Saat ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima sedang melakukan pengawasan terhadap Pencocokan dan Penilitian (Coklit) data pemilih oleh Petugas Data Pemilih (PPDP).
Bima, KS.- Saat ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima sedang melakukan pengawasan terhadap Pencocokan dan Penilitian (Coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sesuai jadlwal, Coklit telah dimulai pada Tanggal 23 Juli dan berakhir 16 Agustus 2015. Berlangsung di seluruh desa di Kabupaten Bima.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH mengatakan, semua personil Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah diinstruksi untuk melakukan pengawasan secara intensif hingga tahapan itu selesai. Berdasarkan hasil pengawasan sementara, secara umum Coklit berlangsung sebagaimana sesuai aturan.
Kecuali kata Abdullah, di Kecamatan Tambora. Hasil laporan Panwascam setempat ditemukan ada satu orang PPDP yang tidak melaksanakan tugas pendataan kepada pemilih. Justru warga yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai PPDP ditugaskan untuk melakukan pendataan. Padahal itu melanggar aturan karena data pemilih tersebut harus dipertanggungjawabkan. “Kami sudah meminta kepada Panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) agar menindaklanjuti temuan itu. Sebab, PPDP mendapatkan SK dari KPU melalui PPK Tambora,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Jum’at (24/7) siang.
Abdullah atau biasa disapa Ebid ini mengaku, dari hasil dari Coklit itu nanti akan digunakan sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) kemudian selanjutnya akan ditetapkan menjadi Data Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabupaten Bima setelah dilakukan pemutakhiran. Untuk memastikan pendataan berjalan dengan baik, dirinya menghimbau kepada seluruh personil Panwascam agar melaksanakan pengawasan dengan baik.
“Laksanakan pengawasan dengan teliti karena ini menyangkut data sangatlah riskan. Perhatikan stiker tempelan hasil pendataan PPDP di rumah warga, jangan sampai pemilih yang ditulis tidak sesuai dengan jumlah aslinya,” ingat dia.
Selain tugas itu tambahnya, Panwaslu saat ini sedang menyiapkan diri untuk melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima melalui Partai Politik (Parpol). Pendaftaran itu dijadwalkan pada tanggal 26 Juli sampai 28 Juli mendatang.
Disinggung terkait informasi pengunduran jadwal tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima melalui Partai Politik, Ebid mengaku itu tidak benar. Sebab, jadwal dikeluarkan serentak secara nasional oleh daerah yang melaksanakan Pemilukada.
Namun sambungnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bisa mengundur jadwal pendaftaran dan memperpanjangnya selama tiga hari. Dengan catatan apabila pasangan calon yang mendaftar tidak lebih dari satu orang. Kepastian itu akan diketahui pada tahapan pendaftaran pada Tanggal 26 Juli hingga 28 Juli 2015 mendatang. “Kalau ada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang mendaftar dua orang atau lebih dari satu, maka tahapan berjalan terus tidak boleh dilakukan perpanjangan masa pendaftaran,” tandasnya. (KS-13)
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH mengatakan, semua personil Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah diinstruksi untuk melakukan pengawasan secara intensif hingga tahapan itu selesai. Berdasarkan hasil pengawasan sementara, secara umum Coklit berlangsung sebagaimana sesuai aturan.
Kecuali kata Abdullah, di Kecamatan Tambora. Hasil laporan Panwascam setempat ditemukan ada satu orang PPDP yang tidak melaksanakan tugas pendataan kepada pemilih. Justru warga yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai PPDP ditugaskan untuk melakukan pendataan. Padahal itu melanggar aturan karena data pemilih tersebut harus dipertanggungjawabkan. “Kami sudah meminta kepada Panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) agar menindaklanjuti temuan itu. Sebab, PPDP mendapatkan SK dari KPU melalui PPK Tambora,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Jum’at (24/7) siang.
Abdullah atau biasa disapa Ebid ini mengaku, dari hasil dari Coklit itu nanti akan digunakan sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) kemudian selanjutnya akan ditetapkan menjadi Data Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabupaten Bima setelah dilakukan pemutakhiran. Untuk memastikan pendataan berjalan dengan baik, dirinya menghimbau kepada seluruh personil Panwascam agar melaksanakan pengawasan dengan baik.
“Laksanakan pengawasan dengan teliti karena ini menyangkut data sangatlah riskan. Perhatikan stiker tempelan hasil pendataan PPDP di rumah warga, jangan sampai pemilih yang ditulis tidak sesuai dengan jumlah aslinya,” ingat dia.
Selain tugas itu tambahnya, Panwaslu saat ini sedang menyiapkan diri untuk melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima melalui Partai Politik (Parpol). Pendaftaran itu dijadwalkan pada tanggal 26 Juli sampai 28 Juli mendatang.
Disinggung terkait informasi pengunduran jadwal tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima melalui Partai Politik, Ebid mengaku itu tidak benar. Sebab, jadwal dikeluarkan serentak secara nasional oleh daerah yang melaksanakan Pemilukada.
Namun sambungnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bisa mengundur jadwal pendaftaran dan memperpanjangnya selama tiga hari. Dengan catatan apabila pasangan calon yang mendaftar tidak lebih dari satu orang. Kepastian itu akan diketahui pada tahapan pendaftaran pada Tanggal 26 Juli hingga 28 Juli 2015 mendatang. “Kalau ada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang mendaftar dua orang atau lebih dari satu, maka tahapan berjalan terus tidak boleh dilakukan perpanjangan masa pendaftaran,” tandasnya. (KS-13)
COMMENTS