dewan akan memanggil Diskoperindag Kota Bima terkait adanya dugaan nepotisme dan KKN itu. Menurutnya masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merugikan masyrakat banyak. Jika dalam Pansus nanti ditemukan indikasi nepotisme dan indikasi penyimpangan, maka pihaknya akan merekomendasikan masalah itu ke Aparat Penegak Hukum, baik Polri maupun Jaksa. ”Kami tidak biarkan sedikit celah bagi para pelaku nepotisme dan KKN di Kota Bima ini,” kata Amansyah.
Anggota Komisi Dua ini juga tidak ingin komentar terlalu jauh mengenai adanya kerugian negara dalam hal itu. Ia hanya menyorot tindakan pejabat yang memberikan wewenang kepada keluarganya untuk mempekerjakan keluarganya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Mengenai kerugian Negara, merupakan ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. ”Kita akan kawal kasus ini sampai selesai, jika terbukti bersalah, maka tegakkan hukum yang seadil-adilnya di Kota Bima ini, dan kami percaya aparat akan kerja maksimal dalam memberantas korupsi yang Kota Bima,” terangnya.
Pada kesempatan itu, H Armansyah juga menyinggung bahwa dirinya pernah mendapatkan keluhan dari asosiasi perusahaan kontraktor yang ada di wilayah Kota Bima. Beberapa kontraktor itu mengatakan bahwa banyak pengerjaan proyek di Kota Bima dimanfaatkan oleh kelompok dan keluarga pejabat Kota Bima. Hal ini katanya, sangat merugikan pihak kontraktor di Kota Bima karena kalah bersaing dengan kepentingan kelompok dan keluarga pejabat. ”Mereka curhat kepada saya, ada indikasi kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Bima itu dari lingkaran keluarga dekat pejabat Kota Bima,” bebernya.
Ia mengapresiasi kinerja LSM dan Media dalam mengawal kasus dugaan korupsi dan penyimpangan di Kota Bima. Karena tanpa adanya pengawalan dan informasi dari media massa dan LSM maka sangat tidak mungkin masalah tersebut terbungkus rapi hingga masyarakat tidak tahu yang sebenarnya terjadi.”Secara kelembagaan, kami apresiasi kinerja wartawan dan LSM dalam menyorot kasus yang melilit Kota Bima,” pujinya.
Sementara Kadis Diskoperindag Kota Bima, Drs Kaharuddin yang didatangi oleh wartawan beberapa kali dikantornya untuk diwawancara terkait masalah tersebut hingga saat ini belum berhasil diemui. Meski Jum’at lalu wartawan melihat kadis tersebut di kantornya namun ia enggan menemui wartawan dengan alasan ada rapat dengan Walikota Bima.
Melalui Sekretaris Diskoperindag, Drs. A. Rifaid, Kadis mengaku belum ada waktu untuk bertemu wartawan karena sibuk. ”Bapak lagi sibuk karena sedang bersiap-siap untuk rapat dengan Walikota Bima,” ujarya seraya menolak untuk dilakukan wawancara terkait masalah tersebut. ”Saya tidak bisa memberikan komentar terkait masalah itu karena bukan wewenang saya,” kata Rifaid. (KS-17)
COMMENTS