Prihatin dengan maraknya praktek yang terindikasi merugikan negara dalam kaitan itu, Dipo Iqbal, SH, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus) Kejaksaan merasa terpanggil
Tak bisa dipungkiri, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tikpikor) di Bima yang melibatkan oknum Pejabat Daerah, Politisi, Wiraswasta dan oknum pelaku lain berkembang bak jamur dimusim hujan. Sejumlah dugaan itu, ada yang belum masuk ke Aparat Penegak Hukum, ada yang sudah dan sedang menjalani proses hukum di Kepolisian dan Kejaksaan. Pun, ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor di Mataram, sehingga pelaku kejahatan yang merugikan rakyat dan Negara tersebut harus menikmati hidup dibalik jeruji besi.
Ilustrasi Stop Korupsi
Kendari demikian, tak lantas membuat pihak Kepolisian merasa puas, lebih-lebih Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Apalagi, masih ada sejumlah dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan. Belum lagi, dugaan lain yang belum masuk ke lembaga penegak hukum tersebut. Prihatin dengan maraknya praktek yang terindikasi merugikan negara dalam kaitan itu, Dipo Iqbal, SH, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus) Kejaksaan merasa terpanggil moralnya untuk memberantas praktek kejahatan tersebut. Bahkan, Kasi yang baru beberapa hari bertugas di Bima tersebut berjanji akan memberantas praktek itu hingga keakar-akarnya. "Saya hadir dan bertugas di Bima untuk memberantas kasus korupsi," ujarnya.
Hanya saja, dalam menangani dan memberantas kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut, pihaknya tetap akan mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Artinya, terhindar dari tekanan oknum dan atau kelompok yang berkepentingan. Intinya, segala sesuatu yang terdapat indikasi korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku."Masyarakat yang melaporkan kasus dugaan korupsi, harus memiliki data-data akurat (akurasi data), agar kita bisa cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, pelaku secepatnya dijebloskan dibalik jeruji besi,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada kompromi dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi, jika pihaknya telah mengantongi semua alat bukti dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, wajib hukumnya pelaku ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya."Saya tidak mau tahu, kalau memenuhi unsur dan terbukti melakukan korupsi, kita akan tindak," tegas mantan Kasi Intel Kejari Baha Kabupaten Rote ini.
Karenanya, ia mengajak pengiat LSM, Mahasiswa, Aktivis dan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama memberantas kasus korupsi di Bima. Karena, praktek dimaksud menyengsarakan rakyat."Yakin, kami akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa ditutup-tutupi. Mari kita sama-sama berantas korupsi,"ajaknya.(KS-05)
Ilustrasi Stop Korupsi
Kendari demikian, tak lantas membuat pihak Kepolisian merasa puas, lebih-lebih Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Apalagi, masih ada sejumlah dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan. Belum lagi, dugaan lain yang belum masuk ke lembaga penegak hukum tersebut. Prihatin dengan maraknya praktek yang terindikasi merugikan negara dalam kaitan itu, Dipo Iqbal, SH, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus) Kejaksaan merasa terpanggil moralnya untuk memberantas praktek kejahatan tersebut. Bahkan, Kasi yang baru beberapa hari bertugas di Bima tersebut berjanji akan memberantas praktek itu hingga keakar-akarnya. "Saya hadir dan bertugas di Bima untuk memberantas kasus korupsi," ujarnya.
Hanya saja, dalam menangani dan memberantas kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut, pihaknya tetap akan mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Artinya, terhindar dari tekanan oknum dan atau kelompok yang berkepentingan. Intinya, segala sesuatu yang terdapat indikasi korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku."Masyarakat yang melaporkan kasus dugaan korupsi, harus memiliki data-data akurat (akurasi data), agar kita bisa cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, pelaku secepatnya dijebloskan dibalik jeruji besi,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada kompromi dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi, jika pihaknya telah mengantongi semua alat bukti dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, wajib hukumnya pelaku ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya."Saya tidak mau tahu, kalau memenuhi unsur dan terbukti melakukan korupsi, kita akan tindak," tegas mantan Kasi Intel Kejari Baha Kabupaten Rote ini.
Karenanya, ia mengajak pengiat LSM, Mahasiswa, Aktivis dan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama memberantas kasus korupsi di Bima. Karena, praktek dimaksud menyengsarakan rakyat."Yakin, kami akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa ditutup-tutupi. Mari kita sama-sama berantas korupsi,"ajaknya.(KS-05)
COMMENTS