$type=carousel$sn=0$cols=4$va=0$count=5$show=home

Regulasi Penanaman Modal Disosialisasikan

Dalam upaya penyebarluasan informasi Peraturan dan Kebijakan penanaman modal kepada masyarakat khususnya dunia usaha di Kabupaten Bima, Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bima

Dalam upaya penyebarluasan informasi Peraturan dan Kebijakan penanaman modal kepada masyarakat khususnya dunia usaha di Kabupaten Bima, Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bima, Kamis, (23/4) mengadakan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal di Aula Kantor Bupati Bima.

Kegiatan tersebut diikuti 58 peserta dari yang terdiri dari unsur Camat, TNI, Polri Pengusaha, UMKM, Mahasiswa, perguruan tinggi, HIPMI dan Kadin serta Kapet dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Drs Muzakir, M.Sc dan menghadirkan narasumber dari BKPM - PT Provinsi NTB Suwandi,SH.,M.Si.

Asisten II Setda Kabupaten Bima, Drs. Muzakir, M.Sc dalam sambutannya menjelaskan, Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam system perekonomian yang berdaya saing meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Oleh karena itu, sosialisasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ini penting karena terkait kebijakan dasar, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal,” jelasnya.

Lanjut Muzakir, seiring perjalanan waktu dan pergantian pemerintahan, terdapat juga produk-produk hukum lain yang terkini yang berkaitan dengan penanaman modal yang dibuat oleh pemerintah antara lain PeraturanPresiden RI Nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal, PeraturanPresiden RI Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang Usaha yang tertutup dan bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Regulasi berkaitan penanaman modal perlu disebarluaskan secara periodik agar para pelaku penanaman modal memahami landasan yuridis penyelenggaraan penanaman modal dan merangsang para pelaku penanaman modal bagi pengembangan usahanya. “Kedepan, penyelenggaraan pelayanan penanaman modal diharapkan berjalan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata mantan Kepala Bappeda ini.

Sementara itu, Narasumber dari BKPM-PT Provinsi NTB Suwandi, SH dalam uraian materinya mengatakan agar strategi kebijakan investasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, maka harus didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal.

Disamping itu, upaya yang penting dilakukan adalah bagaimana mempertahankan investasi yang sudah lama ada dan berkembang di daerah. Pemerintah maupun masyarakat harus bersama sama menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong perkembangan investasi.

Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Kabupaten Bima, Drs. Natsir dalam laporannya mengungkapkan, sosialisasi dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan terkini tentang regulasi terkait penanaman modal di Kabupaten Bima. “Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta menyangkut berbagai regulasi penanaman modal dan selanjutnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat di masing masing wilayah,” ujarnya.

Drs. Natsir yang juga sebagai narasumber sosialisasi menyampaikan, pedoman tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu.

Natsir Menambahkan, pengendalian dalam penanaman modal amat penting, untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sedangkan tujuannya ialah memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi dan hambatan yang dihadapi perusahaan. Sehingga sasarannya tercapai realisasi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan,” terangnya. (KS-02)

COMMENTS

BLOGGER




Nama

Featured,1627,Hukum Kriminal,2144,Kesehatan,387,Korupsi,753,Olahraga,236,Opini,134,Pemerintahan,1561,Pendidikan,832,Politik,1275,Sosial Ekonomi,2604,
ltr
item
Koran Stabilitas: Regulasi Penanaman Modal Disosialisasikan
Regulasi Penanaman Modal Disosialisasikan
Dalam upaya penyebarluasan informasi Peraturan dan Kebijakan penanaman modal kepada masyarakat khususnya dunia usaha di Kabupaten Bima, Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bima
Koran Stabilitas
https://www.koranstabilitas.com/2015/04/regulasi-penanaman-modal.html
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/2015/04/regulasi-penanaman-modal.html
true
8582696224840651461
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy