Keputusan Rapat Pansus LKPJ Walikota Bima, Jum’at (13/3) pagi kemarin, bahwa Hari ini (Senin 16/3) jajaran pansus akan meninjau langsung tanah yang dibebaskan pemerintah di beberapa lokasi
Keputusan Rapat Pansus LKPJ Walikota Bima, Jum’at (13/3) pagi kemarin, bahwa Hari ini (Senin 16/3) jajaran pansus akan meninjau langsung tanah yang dibebaskan pemerintah di beberapa lokasi, terutama di jalan Padolo Tiga yang diakui Syarif Mustamar Kabag Tatapem Setda Kota Bima, sebanyak Rp.4Milyar APBD Kota Bima dihabiskan untuk pembebasan lahan di Jalan Padolo Tiga.
Ilustrasi Tanah
Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamudin usai rapat pansus menegaskan, sesuai keputusan bersama, bahwa Senin (Hari ini,red) disepakati meninjau/ melihat langsung tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima Tahun 2014, dimana sebanyak Rp.4Milyar lebih dihabiskan untuk pengadaan tanah.”Nah, tanah mana saja yang menghabiskan anggaran Rp.4Milyar tersebut. Sejauhmana tanah itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan bagaimana mekanisme pembebasannya,”kata Najamudin secara tegas.
Najamudin juga meminta pihak eksekutif agar segera menyerahkan seluruh dokumen pengadaan tanah mulai TAhun 2012, 2013 dan 2014, agar dipelajari oleh pihaknya (Legislatif,red). Dengan dokumen itu, maka dapat diketahui, sejauhmana tanah itu bermanfaat atau tidaknya bagi masyarakat Kota Bima.”Saya minta hari ini (Jum,at kemarin,red), pak Syarif Rustaman selaku yang mewakili eksekutif agar menyerahkan dokumen pengadaan tanah tersebut,”pintanya.
Katanya lanjut, sudah empat hari pansus bekerjanya, masalah pengadaan tanah di pemkot menjadi atensi khusus pansus. Kenapa ?. Karena pengadaan tanah sekarang menjadi polemic ditengah masyarakat, sehingga harus segera diakhiri, dengan cara pihak eksekutif bersikap transparan dan menjadi mitra yang baik bagi legislative.”Harapan saya adalah dokumen pengadaan tanah itu yang paling penting, agar kami di pansus bisa mempelajarinya,”imbuhnya.
Syarif Mustamar juga mengaku siap memberikan dokumen yang diminta, bahkan siap mengantar pihak legislative yang hendak melihat langsung tanah yang dibebaskan.”apa yang menjadi keinginan legislative, tetap kita layani,”katanya.
Syarif juga mengaku di Tahun 2014 terdapat Rp.4Milyar lebih anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan tanah, dari Rp.10Milyar yang dialokasikan dibagian tatapem. Sebagian untuk pembangunan beberapa Kantor Lurah, sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan lain di pemkot.”Yang jelas, sekitar 90 persen anggaran Rp.4Milyar digunakan untuk pembebasan lahan jalan padolo tiga,”akuinya. (KS-001)
Ilustrasi Tanah
Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamudin usai rapat pansus menegaskan, sesuai keputusan bersama, bahwa Senin (Hari ini,red) disepakati meninjau/ melihat langsung tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima Tahun 2014, dimana sebanyak Rp.4Milyar lebih dihabiskan untuk pengadaan tanah.”Nah, tanah mana saja yang menghabiskan anggaran Rp.4Milyar tersebut. Sejauhmana tanah itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan bagaimana mekanisme pembebasannya,”kata Najamudin secara tegas.
Najamudin juga meminta pihak eksekutif agar segera menyerahkan seluruh dokumen pengadaan tanah mulai TAhun 2012, 2013 dan 2014, agar dipelajari oleh pihaknya (Legislatif,red). Dengan dokumen itu, maka dapat diketahui, sejauhmana tanah itu bermanfaat atau tidaknya bagi masyarakat Kota Bima.”Saya minta hari ini (Jum,at kemarin,red), pak Syarif Rustaman selaku yang mewakili eksekutif agar menyerahkan dokumen pengadaan tanah tersebut,”pintanya.
Katanya lanjut, sudah empat hari pansus bekerjanya, masalah pengadaan tanah di pemkot menjadi atensi khusus pansus. Kenapa ?. Karena pengadaan tanah sekarang menjadi polemic ditengah masyarakat, sehingga harus segera diakhiri, dengan cara pihak eksekutif bersikap transparan dan menjadi mitra yang baik bagi legislative.”Harapan saya adalah dokumen pengadaan tanah itu yang paling penting, agar kami di pansus bisa mempelajarinya,”imbuhnya.
Syarif Mustamar juga mengaku siap memberikan dokumen yang diminta, bahkan siap mengantar pihak legislative yang hendak melihat langsung tanah yang dibebaskan.”apa yang menjadi keinginan legislative, tetap kita layani,”katanya.
Syarif juga mengaku di Tahun 2014 terdapat Rp.4Milyar lebih anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan tanah, dari Rp.10Milyar yang dialokasikan dibagian tatapem. Sebagian untuk pembangunan beberapa Kantor Lurah, sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan lain di pemkot.”Yang jelas, sekitar 90 persen anggaran Rp.4Milyar digunakan untuk pembebasan lahan jalan padolo tiga,”akuinya. (KS-001)
COMMENTS