Komisi III DPRD Kabupaten Bima akan mengawal khusus pekerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Bima.
Ditahun sebelumnya, banyak ditemukan dugaan penyimpangan pada pekerjaan sejumlah proyek baik yang bersumber dari APBD II, APBD II, maupun APBN. Bahkan, ada beberapa proyek yang sudah dan sedang ditangani Polisi dan Kejaksaan. Untuk mengantisipasi kembali terulangnya praktek Tindak Pidana Kejahatan yang merugikan rakyat dan Negara tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Bima akan mengawal khusus pekerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Bima.
“Tahun 2015 ini, kami akan mengawal secara ketat mulai dari awal pekerjaan hingga finishing pekerjaan sejumlah proyek di Kabupaten. Hal itu kami lakukan guna menjaga terjadinya praktek penyimpangan pada sejumlah proyek yang ada, apalagi ditahun sebelumnya banyak ditemukan penyimpangan dalam pekerjaan itu. Bahkan, sudah ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Anggota Komisi III DPRD, Edi Mukhlis, S.Sos kepada Koran Stabilitas Kamis (9/4) di Halaman Kantor setempat.
Wakil rakyat yang pernah menggeluti profesi wartawan itu mengungkapkan praktek kejahatan yang terjadi pada seluruh sektor proyek sebelumnya. Termasuk, proyek yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satunya, dugaan pemotongan fee 10 persen yang mengakibatkan amburadulnya pekerjaan. Sehingga, pihaknya berinisiatif untuk mengawal khusus pekerjaan sejumlah proyek tersebut, mulai dari nol persen sampai pada proses pencairan dana 30 persen 50 persen, 80 persen dan 100 persen (finishing).”Kami akan cek lapangan, kalau memang hasil dilapangan ditemukan tidak sesuai dengan laporan sebagai mekanisme pencairan uang. Maksudnya, laporan pekerjaan 80 persen, tapi faktanya baru mencapai 60 persen. Maka, kami meminta dengan tegas bagian APP untuk tidak menandatanganinya. Karena selama ini, mereka selalu kecolongan,” tandasnya.
Sehingga, untuk menghadang kecolongan terutama dalam proses pencairan uang, pihaknya akan memperketat pengawasan mulai dari sistem prosentase pengawasan dan pekerjaan hingga pada proses penandantanganan administrasi oleh tim PHO. Artinya tegas duta Nasdem itu, kalau fisiknya tidak sesuai dengan laporan pada documen PHO, tim PHO tidak boleh menandatangani PHO-nya. Sehingga, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan sebagai pemegang kas tidak boleh melakukan pencairan.”Saya minta, Kabag Keuangan tidak mencairkan dana bagi proyek yang memfiktifkan laporan persentase pekerjaan,” tegasnya.
Soal kualitas pekerjaan, pihaknya berjanji akan mengatur jadwal untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ada standar evaluasi yang akan dilakukan. Bahkan pihaknya akan melihat secara langsung fisik pekerjaan proyek tersebut. Ini dilakukan imbuhnya, mengingat ada oknum kontraktor yang mengerjakan proyek asal jadi. Sementara, kualitas pekerjaan cenderung diabaikan. Efeknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan yang akan berurusan dengan hukum. ”Untuk itu saya minta PPK dan pengawas lapangan agar bekerja maksimal untuk mengawasi selama pekerjaan itu berlangsung. Jangan sampai, rendahnya kualitas pekerjaan akibat ulah kontraktor nakal, PPK dan Pengawas berhadapan dengan proses hukum, mereka yang lebih awal diperiksa. Karenanya, komisi III akan melakukan cek dan evaluasi dalam kaitan itu,” terangnya. (KS-09)
“Tahun 2015 ini, kami akan mengawal secara ketat mulai dari awal pekerjaan hingga finishing pekerjaan sejumlah proyek di Kabupaten. Hal itu kami lakukan guna menjaga terjadinya praktek penyimpangan pada sejumlah proyek yang ada, apalagi ditahun sebelumnya banyak ditemukan penyimpangan dalam pekerjaan itu. Bahkan, sudah ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Anggota Komisi III DPRD, Edi Mukhlis, S.Sos kepada Koran Stabilitas Kamis (9/4) di Halaman Kantor setempat.
Wakil rakyat yang pernah menggeluti profesi wartawan itu mengungkapkan praktek kejahatan yang terjadi pada seluruh sektor proyek sebelumnya. Termasuk, proyek yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satunya, dugaan pemotongan fee 10 persen yang mengakibatkan amburadulnya pekerjaan. Sehingga, pihaknya berinisiatif untuk mengawal khusus pekerjaan sejumlah proyek tersebut, mulai dari nol persen sampai pada proses pencairan dana 30 persen 50 persen, 80 persen dan 100 persen (finishing).”Kami akan cek lapangan, kalau memang hasil dilapangan ditemukan tidak sesuai dengan laporan sebagai mekanisme pencairan uang. Maksudnya, laporan pekerjaan 80 persen, tapi faktanya baru mencapai 60 persen. Maka, kami meminta dengan tegas bagian APP untuk tidak menandatanganinya. Karena selama ini, mereka selalu kecolongan,” tandasnya.
Sehingga, untuk menghadang kecolongan terutama dalam proses pencairan uang, pihaknya akan memperketat pengawasan mulai dari sistem prosentase pengawasan dan pekerjaan hingga pada proses penandantanganan administrasi oleh tim PHO. Artinya tegas duta Nasdem itu, kalau fisiknya tidak sesuai dengan laporan pada documen PHO, tim PHO tidak boleh menandatangani PHO-nya. Sehingga, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan sebagai pemegang kas tidak boleh melakukan pencairan.”Saya minta, Kabag Keuangan tidak mencairkan dana bagi proyek yang memfiktifkan laporan persentase pekerjaan,” tegasnya.
Soal kualitas pekerjaan, pihaknya berjanji akan mengatur jadwal untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ada standar evaluasi yang akan dilakukan. Bahkan pihaknya akan melihat secara langsung fisik pekerjaan proyek tersebut. Ini dilakukan imbuhnya, mengingat ada oknum kontraktor yang mengerjakan proyek asal jadi. Sementara, kualitas pekerjaan cenderung diabaikan. Efeknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan yang akan berurusan dengan hukum. ”Untuk itu saya minta PPK dan pengawas lapangan agar bekerja maksimal untuk mengawasi selama pekerjaan itu berlangsung. Jangan sampai, rendahnya kualitas pekerjaan akibat ulah kontraktor nakal, PPK dan Pengawas berhadapan dengan proses hukum, mereka yang lebih awal diperiksa. Karenanya, komisi III akan melakukan cek dan evaluasi dalam kaitan itu,” terangnya. (KS-09)
COMMENTS