Walikota Bima, HM. Qurais, H. Abidin meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk melakukan penghapusan asset ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Bima, KS.- Walikota Bima, HM. Qurais, H. Abidin sepertinya tidak main-main meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk melakukan penghapusan asset ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Permintaan itu disampaikan Walikota Kota Bima melalui surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti perihal permintaan penghapusan seluruh aset Pemkab yang berada di Kota Bima.
Duta Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos
Menanggapi hal ini, Duta Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos. Ia menyayangkan sikap Walikota Bima yang dinilai terlalu ambisius untuk memiliki semua aset Pemkab Bima. Padahal banyak sekali aset Pemkab diberikan begitu saja kepada Pemkot Bima. ”Pengalihan asset tidak segampang Walikota Bima pikirkan, kita tidak akan merekomendasikan Asset itu untuk Pemkot,” tegasnya.
Edi juga meminta kepada Walikota Bima untuk jaga sikap, tidak perlu meminta aset kepada Pemkab Bima. Karena aset merupakan kekayaan daerah yang harus dipertahankan dan pemerintah jangan memberi ruang terhadap Walikota untuk membahas masalah penghapusan aset, karena tidak ada lagi pembahasan masalah aset itu. ”itu aset kekayaan daerah yang harus kita jaga, tidak penting untuk dibahas lagi,” terangnya.
Tidak hanya itu menurutnya, Walikota harusnya memikirkan hal yang lain dan tidak bergantung pada aset Pemkab Bima. Ketergantungan itu yang membuat Walikota Bima tidak kreatif untuk membangun Kota Bima. ”Pak Qurais harus berpikir kreatif dalam membangun Kota Bima, jangan bergantung pada Pemkab Bima,” kritiknya.
Untuk masalah aset kata dia, Dewan lebih cendrung untuk merekomendasikan kepada Pemkab Bima untuk dipihak ketigakan. Itu lebih banyak menguntungkan pemerintah dibanding memberikan kepada Pemkot Bima. Bahkan mantan wartawan ini menuding Walikota ingin mencoba bermain mata dengan Ketua Dewan Kabupaten Bima, Murni Suciyanti yang juga adik Kandungnya. ”Jangan coba main-main masalah aset ini, kita akan melawan jika ini terjadi,” ujarnya.
Bentuk perlawanan dewan terkait asset ini, pihaknya akan mendatangkan masyarakat Kabupaten Bima dari semua dapil untuk menduduki kantor Walikota Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan aksi demonstrasi, mempertahankan aset daerah. ”Kami akan datangkan rakyat kami untuk melakukan aksi demo besar-besaran agar mempertahankan aset kami,”katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti dalam keterangan persnya membenarkan telah menerima surat dari Walikota Bima terkait permintaan penghapusan aset ke Pemkot. Namun terkait masalah itu, pihaknya belum melakukan pembahasan bersama anggota dewan lainnya. ”Kami sudah menerima surat itu, tapi kami belum membahasnya,” terang dia.
Duta Partai PAN ini menilai surat itu juga terlalu tendensius, karena ada beberapa kalimat surat yang tidak tepat. Dalam isi surat itu tertuang kalimat jika sewaktu-waktu Pemkab Bima membutuhkan aset tersebut bisa untuk pinjam pakai. ”Kita yang punya aset kok kita yang meminta lagi, syukur kalau kita dikasih kembali, kalau gak?. Tapi kita bahas dulu dengan anggota dewan lainnya untuk merespon secara serius surat dari Walikota Bima,” katanya
Sementara itu Walikota BIma melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, Ihya Ghazali membenarkan pemerintah Kota Bima mengirim surat ke Pemkab Bima dan DPRD Kabupaten Bima. Surat tersebut meminta kepada Pemkab untuk menghapus asset yang tidak terpakai. Aset yang dimaksud itu, yakni eks Kantor Bupati Bima dan pendopo Bupati lama. ”Kita hanya meminta saja, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, Pemkab Bima bisa melakukan pinjam pakai,” ujarnya singkat. (KS-17)
Duta Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos
Menanggapi hal ini, Duta Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos. Ia menyayangkan sikap Walikota Bima yang dinilai terlalu ambisius untuk memiliki semua aset Pemkab Bima. Padahal banyak sekali aset Pemkab diberikan begitu saja kepada Pemkot Bima. ”Pengalihan asset tidak segampang Walikota Bima pikirkan, kita tidak akan merekomendasikan Asset itu untuk Pemkot,” tegasnya.
Edi juga meminta kepada Walikota Bima untuk jaga sikap, tidak perlu meminta aset kepada Pemkab Bima. Karena aset merupakan kekayaan daerah yang harus dipertahankan dan pemerintah jangan memberi ruang terhadap Walikota untuk membahas masalah penghapusan aset, karena tidak ada lagi pembahasan masalah aset itu. ”itu aset kekayaan daerah yang harus kita jaga, tidak penting untuk dibahas lagi,” terangnya.
Tidak hanya itu menurutnya, Walikota harusnya memikirkan hal yang lain dan tidak bergantung pada aset Pemkab Bima. Ketergantungan itu yang membuat Walikota Bima tidak kreatif untuk membangun Kota Bima. ”Pak Qurais harus berpikir kreatif dalam membangun Kota Bima, jangan bergantung pada Pemkab Bima,” kritiknya.
Untuk masalah aset kata dia, Dewan lebih cendrung untuk merekomendasikan kepada Pemkab Bima untuk dipihak ketigakan. Itu lebih banyak menguntungkan pemerintah dibanding memberikan kepada Pemkot Bima. Bahkan mantan wartawan ini menuding Walikota ingin mencoba bermain mata dengan Ketua Dewan Kabupaten Bima, Murni Suciyanti yang juga adik Kandungnya. ”Jangan coba main-main masalah aset ini, kita akan melawan jika ini terjadi,” ujarnya.
Bentuk perlawanan dewan terkait asset ini, pihaknya akan mendatangkan masyarakat Kabupaten Bima dari semua dapil untuk menduduki kantor Walikota Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan aksi demonstrasi, mempertahankan aset daerah. ”Kami akan datangkan rakyat kami untuk melakukan aksi demo besar-besaran agar mempertahankan aset kami,”katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti dalam keterangan persnya membenarkan telah menerima surat dari Walikota Bima terkait permintaan penghapusan aset ke Pemkot. Namun terkait masalah itu, pihaknya belum melakukan pembahasan bersama anggota dewan lainnya. ”Kami sudah menerima surat itu, tapi kami belum membahasnya,” terang dia.
Duta Partai PAN ini menilai surat itu juga terlalu tendensius, karena ada beberapa kalimat surat yang tidak tepat. Dalam isi surat itu tertuang kalimat jika sewaktu-waktu Pemkab Bima membutuhkan aset tersebut bisa untuk pinjam pakai. ”Kita yang punya aset kok kita yang meminta lagi, syukur kalau kita dikasih kembali, kalau gak?. Tapi kita bahas dulu dengan anggota dewan lainnya untuk merespon secara serius surat dari Walikota Bima,” katanya
Sementara itu Walikota BIma melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, Ihya Ghazali membenarkan pemerintah Kota Bima mengirim surat ke Pemkab Bima dan DPRD Kabupaten Bima. Surat tersebut meminta kepada Pemkab untuk menghapus asset yang tidak terpakai. Aset yang dimaksud itu, yakni eks Kantor Bupati Bima dan pendopo Bupati lama. ”Kita hanya meminta saja, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, Pemkab Bima bisa melakukan pinjam pakai,” ujarnya singkat. (KS-17)
COMMENTS