Badan usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengawasi dan meninjau serta menjaga stabilitas harga jagung petani.
Kota Bima, KS.- Puluhan Mahasiswa dan Petani Kota Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Rabu (20/5). Mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) dan Lembaga Legislatif segera membentuk Badan usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengawasi dan meninjau serta menjaga stabilitas harga jagung petani.
Ilustrasi Jagung
Koordinator Aksi Arifudin dalam orasinya, menilai harga jagung di Kota Bima belum pernah mendapatkan perhatian dari eksekutif dan legislatif. Terbukti karena pemerintah tidak pernah memiliki niat membentuk BUMD sebagai lembaga yang berfungsi menangani fluktuasi harga jagung di daerah. Apalagi, sejak dulu sampai sekarang harga jagung tidak pernah mendapatkan yang layak sesuai dengan keinginan petani."Kami mendesak DPRD untuk segera koordinasi dengan eksekutif agar membentuk BUMD,”desaknya
Petani jagung lanjutnya, merupakan penyumbang pajak terbesar di daerah. Karena itu tidak bisa disepelekan usaha petani jagung. Sehingga secepatnya pemerintah membentuk lembaga tersebut agar harga jagung sesuai dengan pengeluaran petani. "Bila perlu, dinas terkait segera dimintai keterangannya agar dapat memerioritaskan keinginan petani jagung,” ujarnya.
Beberapa saat setelah berorasi, puluhan masa aksi langsung ditemui oleh salah satu Anggota DPRD Kota Bima dari Partai PAN, Suriansyah. Dalam pernyataanya, Suriansyah meminta waktu untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan Dinas Tekhnis. Sehingga, dapat tercapai keinginan para massa aksi."Kami minta waktu. Kami akan bahas dulu dengan Dinas Koperindag,”janjinya. (KS-05)
Ilustrasi Jagung
Koordinator Aksi Arifudin dalam orasinya, menilai harga jagung di Kota Bima belum pernah mendapatkan perhatian dari eksekutif dan legislatif. Terbukti karena pemerintah tidak pernah memiliki niat membentuk BUMD sebagai lembaga yang berfungsi menangani fluktuasi harga jagung di daerah. Apalagi, sejak dulu sampai sekarang harga jagung tidak pernah mendapatkan yang layak sesuai dengan keinginan petani."Kami mendesak DPRD untuk segera koordinasi dengan eksekutif agar membentuk BUMD,”desaknya
Petani jagung lanjutnya, merupakan penyumbang pajak terbesar di daerah. Karena itu tidak bisa disepelekan usaha petani jagung. Sehingga secepatnya pemerintah membentuk lembaga tersebut agar harga jagung sesuai dengan pengeluaran petani. "Bila perlu, dinas terkait segera dimintai keterangannya agar dapat memerioritaskan keinginan petani jagung,” ujarnya.
Beberapa saat setelah berorasi, puluhan masa aksi langsung ditemui oleh salah satu Anggota DPRD Kota Bima dari Partai PAN, Suriansyah. Dalam pernyataanya, Suriansyah meminta waktu untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan Dinas Tekhnis. Sehingga, dapat tercapai keinginan para massa aksi."Kami minta waktu. Kami akan bahas dulu dengan Dinas Koperindag,”janjinya. (KS-05)
COMMENTS