Salah satu duta PKS yang duduk di DPRD Propinsi NTB, H.Syamsudin Majid, SE menerima sejumlah keluhan dari warga Kelurahan Tanjung.
Salah satu duta PKS yang duduk di DPRD Propinsi NTB, H.Syamsudin Majid, SE menerima sejumlah keluhan dari warga Kelurahan Tanjung. Keluhan itu disampaikan warga Tanjung dalan acara kunjungan reses kedua, H. Syamsudin. Dari beberapa keluhan tersebut ditanggapi serius oleh H. Syam, sapaan akrabnya.
Warga Tanjung dalan acara kunjungan reses kedua, H. Syamsudin
Diantaranya, tidak ada atau buruknya drainase yang berada sepanjang jalan depan Kantor kelurahan Tanjung sering mengakibatkan banjir di daerah tersebut, khususnya RW 04. Parahnya lagi, permintaan drainase tersebut sudah sering diajukan oleh warga lewat Musrenbang tingkat Kelurahan, namun tidak ada realisasinya. “Masalah drainase ini, sudah kami usulkan di Musrenbang tingkat Kelurahan Tanjung, namun tidak pernah ada,” kata Feri, Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tanjung.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua RW 04, Arifin. Ia mengaku, permasalahan banjir di kelurahan setempat tidak akan pernah teratasi jika drainase yang diusulkan tidak pernah terealisasi oleh pemerintah.
Menjawab keluhan itu, H Syam mengaku akan meminta bantuan Anggota DPRD Kota Bima dari PKS khususnya wilayah Rasanae Barat. “Nanti saya komunikasikan dengan Anggota Dewan PKS di Kota, yaitu Pak Anwar Arman. Malam ini beliau tidak bisa hadir karena masih berada di Mataram,” ujarnya. Selain itu, Ia juga memberikan alternatif lain agar melakukan audensi dengan Wakil Walikota Bima, H. Arahman H.Abidin, SE. “Saya bersedia memfasilitasi pertemuan dengan bapak Wakil Walikota, tentunya dengan beberapa warga Kelurahan Tanjung seperti Ketua-Ketua RW, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda,” ujarnya.
Selain masalah drainase, salah satu warga Tanjung mengeluhkan sangat sulitnya mengurus klaim dan berobat dengan BPJS. “Saya pernah mengurus BPJS dan pasiennya sudah kritis dan oleh BPJS harus berobat ke Mataram lagi,” kata Didit. Tidak hanya itu, dalam satu keluarga oleh BPJS diwajibkan harus masuk semua dan ini sangat memberatkan warga untuk membayar premi semua anggota keluarga. Sebab, jika telat membayar satu hari preminya di bank, maka kepesertaan yang bersangkutan langsung dibatalkan.
Menyikapi hal ini, H Syam menegaskan akan siap membantu mengkomunikasikan ke Pusat mengingat aturan BPJS ini datangnya dari Pusat. “Nantikan ada reses anggota DPRD RI, Bapak Lutfi. Nanti warga Kelurahan Tanjung bisa langsung menyampaikan hal ini mengingat daerah pemilihannya kan termasuk Kota Bima ini,” tandasnya. (KS-13)
Warga Tanjung dalan acara kunjungan reses kedua, H. Syamsudin
Diantaranya, tidak ada atau buruknya drainase yang berada sepanjang jalan depan Kantor kelurahan Tanjung sering mengakibatkan banjir di daerah tersebut, khususnya RW 04. Parahnya lagi, permintaan drainase tersebut sudah sering diajukan oleh warga lewat Musrenbang tingkat Kelurahan, namun tidak ada realisasinya. “Masalah drainase ini, sudah kami usulkan di Musrenbang tingkat Kelurahan Tanjung, namun tidak pernah ada,” kata Feri, Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tanjung.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua RW 04, Arifin. Ia mengaku, permasalahan banjir di kelurahan setempat tidak akan pernah teratasi jika drainase yang diusulkan tidak pernah terealisasi oleh pemerintah.
Menjawab keluhan itu, H Syam mengaku akan meminta bantuan Anggota DPRD Kota Bima dari PKS khususnya wilayah Rasanae Barat. “Nanti saya komunikasikan dengan Anggota Dewan PKS di Kota, yaitu Pak Anwar Arman. Malam ini beliau tidak bisa hadir karena masih berada di Mataram,” ujarnya. Selain itu, Ia juga memberikan alternatif lain agar melakukan audensi dengan Wakil Walikota Bima, H. Arahman H.Abidin, SE. “Saya bersedia memfasilitasi pertemuan dengan bapak Wakil Walikota, tentunya dengan beberapa warga Kelurahan Tanjung seperti Ketua-Ketua RW, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda,” ujarnya.
Selain masalah drainase, salah satu warga Tanjung mengeluhkan sangat sulitnya mengurus klaim dan berobat dengan BPJS. “Saya pernah mengurus BPJS dan pasiennya sudah kritis dan oleh BPJS harus berobat ke Mataram lagi,” kata Didit. Tidak hanya itu, dalam satu keluarga oleh BPJS diwajibkan harus masuk semua dan ini sangat memberatkan warga untuk membayar premi semua anggota keluarga. Sebab, jika telat membayar satu hari preminya di bank, maka kepesertaan yang bersangkutan langsung dibatalkan.
Menyikapi hal ini, H Syam menegaskan akan siap membantu mengkomunikasikan ke Pusat mengingat aturan BPJS ini datangnya dari Pusat. “Nantikan ada reses anggota DPRD RI, Bapak Lutfi. Nanti warga Kelurahan Tanjung bisa langsung menyampaikan hal ini mengingat daerah pemilihannya kan termasuk Kota Bima ini,” tandasnya. (KS-13)
COMMENTS