Namun, hal itu seolah berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Bahkan, ada pihak yang menganggap tugas dan peranan organisasi itu tidak maksimal.
Keberadaan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memiliki peran penting. Terutama, dalam memperjuangkan para pengusaha yang bergerak dibidang konstrusksi. Namun, hal itu seolah berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Bahkan, ada pihak yang menganggap tugas dan peranan organisasi itu tidak maksimal.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
Salah satunya, Anggota Dewan Kota Bima, Taufik. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, selama ini gapensi nyaris tidak pernah melakukan koordinasi, komunikasi dengan Lembaga Legislatif. "Selama menjadi anggota dewan, saya belum pernah mendengar Gapensi berkoordinasi dengan teman-teman yang duduk di kursi legislatif," kata Taufik saat diskusi dengan DPW Gapensi, BPC Gapensi sebelum Muscab dimulai, Senin (11/5) kemarin.
Padahal lanjutnya, Lembaga Legislatif memiliki peran penting, salah satunya mengetok penggunaan keuangan daerah oleh Eksekutif. Artinya, Gapensi yang menaungi sejumlah pengusaha kontraktor mesti intensif melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif. Terutama menyangkut pemanfaatan anggaran rakyat untuk kegiatan proyek. "Sekali lagi, selama ini hal itu tidak pernah dilakukan. Entah apa penyebabnya, saya tidak tahu, yang jelas koordinasi dalam kaitan itu tidak pernah dilakukan. Padahal, dewan yang mengetok anggaran," ujar Wakil Rakyat Dapil Rasanae Barat dan Mpunda tersebut.
Kedepan, Ia berharap langkah dan upaya semacam itu harus efektif dilakukan. Sebab, selain memiliki tugas dan peran penting, dewan juga memiliki komitmen untuk membantu pengusaha kontraktor sebagai mitra Pemerintah dalam menangani proyek. "Kami di lembaga dewan siap membantu teman-teman kontraktor untuk mendapatkan jatah pekerjaan proyek. Tapi dengan catatan, harus intens melakukan koordinasi dengan kami di dewan," janjinya.
Menanggapi hal itu, Ketua BPC Gapensi Kota Bima, H. Armansyah, SE justru menuding Legislatif seolah menutup diri untuk berkomunikasi dengan Gapensi. Buktinya, surat permohonan hearing dan audiens yang diajukan Gapensi tidak pernah ditanggapi. "Bukan tidak ada upaya, tapi lembaga dewan yang tertutup. Terus terang, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk duduk bersama dengan teman-teman di dewan. Tapi, permohonan kami lewat surat resmi tidak pernah direspon," tegasnya.
Jadi menurut pria yang juga Anggota DPRD Kota Bima, hal itu semata-mata bukan kelemahan Gapensi. Namun, lebih pada keterbukaan pihak legislatif sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah oleh eksekutif. Lebih-lebih, pemanfaatan anggaran untuk kegiatan proyek. Meski demikian, dirinya sangat berterima kasih atas saran tersebut. Kedepan, hal seperti itu akan lebih maksimal lagi dilakukan. "Ini pelajaran sekaligus pengalaman yang harus dilakukan kedepan. Karena, ini demi kebaikan kita bersama. Termasuk, untuk kesejahteraan rakyat Kota Bima," terangnya. (KS-09)
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
Salah satunya, Anggota Dewan Kota Bima, Taufik. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, selama ini gapensi nyaris tidak pernah melakukan koordinasi, komunikasi dengan Lembaga Legislatif. "Selama menjadi anggota dewan, saya belum pernah mendengar Gapensi berkoordinasi dengan teman-teman yang duduk di kursi legislatif," kata Taufik saat diskusi dengan DPW Gapensi, BPC Gapensi sebelum Muscab dimulai, Senin (11/5) kemarin.
Padahal lanjutnya, Lembaga Legislatif memiliki peran penting, salah satunya mengetok penggunaan keuangan daerah oleh Eksekutif. Artinya, Gapensi yang menaungi sejumlah pengusaha kontraktor mesti intensif melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif. Terutama menyangkut pemanfaatan anggaran rakyat untuk kegiatan proyek. "Sekali lagi, selama ini hal itu tidak pernah dilakukan. Entah apa penyebabnya, saya tidak tahu, yang jelas koordinasi dalam kaitan itu tidak pernah dilakukan. Padahal, dewan yang mengetok anggaran," ujar Wakil Rakyat Dapil Rasanae Barat dan Mpunda tersebut.
Kedepan, Ia berharap langkah dan upaya semacam itu harus efektif dilakukan. Sebab, selain memiliki tugas dan peran penting, dewan juga memiliki komitmen untuk membantu pengusaha kontraktor sebagai mitra Pemerintah dalam menangani proyek. "Kami di lembaga dewan siap membantu teman-teman kontraktor untuk mendapatkan jatah pekerjaan proyek. Tapi dengan catatan, harus intens melakukan koordinasi dengan kami di dewan," janjinya.
Menanggapi hal itu, Ketua BPC Gapensi Kota Bima, H. Armansyah, SE justru menuding Legislatif seolah menutup diri untuk berkomunikasi dengan Gapensi. Buktinya, surat permohonan hearing dan audiens yang diajukan Gapensi tidak pernah ditanggapi. "Bukan tidak ada upaya, tapi lembaga dewan yang tertutup. Terus terang, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk duduk bersama dengan teman-teman di dewan. Tapi, permohonan kami lewat surat resmi tidak pernah direspon," tegasnya.
Jadi menurut pria yang juga Anggota DPRD Kota Bima, hal itu semata-mata bukan kelemahan Gapensi. Namun, lebih pada keterbukaan pihak legislatif sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah oleh eksekutif. Lebih-lebih, pemanfaatan anggaran untuk kegiatan proyek. Meski demikian, dirinya sangat berterima kasih atas saran tersebut. Kedepan, hal seperti itu akan lebih maksimal lagi dilakukan. "Ini pelajaran sekaligus pengalaman yang harus dilakukan kedepan. Karena, ini demi kebaikan kita bersama. Termasuk, untuk kesejahteraan rakyat Kota Bima," terangnya. (KS-09)
COMMENTS