Pemerintah Kabupaten Bima menggelar acara Pendampingan Implementasi Aplikasi Simda Berbasis Akrual di Aula Kantor Bupati Bima, Rabu (10/6).
Bima, KS.- Pemerintah Kabupaten Bima menggelar acara Pendampingan Implementasi Aplikasi Simda Berbasis Akrual di Aula Kantor Bupati Bima, Rabu (10/6). Acara itu dibuka Asisten Administrasi Umum Setda, H. Makruf, SE. Dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Mataram diwakili Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Singgih, SE, M.Si, Kepala SKPD, Camat, dan para Kasubag Umum, Keuangan dan Kasubag Program peserta pendampingan.
Pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA
Dalam arahannya, Makruf mengingatkan, sesuai ketentuan pada Tahun 2015 Pemerintah sudah harus menerapkan akuntansi berbasis Akrual. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk menggunakan waktu yang tidak panjang itu untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit menuju sasaran yang kita inginkan.
Salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terangnya, adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah. “Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima masih tetap bertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) permasalahannnya sudah jelas yaitu berkaitan dengan pengelolaan asset,” jelasnya.
Untuk itu lanjutnya, pekerjaan meraih WTP itu harus menjadi target di Tahun 2016 untuk laporan keuangan Tahun 2015. “Upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan harus terus menerus kita tingkatkan. Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja keras untuk mencapai apa yang belum tercapai dan mengawal apa yang sudah dicapai,” tegasnya.
Sementara narasumber dari BPKP Perwakilan Mataram, Singgih, SE, M.Si dalam uraiannya tentang strategi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju WTP menjelaskan, yang diperlukan untuk meraih opini WTP selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, Pemda harus mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Untuk itu, semua pihak terkait di Pemerintah Daerah harus benar-benar memahami PP Nomor 60 tahun 2008 SPIP sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern. “Pemda harus mampu mengimplementasikan SPIP tersebut secara lebih efektif sejalan dengan upaya perbaikan pelaporan keuangan pemerintah,” kata Singgih.
Selain itu paparnya, untuk dapat meraih opini WTP semua jajaran Pemda harus menanamkan komitmen untuk patuh kepada aturan yang ada. Melalui kepatuhan itu muncul komitmen untuk meraih WTP. “Tentu saja komitmen itu tidak hanya komitmen kepala daerah saja, tetapi juga seluruh jajaran. Artinya, semua komponen harus satu suara untuk terhadap kepatuhan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada,” urainya.
Lebih lanjut Singgih menjelaskan, dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual diharuskan untuk menyiapkan sarana prasarana berupa sistem akuntansi dan IT based system, serta yang tidak kalah pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menguasai pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. (KS-13)
Pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA
Dalam arahannya, Makruf mengingatkan, sesuai ketentuan pada Tahun 2015 Pemerintah sudah harus menerapkan akuntansi berbasis Akrual. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk menggunakan waktu yang tidak panjang itu untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit menuju sasaran yang kita inginkan.
Salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terangnya, adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah. “Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima masih tetap bertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) permasalahannnya sudah jelas yaitu berkaitan dengan pengelolaan asset,” jelasnya.
Untuk itu lanjutnya, pekerjaan meraih WTP itu harus menjadi target di Tahun 2016 untuk laporan keuangan Tahun 2015. “Upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan harus terus menerus kita tingkatkan. Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja keras untuk mencapai apa yang belum tercapai dan mengawal apa yang sudah dicapai,” tegasnya.
Sementara narasumber dari BPKP Perwakilan Mataram, Singgih, SE, M.Si dalam uraiannya tentang strategi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju WTP menjelaskan, yang diperlukan untuk meraih opini WTP selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, Pemda harus mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Untuk itu, semua pihak terkait di Pemerintah Daerah harus benar-benar memahami PP Nomor 60 tahun 2008 SPIP sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern. “Pemda harus mampu mengimplementasikan SPIP tersebut secara lebih efektif sejalan dengan upaya perbaikan pelaporan keuangan pemerintah,” kata Singgih.
Selain itu paparnya, untuk dapat meraih opini WTP semua jajaran Pemda harus menanamkan komitmen untuk patuh kepada aturan yang ada. Melalui kepatuhan itu muncul komitmen untuk meraih WTP. “Tentu saja komitmen itu tidak hanya komitmen kepala daerah saja, tetapi juga seluruh jajaran. Artinya, semua komponen harus satu suara untuk terhadap kepatuhan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada,” urainya.
Lebih lanjut Singgih menjelaskan, dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual diharuskan untuk menyiapkan sarana prasarana berupa sistem akuntansi dan IT based system, serta yang tidak kalah pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menguasai pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. (KS-13)
COMMENTS