Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima, Wayhudin,S.Pd merasa optimisi akan mengendalikan Golkar definitive.
Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima, Wahyudin,S.Pd merasa optimisi akan mengendalikan Golkar definitive. Pasalnya, saat ini SK Plt telah berada ditangannya, tentu dan pasti SK definitive pun akan dikantonginya. Karena itu, jika ada desas desus di luar bahwa Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksoni telah membuat SK baru bagi pengurus golkar di Wilayah, itu adalah isu bohong dan fitnah belaka.
Plt. Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, Wahyuddin S.Ag
Kisruh Gollkar di Tingkat Nasional saat ini bukan berarti pengurus pelaksana tugas Golkar di Tingkat Wilayah, Kabupaten/Kota untuk bersikap loyo. Justeru katanya, Golkar itu menandakan bahwa demokrasi di dalam kubu golkar telah terbentuk, dan seluruh kader atau simpatisan golkar dari atas hingga di ranting harus menghormatinya. “Siapapun Ketua Golkar yang mendapat SK definitive dari AL nanti, maka wajib bagi seluruh kader dan simpatisan golkar untuk menghormatinya,”kata Wahyu dengan tegas.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima ini menepis adanya isu pergantian Plt Ketua DPW Golkar NTB yang telah jatuh ditangan Muhammad Amin,MM Wakil Gubernur NTB saat ini. Hingga sekarang masih dipegang oleh Mesir Suryadi, dan seluruh Plt Ketua di Kabupaten dan Kota se-NTB, masih seperti semula, termasuk dirinya sebagai Plt Ketua Kabupaten Bima, dan Subhan HM Nur, SH sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kota Bima.”Saya mendapat isudi masyarakat, bahwa SK Plt saya dicabut kembali. Sampai sekarang saya menjadi pengendali Golkar di Kabupaten Bima yang sah yaitu Golkar kubu AL. Nah, kalaupun ada yang klaim diri kubu yang sah, wajar-wajar saja, tapi mampukah dibuktikan,”Nyindirnya.
Begitu juga dengan Subhan HM Nur,SH. Plt Golkar Kota Bima ini dengan tegas mengatakan, saat ini Golkar dibawa pengendaliannya bersama sejumlah pengurus sah lainnya. Perlu dipahami oleh yang berkempentingan dalam golkar, gugatan hukum kubu Abu Rizal Bhakri (ARB) saat ini adalah antara ARB dengan Menkumham, bukan dengan AL.
Masalahnya, ketika Menkumham mensahkan pengurus AL beberapa waktu lalu, maka berarkhirlah perseteruan Golkar antara kubu ARB dengan AL.”Golkar sekarang itu sudah sah untuk AL, maka siapapun yang berhubungan dengan Golkar, harus menghargai keputusan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah secara sah,”tandasnya.
Subhan berharap agar seluruh kader dan simpatisan Golkar, baik kubu ARB maupun AL, agar menyatukan langkah membesarkan nama Golkar, persoalan di Tingkat Nasional tidak harus menjadi asalan untuk berpeceh belah.”Harapan saya adalah bagaimana Golkar di Kota Bima menjadi partai besar dan dicintai oleh rakyat secara luas,”ujarnya harap.(KS-001)
Plt. Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, Wahyuddin S.Ag
Kisruh Gollkar di Tingkat Nasional saat ini bukan berarti pengurus pelaksana tugas Golkar di Tingkat Wilayah, Kabupaten/Kota untuk bersikap loyo. Justeru katanya, Golkar itu menandakan bahwa demokrasi di dalam kubu golkar telah terbentuk, dan seluruh kader atau simpatisan golkar dari atas hingga di ranting harus menghormatinya. “Siapapun Ketua Golkar yang mendapat SK definitive dari AL nanti, maka wajib bagi seluruh kader dan simpatisan golkar untuk menghormatinya,”kata Wahyu dengan tegas.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima ini menepis adanya isu pergantian Plt Ketua DPW Golkar NTB yang telah jatuh ditangan Muhammad Amin,MM Wakil Gubernur NTB saat ini. Hingga sekarang masih dipegang oleh Mesir Suryadi, dan seluruh Plt Ketua di Kabupaten dan Kota se-NTB, masih seperti semula, termasuk dirinya sebagai Plt Ketua Kabupaten Bima, dan Subhan HM Nur, SH sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kota Bima.”Saya mendapat isudi masyarakat, bahwa SK Plt saya dicabut kembali. Sampai sekarang saya menjadi pengendali Golkar di Kabupaten Bima yang sah yaitu Golkar kubu AL. Nah, kalaupun ada yang klaim diri kubu yang sah, wajar-wajar saja, tapi mampukah dibuktikan,”Nyindirnya.
Begitu juga dengan Subhan HM Nur,SH. Plt Golkar Kota Bima ini dengan tegas mengatakan, saat ini Golkar dibawa pengendaliannya bersama sejumlah pengurus sah lainnya. Perlu dipahami oleh yang berkempentingan dalam golkar, gugatan hukum kubu Abu Rizal Bhakri (ARB) saat ini adalah antara ARB dengan Menkumham, bukan dengan AL.
Masalahnya, ketika Menkumham mensahkan pengurus AL beberapa waktu lalu, maka berarkhirlah perseteruan Golkar antara kubu ARB dengan AL.”Golkar sekarang itu sudah sah untuk AL, maka siapapun yang berhubungan dengan Golkar, harus menghargai keputusan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah secara sah,”tandasnya.
Subhan berharap agar seluruh kader dan simpatisan Golkar, baik kubu ARB maupun AL, agar menyatukan langkah membesarkan nama Golkar, persoalan di Tingkat Nasional tidak harus menjadi asalan untuk berpeceh belah.”Harapan saya adalah bagaimana Golkar di Kota Bima menjadi partai besar dan dicintai oleh rakyat secara luas,”ujarnya harap.(KS-001)
COMMENTS