Pasalnya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Komisi III DPRD Kabupaten Bima yang sedianya menjadi narasumber dalam seminar tak hadir.
Bima, KS.- Peserta seminar dan panitia penyelenggara seminar soal pertambangan dari Lembaga Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat (LPKPM) Bima, Senin (29/6) kemarin harus merasakan kekecewaan. Pasalnya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Komisi III DPRD Kabupaten Bima yang sedianya menjadi narasumber dalam seminar tak hadir.
Ilustrasi
Padahal, penyelenggara sudah jauh-jauh hari mengkonfirmasi kedua pihak agar bisa hadir dalam seminar sehari dengan tema "Menilisik Akar Konflik Sosial Berlatar Belakang Pertambangan" yang digelar di Hotel Camelia Kota Bima itu. Namun kedua pihak tersebut terkesan menghindar dengan alasan tidak rasional.
Direktur LPKPM Bima, Ihsan Iskandar mengaku, sangat kecewa pada dinas tekhnis seperti Distamben yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Padahal, Distamben merupakan salah satu lembaga birokrasi yang mewakili pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal layak atau tidaknya kehadiran tambang di Bima ini. "Saya sangat kecewa dengan mereka, yang sangat tidak profesional," ungkapnya di Hotel Camelia, Senin (29/6).
Jauh sebelum hari pelaksanaan seminar lanjutnya, pihaknya secara resmi telah menyurati Kadistamben dan Komisi III DPRD Kabupaten Bima agar hadir dalam acara yang dimaksud. Tapi, nyatanya mereka mengabaikan hal itu. Lalu beberapa menit sebelum acara dimulai, pihaknya kembali melakukan komunikasi dengan Distamben, justru mereka menjawab menunggu rekomendasi dan disposisi Kadis untuk hadir dalam acara itu."Sampai kapan kami harus tunggu, sementara Kadisnya saja sulit ditemui di kantor,"ujarnya kesal.
Begitu juga hasil komunikasinya dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, H. Mustahid H. Kako. Menurutnya, H. Mustahid milih menghindar untuk keluar daerah padahal sebelumnya telah bersedia untuk hadir dalam seminar itu. H. Mustahid pun malah menawarkan beberapa nama untuk mengisi seminar seperti, Fahrirrahman dan Ir. Ahmad. Namun, Ir. Ahmad tidak mau hadir karena disposisi Ketua Komisi III tidak diterima secara administarsi formal. "Legislatif pun menghindar, bagaimana kita dapat mencarikan solusi mengenai cara pemecahan akar masalah konflik sosial dari pertambangan, kalau orang-orang itu tidak mau hadir. Jangan iyakan, kalau memang pada akhirnya menghindar," sorotnya.
Pantuan wartawan, puluhan mahasiwa kecewa dan kesal atas sikap tidak profesional yang ditunjukan oleh Distamben dan Komisi III DPRD Kabupaten Bima itu. Karena kedua lembaga itu tidak mau hadir, OKP dan LSM sepakat untuk terus menolak kehadiran tambang di Bima. (KS-05)
Ilustrasi
Padahal, penyelenggara sudah jauh-jauh hari mengkonfirmasi kedua pihak agar bisa hadir dalam seminar sehari dengan tema "Menilisik Akar Konflik Sosial Berlatar Belakang Pertambangan" yang digelar di Hotel Camelia Kota Bima itu. Namun kedua pihak tersebut terkesan menghindar dengan alasan tidak rasional.
Direktur LPKPM Bima, Ihsan Iskandar mengaku, sangat kecewa pada dinas tekhnis seperti Distamben yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Padahal, Distamben merupakan salah satu lembaga birokrasi yang mewakili pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal layak atau tidaknya kehadiran tambang di Bima ini. "Saya sangat kecewa dengan mereka, yang sangat tidak profesional," ungkapnya di Hotel Camelia, Senin (29/6).
Jauh sebelum hari pelaksanaan seminar lanjutnya, pihaknya secara resmi telah menyurati Kadistamben dan Komisi III DPRD Kabupaten Bima agar hadir dalam acara yang dimaksud. Tapi, nyatanya mereka mengabaikan hal itu. Lalu beberapa menit sebelum acara dimulai, pihaknya kembali melakukan komunikasi dengan Distamben, justru mereka menjawab menunggu rekomendasi dan disposisi Kadis untuk hadir dalam acara itu."Sampai kapan kami harus tunggu, sementara Kadisnya saja sulit ditemui di kantor,"ujarnya kesal.
Begitu juga hasil komunikasinya dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, H. Mustahid H. Kako. Menurutnya, H. Mustahid milih menghindar untuk keluar daerah padahal sebelumnya telah bersedia untuk hadir dalam seminar itu. H. Mustahid pun malah menawarkan beberapa nama untuk mengisi seminar seperti, Fahrirrahman dan Ir. Ahmad. Namun, Ir. Ahmad tidak mau hadir karena disposisi Ketua Komisi III tidak diterima secara administarsi formal. "Legislatif pun menghindar, bagaimana kita dapat mencarikan solusi mengenai cara pemecahan akar masalah konflik sosial dari pertambangan, kalau orang-orang itu tidak mau hadir. Jangan iyakan, kalau memang pada akhirnya menghindar," sorotnya.
Pantuan wartawan, puluhan mahasiwa kecewa dan kesal atas sikap tidak profesional yang ditunjukan oleh Distamben dan Komisi III DPRD Kabupaten Bima itu. Karena kedua lembaga itu tidak mau hadir, OKP dan LSM sepakat untuk terus menolak kehadiran tambang di Bima. (KS-05)
COMMENTS