Hal ini menjadikan beberapa agenda penting di kantor tersebut terhambat, terutama pembayaran gaji tenaga Honorer dan penerbitan 3000 bidang sertifikat Prona
Bima, KS.- Terhitung sejak Januari 2015, anggaran operasional untuk Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Cabang Kabupaten Bima, belum cair. Hal ini menjadikan beberapa agenda penting di kantor tersebut terhambat, terutama pembayaran gaji tenaga Honorer dan penerbitan 3000 bidang sertifikat Prona untuk beberapa Desa di wilayah Kabupaten Bima.
Kepala KASUBAG TU BPN Kabupaten Bima, Ridwan
Padahal, rencana awal dalam juknak dan juknis penentuan pembagian 3000 bidang sertifikat Prona, terhitung minggu kedua dalam Bulan Juni ini. Namun hingga saat ini, anggaran operasional untuk 3000 bidang sertifikat Prona tersebut belum dicairkan oleh Pemerintah Pusat. ”Kami tidak bisa banyak berbuat dengan keadaan ini, padahal kami jadwalnya sudah membagikan Sertifikat itu kepada warga,” terang Kasubag TU, Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (24/6) kemarin.
Terkait kendala itu, pihaknya sudah melaporkan ke kantor Pusat, tapi belum ada informasi mengenai dana operasional untuk Kantor Cabang Bima. Sebelumnya, pusat berjanji akan mencairkan dana operasional itu dalam bulan juni ini, tapi hasilnya tetap nihil. ”Harusnya Pusat bisa perhatikan keadaan ini, karena semua hal yang dicanangkan bisa tertunda karena selama 6 bulan ini. Kami tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah,” bebernya.
Diakuinya, tidak hanya 3000 bidang sertifikat itu yang belum dibagikan, tapi selama 6 bulan ini, para tenaga Honorer yang mengabdi di kantor tersebut tidak pernah digaji. Padahal para tenaga honorer itu butuh gaji untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. ”Kita sangat kasihan dengan keadaan tenaga honorer yang belkum mendapatkan gaji hingga sekarang ini,” ujarnya.
Menurut informasi yang diperolehnya, keterlambatan pencairan dana operasional terjadi seluruh Indonesia. Penyebabnya, karena ada pembenahan keuangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Repuplik Indonesia. ”Ini juga berlaku diseluruh kantor di Indonesia,” tandasnya.
Untuk membantu lancarnya beberapa agenda di kantor setempat, pihaknya melakukan spekulasi dengan mengutang agar agenda di kantor tidak vakum. Selama ini, utang di kantor sudah menumpuk. Diharapkannya, Semoga dalam waktu dekat ini, dana tersebut cair agar pihaknya bisa kerja maksimal. Apalagi di kantor yang beralamat di Desa Penapali itu belum ada jaringan telepon yang masuk, bahkan pihaknya tidak pisa mengakses internet. ”Semuanya serba kekurangan disini, semoga dalam waktu dekat ini bisa teratasi,” imbuhnya. (KS-17)
Kepala KASUBAG TU BPN Kabupaten Bima, Ridwan
Padahal, rencana awal dalam juknak dan juknis penentuan pembagian 3000 bidang sertifikat Prona, terhitung minggu kedua dalam Bulan Juni ini. Namun hingga saat ini, anggaran operasional untuk 3000 bidang sertifikat Prona tersebut belum dicairkan oleh Pemerintah Pusat. ”Kami tidak bisa banyak berbuat dengan keadaan ini, padahal kami jadwalnya sudah membagikan Sertifikat itu kepada warga,” terang Kasubag TU, Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (24/6) kemarin.
Terkait kendala itu, pihaknya sudah melaporkan ke kantor Pusat, tapi belum ada informasi mengenai dana operasional untuk Kantor Cabang Bima. Sebelumnya, pusat berjanji akan mencairkan dana operasional itu dalam bulan juni ini, tapi hasilnya tetap nihil. ”Harusnya Pusat bisa perhatikan keadaan ini, karena semua hal yang dicanangkan bisa tertunda karena selama 6 bulan ini. Kami tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah,” bebernya.
Diakuinya, tidak hanya 3000 bidang sertifikat itu yang belum dibagikan, tapi selama 6 bulan ini, para tenaga Honorer yang mengabdi di kantor tersebut tidak pernah digaji. Padahal para tenaga honorer itu butuh gaji untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. ”Kita sangat kasihan dengan keadaan tenaga honorer yang belkum mendapatkan gaji hingga sekarang ini,” ujarnya.
Menurut informasi yang diperolehnya, keterlambatan pencairan dana operasional terjadi seluruh Indonesia. Penyebabnya, karena ada pembenahan keuangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Repuplik Indonesia. ”Ini juga berlaku diseluruh kantor di Indonesia,” tandasnya.
Untuk membantu lancarnya beberapa agenda di kantor setempat, pihaknya melakukan spekulasi dengan mengutang agar agenda di kantor tidak vakum. Selama ini, utang di kantor sudah menumpuk. Diharapkannya, Semoga dalam waktu dekat ini, dana tersebut cair agar pihaknya bisa kerja maksimal. Apalagi di kantor yang beralamat di Desa Penapali itu belum ada jaringan telepon yang masuk, bahkan pihaknya tidak pisa mengakses internet. ”Semuanya serba kekurangan disini, semoga dalam waktu dekat ini bisa teratasi,” imbuhnya. (KS-17)
COMMENTS