Menjadi pengusaha pengecer pupuk bersubsidi bukan perkara mudah. Jika ditemukan adanya permainan harga maka pengecer tersebut bisa dipolisikan.
Menjadi pengusaha pengecer pupuk bersubsidi bukan perkara mudah. Jika ditemukan adanya permainan harga maka pengecer tersebut bisa dipolisikan. Karena pemerintah sudah maksimal memberikan arahan kepada pengecer agar tidak merugikan petani dengan harga yang melambung tinggi.
Menyangkut masalah petani, pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Drs. H. syafrudin,Hm. Nur, M.Pd sekarang ini tidak main-main lagi. Pihaknya akan menindak tegas saetiap oknum yang sengaja merugikan petani terutama pada kenaikan harga pupuk. Meski beberapa saat ini belum ada laporan, tapi sinyal adanya kenaikan harga pupuk sudah terlacak sejak lama. Hanya saja, dari pihak petani belum ada yang melaporkan secara resmi atas ulah pengecer nakal dilapangan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian, Iwan Setiawan, SE diruang kerjanya, Selasa (28/4) kemarin. Terkait hal itu kata Iwan, pemerintah mengharapkan proaktif masyarakat petani agar melaporkan pengecer apabila memainkan harga pupuk bersubsidi. Jika terbukti pengecer menaikan harga pupuk bersubsidi, maka masyarakat berhal untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan pemerintah akan secera tegas menyikapi jika adanya laporan tersebut dengan melakukan pencabutan izin menjadi pengecer.
Lanjut dia, masalah pengecer nakal tergantung sungguh dari masyarakat petani memberikan laporan, karena jika dibiarkan maka akan tidak ada lagi fungsi kontrol masyarakat dalam mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan harga pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). ”Kami tidak segan-segan mencabut izin pengecer nakal jika sudah kami temukan atas laporan masyarakat. Dalam hal ini harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk melaporkan ulah pengecer nakal,” tegasnya.
Dengan semangat itu, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus bersama masyarakat petani dalam rangka peningkatan swasembada pangan yang ditargetkan 20 persen untuk Tahun 2015-2019 nanti. Kucuran anggaran dari pemerintah harus diapresiasi oleh semua pihak. Dan diharapkan tidak ada oknm yang sengaja mencari keutungan dalam program pemerintah sekarang ini.
Keberadaan pupuk menjadi hal penting dalam peningkatan swasembada pangan, jika pupuk tidak maksimal, maka hasil pertanian dipastikan anjlok. ”Pemerintah tidak main-main dalam program ini, semua pihak harus bisa berkerja sama dalam upaya peningkatan swasembada pangan,” terangnya. (KS-17)
Menyangkut masalah petani, pemerintah Kabupaten Bima dibawah kendali Drs. H. syafrudin,Hm. Nur, M.Pd sekarang ini tidak main-main lagi. Pihaknya akan menindak tegas saetiap oknum yang sengaja merugikan petani terutama pada kenaikan harga pupuk. Meski beberapa saat ini belum ada laporan, tapi sinyal adanya kenaikan harga pupuk sudah terlacak sejak lama. Hanya saja, dari pihak petani belum ada yang melaporkan secara resmi atas ulah pengecer nakal dilapangan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian, Iwan Setiawan, SE diruang kerjanya, Selasa (28/4) kemarin. Terkait hal itu kata Iwan, pemerintah mengharapkan proaktif masyarakat petani agar melaporkan pengecer apabila memainkan harga pupuk bersubsidi. Jika terbukti pengecer menaikan harga pupuk bersubsidi, maka masyarakat berhal untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan pemerintah akan secera tegas menyikapi jika adanya laporan tersebut dengan melakukan pencabutan izin menjadi pengecer.
Lanjut dia, masalah pengecer nakal tergantung sungguh dari masyarakat petani memberikan laporan, karena jika dibiarkan maka akan tidak ada lagi fungsi kontrol masyarakat dalam mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan harga pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). ”Kami tidak segan-segan mencabut izin pengecer nakal jika sudah kami temukan atas laporan masyarakat. Dalam hal ini harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk melaporkan ulah pengecer nakal,” tegasnya.
Dengan semangat itu, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus bersama masyarakat petani dalam rangka peningkatan swasembada pangan yang ditargetkan 20 persen untuk Tahun 2015-2019 nanti. Kucuran anggaran dari pemerintah harus diapresiasi oleh semua pihak. Dan diharapkan tidak ada oknm yang sengaja mencari keutungan dalam program pemerintah sekarang ini.
Keberadaan pupuk menjadi hal penting dalam peningkatan swasembada pangan, jika pupuk tidak maksimal, maka hasil pertanian dipastikan anjlok. ”Pemerintah tidak main-main dalam program ini, semua pihak harus bisa berkerja sama dalam upaya peningkatan swasembada pangan,” terangnya. (KS-17)
COMMENTS