Anggaran Bima Timur Rp.280 Juta, Dipertanyakan !

Rencana pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah bagian timur menjadi Kabupaten Bima Timur oleh Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur (KPKBT)

Bima, KS.- Rencana pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah bagian timur menjadi Kabupaten Bima Timur oleh Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur (KPKBT), rupanya tidak berjalan mulus. Ada sebagain elemen yang pro dan kontra terhadap rencana pemekaran tersebut.

Peta Kabupaten Bima

Salah satunya, Anggota DPRD Kabupaten Bima dari dapil IV Kecamatan Langgudu, Edi Muhlis S. Sos. Duta Partai Nasdem ini dengan tegas menolak rencana pemekaran wilayah itu. Pasalnya, rencana pemekaran tersebut, selain melanggar aturan dan tidak jelas dasar hukumnya. Edi juga menuding ada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pemekaran wilayah.

“Merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU 23 tahun 2014, dan PP 78 tahun 2007 mereka sudah melanggar, karena dengan adanya moratorium dari Mantan Presiden SBY, maka tidak boleh lagi ada pemekaran. Makanya rencana pemekaran Pulau Sumbawa sampai hari ini tidak jadi, apalagi pemekaran Bima Timur. Saya menolak dengan tegas rencana pemekaran tersebut, karena sudah tidak ada peluang bagi wilayah manapun pasca keluarnya moratorium dan itu sia-sia dan menghabiskan anggaran saja,” tuturnya.

Menurutnya, yang nampak dalam rencana pemekeran tersebut hanya kepentingan sekelompok orang saja, karena yang begitu semangat dalam rencana pemekaran tersebut hanya orang Lambu, sedangkan orang Sape yang ada disekitrnya saja tidak dilibatkan apalagi kecamatan lain. Padahal wilayah cakupan yang menjadi rencana pemekaran antara lain Kecamtan Sape,Lambu, Wawo, Lambitu, Langgudu, Wera dan Ambalawi.

“Yang nampak disini hanya kepentingan segelintir orang yang ada dalam kelompoknya Jasmin orang Lambu itu, sementara tokoh-tokoh di Kecamatan lain pun tidak dilibatkan. Orang Sape saja tidak dilibatkan, apalagi orang Wera, Ambalawi dan Langgudu. Ada kepentingan pribadi mereka yang ingin menghabiskan APBD, padahal mereka jelas tahu rencana pemekaran tersebut sudah tidak ada peluang,” jelasnya.

Edi mempertanyakan pula penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah Tahun 2014 sebesar Rp.80 juta untuk KPKBT yang sampai hari ini belum bisa dipertanggung jawabkan anggarannya. Dalam APBD 2015 Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp.200 juta untuk rencana pemekaran tersebut. “Dari anggraran Rp.200 Juta itu, Rp.30 Juta sudah dicairkan dan tidak diketahui dipergunakan untuk apa uang tersebut, sementara yang Rp.80 juta Tahun 2014 saja belum ada pertanggung jawabannya,” beber Edi.

Untuk itu, Anggota DPRD yang juga mantan Wartawan ini meminta kepada pemerintah daerah tidak lagi mencairkan sisa anggaran Rp.170 untuk rencana pemekaran. Sebab dinilai hanya menghabiskan anggaran semata, demi keuntungan para kelompok itu. “Jangan dicairkan anggarannya, karena itu untuk kepentingan mereka sendiri yang mengatasnamakan pemekaran wilayah. Saya juga orang Langgudu, dan warga Langgudu menolak untuk pemekaran wilayah,” tegasnya.

Edi menuding, rencana pemekaran tersebut sengaja dibuat oleh kelompok itu untuk mencari keuntungan kelompok, karena mereka tidak ada pekerjaan makanya membuat rencana untuk mengeluarkan anggaran. “Anggaran Rp.110 juta yang sudah dicairkan itu, digunakan untuk apa saja. Apa saja kegiatan mereka selama ini untuk rencana pemekaran. Dan kenapa hanya satu dua orang itu saja yang bekerja, kenapa tidak ada tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan lainnya,”ujarnya.

Dikatakannya, apabila salah satu kabupaten ingin memekarkan diri dari wilayah induk, harus melibatkan banyak elemen. Tidak boleh hanya didominasi oleh kelompok pada satu wilayah saja, tapi harus sama rata dan melibatkan semua tokoh. Yang paling penting itu ada kajian akademis, kajian ekonomi dan lainnya, bukan hanya berkumpul satu dua orang.

Sementara itu, ketua KPKBT Jasmin yang hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum berhasil dihubungi. (KS-02)

Halaman:   1   2   3