Senin (10/8), Bacharudin resmi menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bima menggantikan, H Syafrudin, HM Nur, yang sudah berakhir masa jabatanya.
Bima, KS.- Senin (10/8), Bacharudin resmi menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bima menggantikan, H Syafrudin, HM Nur, yang sudah berakhir masa jabatanya. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan itu, tentu saja terdapat tugas penting sekaligus amanat Gubernur NTB, untuk Bacharudin selama bertugas sebagai Penjabat Bupati. Apa saja tugas dan pesan Gubernur untuk Dana Mbojo (tanah bima) yang akan segera melaksanakan kompetisi politik guna memilih pemimpin periode 2015-2020 mendatang, berikut hasil konfrensi pers, Rabu (12/08) di Ruang Rapat Bupati.

Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin, M.Pd
Bachrudin menjelaskan, sebagai Penjabat Bupati, Ia memiliki tiga tugas yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan tuntas, memfasilitasi agar Pilkada Kabupaten Bima berjalan jujur, adil dan demokratis tanpa ada tekanan yang menggiring PNS ke salah satu pasangan calon. Maksudnya, tidak diperbolehklan memaksanakan PNS untuk memilih salah satu calon. Karena itu, merupakan hak asasi setiap warga Negara.
Selain itu, dirinya juga ditugaskan bahkan diwajibkan untuk menjaga netralitas PNS selama proses pilkada berlangsung. ”Itulah tugas yang harus jalankan selama menjadi Penjabat Bupati, termasuk melanjutkan program H.Syafrudin yang belum dituntaskan. Tentunya, tugas dan tanggungjawab itu bukan hanya dilakukan saya seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Sekda, Asisten, dan seluruh SKPD serta jajaran kebawah,” papar Bacharudin saat konfrensi pers Rabu (12/08) kemarin.
Diakuinya, tugas menjaga netralitas PNS tergolong berat dan sulit, tapi akan terasa mudah jika semua pihak senantiasa bekerjasama termasuk kerjasama dengan wartawan. Katanya, netralitas PNS dalam momen politik sangat penting, karena PNS merupakan aparatur Negara yang bertugas melaksanakan dan memberikan layanan kepada masyarakat. ”Kalau PNS terpecah-pecah hanya karena persoalan politik, saya khawatir tugas itu tidak akan berjalan sesuai aturan, bahkan akan berlaku pelayanan tebang pilih (diskriminatif). Padahal, pelayanan untuk masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali, tanpa membedakan siapa calon yang dipilih pada momen pilkada,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas yang diberikan Gubernur sebagai Penjabat Bupati sebutnya, teramat berat, apalagi, dalam momen politik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Kendati demikian, dirinya harus menerima sekaligus menjalankan kepercayaan ini secara ikhlas, adil tanpa mencari asas manfaat dalam menjalankan tugas. ”Saya datang kesini semata-mata menjalankan tugas tanpa ada kepentingan apapun, saya bangga dan berterimakasih karena kehadiran saya diterima baik oleh wartawan,” tandasnya.
Bacharudin menegaskan, keberadaan sebagai Penjabat Bupati bukan dikirim untuk memenangkan salah satu kandidat. Melainkan, untuk dan demi menjalankan tugas tanggungjawab termasuk melanjutkan program pemerintah yang belum terselesaikan. Jadi sebutnya, tidak ada kaitanya dengan kepentingan politik, ibarat mengenakan baju putih hati polos tidak berwarna-warni. Apalagi, Gubernur menyampaikan pesan agar melaksanakan pilkada dengan lancar, aman, adil,jurdil, demokratis dan sukses. Karena, memilih pemimpin untuk periode lima tahun berikutnya sama halnya dengan memilih pelayan.
Artinya, pemimpin adalah pelayan rakyat, pelayan yang dipilih rakyat, jadi jangan sampai kehidupan dan keamanan rakyat terganggu hanya karena memilih pelayan. ”Gubernur dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi, rakyat berkotak-kotak, terpecah belah, saling berselisih hanya karena memilih pelayan. Karenanya, saya berharap agar semua pihak, lebih-lebih wartawan agar bekerjasama, jika pilkada sukses maka itu bukan keberhasilan saya pribadi atau pemerintah, tapi keberhasilan wartawan dan semua element yang ada,” terangnya. (KS-09)
Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin, M.Pd
Bachrudin menjelaskan, sebagai Penjabat Bupati, Ia memiliki tiga tugas yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan tuntas, memfasilitasi agar Pilkada Kabupaten Bima berjalan jujur, adil dan demokratis tanpa ada tekanan yang menggiring PNS ke salah satu pasangan calon. Maksudnya, tidak diperbolehklan memaksanakan PNS untuk memilih salah satu calon. Karena itu, merupakan hak asasi setiap warga Negara.
Selain itu, dirinya juga ditugaskan bahkan diwajibkan untuk menjaga netralitas PNS selama proses pilkada berlangsung. ”Itulah tugas yang harus jalankan selama menjadi Penjabat Bupati, termasuk melanjutkan program H.Syafrudin yang belum dituntaskan. Tentunya, tugas dan tanggungjawab itu bukan hanya dilakukan saya seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Sekda, Asisten, dan seluruh SKPD serta jajaran kebawah,” papar Bacharudin saat konfrensi pers Rabu (12/08) kemarin.
Diakuinya, tugas menjaga netralitas PNS tergolong berat dan sulit, tapi akan terasa mudah jika semua pihak senantiasa bekerjasama termasuk kerjasama dengan wartawan. Katanya, netralitas PNS dalam momen politik sangat penting, karena PNS merupakan aparatur Negara yang bertugas melaksanakan dan memberikan layanan kepada masyarakat. ”Kalau PNS terpecah-pecah hanya karena persoalan politik, saya khawatir tugas itu tidak akan berjalan sesuai aturan, bahkan akan berlaku pelayanan tebang pilih (diskriminatif). Padahal, pelayanan untuk masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali, tanpa membedakan siapa calon yang dipilih pada momen pilkada,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas yang diberikan Gubernur sebagai Penjabat Bupati sebutnya, teramat berat, apalagi, dalam momen politik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Kendati demikian, dirinya harus menerima sekaligus menjalankan kepercayaan ini secara ikhlas, adil tanpa mencari asas manfaat dalam menjalankan tugas. ”Saya datang kesini semata-mata menjalankan tugas tanpa ada kepentingan apapun, saya bangga dan berterimakasih karena kehadiran saya diterima baik oleh wartawan,” tandasnya.
Bacharudin menegaskan, keberadaan sebagai Penjabat Bupati bukan dikirim untuk memenangkan salah satu kandidat. Melainkan, untuk dan demi menjalankan tugas tanggungjawab termasuk melanjutkan program pemerintah yang belum terselesaikan. Jadi sebutnya, tidak ada kaitanya dengan kepentingan politik, ibarat mengenakan baju putih hati polos tidak berwarna-warni. Apalagi, Gubernur menyampaikan pesan agar melaksanakan pilkada dengan lancar, aman, adil,jurdil, demokratis dan sukses. Karena, memilih pemimpin untuk periode lima tahun berikutnya sama halnya dengan memilih pelayan.
Artinya, pemimpin adalah pelayan rakyat, pelayan yang dipilih rakyat, jadi jangan sampai kehidupan dan keamanan rakyat terganggu hanya karena memilih pelayan. ”Gubernur dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi, rakyat berkotak-kotak, terpecah belah, saling berselisih hanya karena memilih pelayan. Karenanya, saya berharap agar semua pihak, lebih-lebih wartawan agar bekerjasama, jika pilkada sukses maka itu bukan keberhasilan saya pribadi atau pemerintah, tapi keberhasilan wartawan dan semua element yang ada,” terangnya. (KS-09)
COMMENTS