Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bima Periode 2015-2020, Sabtu (1/5) resmi dilantik di Covention Hall.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bima Periode 2015-2020, Sabtu (1/5) resmi dilantik di Covention Hall. Tema pelantikan, yakni terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
.png "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)")
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Acara pelantikan Pengurus LPM itu berlangsung meriah. Dihadiri DPP LPM, Pemerintah Kota Bima serta Tokoh Nasional, Dr. Anwar Usman, SH.MH, Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan SK Pengurus DPD LPM Kota Bima oleh Perwakilan DPP, Titin Suryani. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelantikan oleh Sekjen DPP, Haris Subagio, MM
Ketua DPD LPM Kota Bima, Gufran, SH, dalam sambutannya menjelaskan, Kota Bima yang terdiri dari 38 kelurahan dan 5 kecamatan memiliki kebanggaan tersendiri. Sebab di Propinsi NTB hanya Kota Bima yang telah terbentuk secara resmi DPD LPM. Ini menandakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat Kota Bima sangat mendukung dengan keberadaan LPM. Bersama para pengurus, pihaknya siap mengawal dan membantu bersama Pemerintah Kota Bima dengan berbagai macam program. “Potensi daerah harus dimanfaatkan dengan baik demi rakyat,” kata Gufran.
Sementara itu, Sekjen DPP LPM, Haris Subagio mengatakan, daerah Kota Bima merupakan salah satu kota yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup tinggi di kawasan Indonesia bagian timur. Kehadiran LPM di Kota Bima menjadi bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat kedepan. Haris menegaskan, LPM bukanlah LSM tetapi lembaga pemerintah yang memiliki peraturan yang jelas.
LPM jelasnya, didirikan tanggal 18 sampai 21 juli Tahun 2000 yang dihadiri 22 propinsi di Bandung. Cikal bakal lahirnya LPM melahirkan dua kesepakatan yaitu adanya perubahan nama LKMD menjadi LPM, kedua membentuk pengurus pusat dan daerah. Inilah sejarah LPM sehingga bisa hadir di Kota Bima ini. “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Daerah Kota Bima adalah lembaga pertama di Propinsi NTB,” jelasnya.
Diakhir acara, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin mengatakan potensi pembangunan Kota Bima akan terus berjalan sesuai rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kota bima akan terus berbenah demi kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan semua pihak. Adapun kritikan dan usulan semua pihak membawa motivasi kearah yang lebih baik. “LPM harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Melihat dan bekerja untuk masyarakat kota Bima,” pesannya. (KS-18)
.png "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)")
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Acara pelantikan Pengurus LPM itu berlangsung meriah. Dihadiri DPP LPM, Pemerintah Kota Bima serta Tokoh Nasional, Dr. Anwar Usman, SH.MH, Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan SK Pengurus DPD LPM Kota Bima oleh Perwakilan DPP, Titin Suryani. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelantikan oleh Sekjen DPP, Haris Subagio, MM
Ketua DPD LPM Kota Bima, Gufran, SH, dalam sambutannya menjelaskan, Kota Bima yang terdiri dari 38 kelurahan dan 5 kecamatan memiliki kebanggaan tersendiri. Sebab di Propinsi NTB hanya Kota Bima yang telah terbentuk secara resmi DPD LPM. Ini menandakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat Kota Bima sangat mendukung dengan keberadaan LPM. Bersama para pengurus, pihaknya siap mengawal dan membantu bersama Pemerintah Kota Bima dengan berbagai macam program. “Potensi daerah harus dimanfaatkan dengan baik demi rakyat,” kata Gufran.
Sementara itu, Sekjen DPP LPM, Haris Subagio mengatakan, daerah Kota Bima merupakan salah satu kota yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup tinggi di kawasan Indonesia bagian timur. Kehadiran LPM di Kota Bima menjadi bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat kedepan. Haris menegaskan, LPM bukanlah LSM tetapi lembaga pemerintah yang memiliki peraturan yang jelas.
LPM jelasnya, didirikan tanggal 18 sampai 21 juli Tahun 2000 yang dihadiri 22 propinsi di Bandung. Cikal bakal lahirnya LPM melahirkan dua kesepakatan yaitu adanya perubahan nama LKMD menjadi LPM, kedua membentuk pengurus pusat dan daerah. Inilah sejarah LPM sehingga bisa hadir di Kota Bima ini. “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Daerah Kota Bima adalah lembaga pertama di Propinsi NTB,” jelasnya.
Diakhir acara, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin mengatakan potensi pembangunan Kota Bima akan terus berjalan sesuai rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kota bima akan terus berbenah demi kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan semua pihak. Adapun kritikan dan usulan semua pihak membawa motivasi kearah yang lebih baik. “LPM harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Melihat dan bekerja untuk masyarakat kota Bima,” pesannya. (KS-18)
COMMENTS