Sejumlah nelayan di pesisir Dusun Bajo Sarae dan Gusung Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima mengeluhkan maraknya pemboman ikan di sekitar perairan setempat
Sape, KS.- Sejumlah nelayan di pesisir Dusun Bajo Sarae dan Gusung Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima mengeluhkan maraknya pemboman ikan di sekitar perairan setempat, sehingga berdampak terhadap menurunnya ikan hasil tangkapan mereka. Namun anehnya, meski aktivitas melanggar hukum itu telah lama diketahui tidak ada tindakan dari aparat keamanan. Masyarakat pun menyorot kinerja Pol Air dan TNI AL yang bertugas menjaga perairan.
"Kami minta pelaku pemboman ikan itu ditindaktegas agar tidak merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut,” desak Muhdar, salah satu Ketua RT di Dusun Gusung Desa Bugis, Sabtu (25/07) lalu.
Pria yang juga nelayan ini mengatakan, ulah para pelaku pemboman ikan telah merugikan nelayan karena pendapatan tangkapan menurun. Pasalnya, pemboman ikan berlangsung setiap hari dan sudah lama tanpa diberikan tindakan apa-apa oleh pihak keamanan. Ia menduga pemboman ikan dilakukan oleh nelayan asal Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape.
Pihaknya menyesalkan, sikap dingin Pol Airut dan TNI AL yang bertugas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sape. Menurutnya, informasi maraknya pemboman ikan telah beredar dan diketahui tapi anehnya tidak ada tindakan apa-apa dari aparata untuk mereaksinya. Untuk itu, pihaknya berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Bima serta Kapolresta Bima Kota untuk turun langsung melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan tersebut. "Mereka tidak hany merugikan nelayan, tapi merusak ekosistem biota laut sehingga harus ditindak," katanya.
Menurut dia, selama ini pesisir Toro Mbala, Nisa Nteke, Mbotu Dan Hingga Nggelu dijadikan tempat pemboman ikan. "Saya kira jika tidak segera dilakukan penindakan maka dipastikan pendapatan nelayan Gusung dan Bajo Sarae Desa Bugis dan Sekitarnya terus menurun," katanya.
Dedi (32) nelayan lainnya juga mengaku, hasil tangkapannya menurun drastis setelah adanya pemboman ikan belakangan ini. Padahal, selama ini nelayan cukup melestarikan ekosistem laut dengan menggunakan jaring ramah lingkungan sebagai alat tangkapan. "Kami dan teman-teman nelayan lain jika melaut menggunakan jaring pancing dan gilnet sehingga tidak merusak lingkungan," katanya.
Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Sape, Abdul Haris, S.Sos mengatakan, terkait pemboman ikan itu tergantung petugas. Sebenarnya kalau TNI Angkatan Laut dan Pol Air fokus pada tugasnya tidak mungkin terjadi pemboman ikan. “Karena tugas merekalah yang melakukan pengawasan terhadap kelestarian laut dari tindakan yang merugikan seperti pemboman ikan atau penangkapan tidak ramah lingkungan,” ujar dia.
Ia berjanji, apabila tidak ada halangan dalam waktu dekat akan turun melakukan Patroli Gabungan melibatkan semua unsur terkait, seperti TNI AL, Polri dan Dinas Perikanan. Saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi tentang dampak dari pemboman ikan atau penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
“Sudah tiga hari dengan ini kami melakukan pendekatan dengan Warga Bajo Pulo dalam rangka memberikan pengarahan ataupun pengertian supaya aktifitas pemboman ikan bisa diminimalisir karena kegiatan ini dilakukan dari turun temurun. Sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja seperti membalik telapak tangan, melainkan secara pendekatan secara persuasif untuk mengurangi aktifitas pemboman ikan,” jelasnya.
Menanggapi keluhan itu, Kanit Pol Air Sape, Bripka Subianto mengatakan, bahwa kendala pihaknya selama ini karena tidak adanya sarana dan fasilitas untuk melakukan patroli. Selain itu, karena dukungan anggaran yang minim. “Terkait laporan masyarakat, kami selalu menindaklanjutinya. Hanya saja tidak mungkin kami menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu dilakukan patroli. “Tapi kami bukan malaikat atau manusia super yang bisa memberantas pemboman ikan dengan waktu yang begitu cepat, melainkan secara bertahap, pelan dan pasti,” ujarnya.
Diakuinya, sudah beberapa kali pihaknya melakukan penangkapan terhadap pelaku dan diproses hingga di Pengadilan. Namun tetap tidak membuat para oknum pelaku jera. Selain itu, tetap melakukan pendekatan sekaligus mensosialisasikan terkait Undang–undang kelautan serta dampak dari pemboman ikan. Hal ini dilakukan hampir tiap minggu, terutama kepada warga Bajo Pulo.
“Terkait dengan adanya dugaan bahwa kami mendapat jatah dari pelaku pemboman ikan, itu tidak benar. Memang kami sering ke Desa Bajo Pulo tetapi bukan untuk menerima jatah, akan tetapi kami melakukan pendekatan dan sosialisisaikan Undang-undang kelautan dan dampak dari pemboman ikan. Baik kelestarian biota laut juga terhadap bahanya bagi warga karena banyak korban akibat pemboman seperti putus tangan, putus kaki hingga meninggal,” akunya.
Hanya saja sambungnya, kesadaran masyarakat sangat kurang sehingga meski telah diberikan pemahaman tetap saja kembali melakukan. Meski begitu, pihaknya tetap akan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait, terutama KUPT Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan. (KS-16)
"Kami minta pelaku pemboman ikan itu ditindaktegas agar tidak merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut,” desak Muhdar, salah satu Ketua RT di Dusun Gusung Desa Bugis, Sabtu (25/07) lalu.
Pria yang juga nelayan ini mengatakan, ulah para pelaku pemboman ikan telah merugikan nelayan karena pendapatan tangkapan menurun. Pasalnya, pemboman ikan berlangsung setiap hari dan sudah lama tanpa diberikan tindakan apa-apa oleh pihak keamanan. Ia menduga pemboman ikan dilakukan oleh nelayan asal Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape.
Pihaknya menyesalkan, sikap dingin Pol Airut dan TNI AL yang bertugas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sape. Menurutnya, informasi maraknya pemboman ikan telah beredar dan diketahui tapi anehnya tidak ada tindakan apa-apa dari aparata untuk mereaksinya. Untuk itu, pihaknya berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Bima serta Kapolresta Bima Kota untuk turun langsung melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan tersebut. "Mereka tidak hany merugikan nelayan, tapi merusak ekosistem biota laut sehingga harus ditindak," katanya.
Menurut dia, selama ini pesisir Toro Mbala, Nisa Nteke, Mbotu Dan Hingga Nggelu dijadikan tempat pemboman ikan. "Saya kira jika tidak segera dilakukan penindakan maka dipastikan pendapatan nelayan Gusung dan Bajo Sarae Desa Bugis dan Sekitarnya terus menurun," katanya.
Dedi (32) nelayan lainnya juga mengaku, hasil tangkapannya menurun drastis setelah adanya pemboman ikan belakangan ini. Padahal, selama ini nelayan cukup melestarikan ekosistem laut dengan menggunakan jaring ramah lingkungan sebagai alat tangkapan. "Kami dan teman-teman nelayan lain jika melaut menggunakan jaring pancing dan gilnet sehingga tidak merusak lingkungan," katanya.
Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Sape, Abdul Haris, S.Sos mengatakan, terkait pemboman ikan itu tergantung petugas. Sebenarnya kalau TNI Angkatan Laut dan Pol Air fokus pada tugasnya tidak mungkin terjadi pemboman ikan. “Karena tugas merekalah yang melakukan pengawasan terhadap kelestarian laut dari tindakan yang merugikan seperti pemboman ikan atau penangkapan tidak ramah lingkungan,” ujar dia.
Ia berjanji, apabila tidak ada halangan dalam waktu dekat akan turun melakukan Patroli Gabungan melibatkan semua unsur terkait, seperti TNI AL, Polri dan Dinas Perikanan. Saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi tentang dampak dari pemboman ikan atau penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
“Sudah tiga hari dengan ini kami melakukan pendekatan dengan Warga Bajo Pulo dalam rangka memberikan pengarahan ataupun pengertian supaya aktifitas pemboman ikan bisa diminimalisir karena kegiatan ini dilakukan dari turun temurun. Sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja seperti membalik telapak tangan, melainkan secara pendekatan secara persuasif untuk mengurangi aktifitas pemboman ikan,” jelasnya.
Menanggapi keluhan itu, Kanit Pol Air Sape, Bripka Subianto mengatakan, bahwa kendala pihaknya selama ini karena tidak adanya sarana dan fasilitas untuk melakukan patroli. Selain itu, karena dukungan anggaran yang minim. “Terkait laporan masyarakat, kami selalu menindaklanjutinya. Hanya saja tidak mungkin kami menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu dilakukan patroli. “Tapi kami bukan malaikat atau manusia super yang bisa memberantas pemboman ikan dengan waktu yang begitu cepat, melainkan secara bertahap, pelan dan pasti,” ujarnya.
Diakuinya, sudah beberapa kali pihaknya melakukan penangkapan terhadap pelaku dan diproses hingga di Pengadilan. Namun tetap tidak membuat para oknum pelaku jera. Selain itu, tetap melakukan pendekatan sekaligus mensosialisasikan terkait Undang–undang kelautan serta dampak dari pemboman ikan. Hal ini dilakukan hampir tiap minggu, terutama kepada warga Bajo Pulo.
“Terkait dengan adanya dugaan bahwa kami mendapat jatah dari pelaku pemboman ikan, itu tidak benar. Memang kami sering ke Desa Bajo Pulo tetapi bukan untuk menerima jatah, akan tetapi kami melakukan pendekatan dan sosialisisaikan Undang-undang kelautan dan dampak dari pemboman ikan. Baik kelestarian biota laut juga terhadap bahanya bagi warga karena banyak korban akibat pemboman seperti putus tangan, putus kaki hingga meninggal,” akunya.
Hanya saja sambungnya, kesadaran masyarakat sangat kurang sehingga meski telah diberikan pemahaman tetap saja kembali melakukan. Meski begitu, pihaknya tetap akan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait, terutama KUPT Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan. (KS-16)
COMMENTS