"Hasil monev kami, penerapan dan pengelolaan anggaran disejumlah SKPD tidak maksimal," kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ilham, SH kepada wartawan.
Bima, KS.- Baik buruk, maju mundur dan sukses atau tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada Pemeriintah yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan. Dalam menjalankan kepercayaan itu, ada yang berhasil bahkan ada pula yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat salah mengola keuangan rakyat tersebut. Bagaimana dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima?
Ilustrasi anggaran
Sepertinya, pemkab mengalami hambatan dalam mengelola keuangan. Entah apa penyebabnya belum diketahui persis. Namun, pihak Legislatif sebagai Lembaga kontrol dan pengawasan menilai eksekutif tidak maksimal dalam mengelola anggaran rakyat. Hal itu terungkap berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Komisi I DPRD belum lama ini. "Hasil monev kami, penerapan dan pengelolaan anggaran disejumlah SKPD tidak maksimal," kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ilham, SH kepada wartawan.
Hanya saja, Duta PAN itu tidak menyebut instansi mana saja yang tidak maksimal mengelola anggaran rakyat tersebut. Meski demikian lanjutnya, hasil monev itu telah disusun melalui rapat komisi. Penyusunan hasil monev itu sebagai persiapan untuk dibahas pada rapat Paripurna sesuai jadwal yang ditentukan. "Yang jelas dari hasil monev, kami punya catatan khusus atas kinerja SKPD dalam penerapan anggaran," ujarnya.
Penilaian "buruk" terhadap penerapan anggaran oleh SKPD sebut Ilham, bukan hanya karena hasil monev. Namun, diperkuat dengan munculnya pernyataan Bupati Bima, Drs, H. Syafrudin, HM. Nur, M.Pd lewat pemberitaan Media Massa. Hanya saja, Ia tidak mengetahui apa sesungguhnya alasan Bupati yang menginstruksikan agar dinas menerapkan anggaran dengan maksimal. "Saya tidak tahu persis motif dibalik penekanan bupati untuk dinas. Tapi menurut saya, pernyataan itu seolah memberi signal terhadap kinerja dinas dalam menerapkan anggaran daerah," tuturnya. (KS-09)
Ilustrasi anggaran
Sepertinya, pemkab mengalami hambatan dalam mengelola keuangan. Entah apa penyebabnya belum diketahui persis. Namun, pihak Legislatif sebagai Lembaga kontrol dan pengawasan menilai eksekutif tidak maksimal dalam mengelola anggaran rakyat. Hal itu terungkap berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Komisi I DPRD belum lama ini. "Hasil monev kami, penerapan dan pengelolaan anggaran disejumlah SKPD tidak maksimal," kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ilham, SH kepada wartawan.
Hanya saja, Duta PAN itu tidak menyebut instansi mana saja yang tidak maksimal mengelola anggaran rakyat tersebut. Meski demikian lanjutnya, hasil monev itu telah disusun melalui rapat komisi. Penyusunan hasil monev itu sebagai persiapan untuk dibahas pada rapat Paripurna sesuai jadwal yang ditentukan. "Yang jelas dari hasil monev, kami punya catatan khusus atas kinerja SKPD dalam penerapan anggaran," ujarnya.
Penilaian "buruk" terhadap penerapan anggaran oleh SKPD sebut Ilham, bukan hanya karena hasil monev. Namun, diperkuat dengan munculnya pernyataan Bupati Bima, Drs, H. Syafrudin, HM. Nur, M.Pd lewat pemberitaan Media Massa. Hanya saja, Ia tidak mengetahui apa sesungguhnya alasan Bupati yang menginstruksikan agar dinas menerapkan anggaran dengan maksimal. "Saya tidak tahu persis motif dibalik penekanan bupati untuk dinas. Tapi menurut saya, pernyataan itu seolah memberi signal terhadap kinerja dinas dalam menerapkan anggaran daerah," tuturnya. (KS-09)
COMMENTS