Hari pertama menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd, Rabu (12/8) langsung memimpin Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima
Bima, KS.- Hari pertama menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd, Rabu (12/8) langsung memimpin Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di Aula kantor Bupati Bima Jalan Diponegoro nomor 11 LLK Jatiwangi Bima.
Pejabat eselon II & III mendengarkan arahan Pejabat Bupati
Pj. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H.M.Taufik HAK, M.Si dan para Asisten dikuti para pejabat eselon II dan III yang terdiri dari Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, Sekretaris SKPD dan para Kabid. Dalam arahan perdananya tersebut Ia mengatakan, bahwa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, birokrasi bersatu padu dan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Dirinya menegaskan bahwa kehadirannya di Kabupaten Bima tidak ada maksud lain tapi murni tugas yang diamanatkan oleh negara. "Selama berada di Kabupaten Bima, tugas penting yang harus diselesaikan selaku penjabat Bupati yaitu memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima berjalan normal, karena itu seluruh komponen birokrasi diharapkan sama-sama bekerja. Aparatur dihimbau mengoptimalkan kinerja birokrasi untuk melaksanakan seluruh pelayanan publik, artinya pelayanan publik tidak boleh terganggu karena Pilkada,” ingatnya.
Tugas lainnya yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri kata Bachrudin adalah memfasilitasi agar Pilkada Kabupaten Bima berlangsung Jujur, Adil dan demokratis. Semua pihak diminta menghormati siapapun yang nantinya dipilih oleh rakyat.
Disamping memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, Penjabat Bupati juga menegaskan bahwa kehadirannya di Kabupaten Bima adalah untuk memastikan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur negara tidak boleh berpihak. Karenanya sebagai Penjabat Bupati, Ia ingin memastikan seluruh SKPD dan PNS lingkup Kabupaten Bima tidak terlibat politik praktis. “Bila ada PNS yang ingin terjun ke ranah politik praktis, ada jalurnya. Silahkan mengundurkan diri dari PNS. Dengan aparatur perlu memperhatikan dan menyikapi bersama UU ASN, jelas mengatur posisi PNS. Karena itu penting bagi PNS agar menjalankan dengan baik dan ikhlas tupoksi yang diamanahkan,” tuturnya.
Bachrudin menerangkan, pembinaan aparatur bukan hanya tanggung jawab pegawai, tetap juga merupakan tugas Kepala SKPD. Ada rentang kendali dimana masing-masing jenjang jabatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan secara berjenjang. PNS diminta menjunjung tinggi mekanisme kerja birokrasi secara berjenjang. “Agar pelayanan berjalan optimal, disiplin PNS harus ditegakkan, PNS harus memahami kewajiban dan menjalankan dengan baik tugas yang diberikan,” kata Bachrudin.
Kepada Pimpinan SKPD dihimbau agar menjaga citra. Kadis misalnya diinstruksikan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. “Jangan memotong bantuan, serahkan hak masyarakat dan patuhi aturan yang ada,” ingatnya. (KS-13)
Pejabat eselon II & III mendengarkan arahan Pejabat Bupati
Pj. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H.M.Taufik HAK, M.Si dan para Asisten dikuti para pejabat eselon II dan III yang terdiri dari Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, Sekretaris SKPD dan para Kabid. Dalam arahan perdananya tersebut Ia mengatakan, bahwa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, birokrasi bersatu padu dan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Dirinya menegaskan bahwa kehadirannya di Kabupaten Bima tidak ada maksud lain tapi murni tugas yang diamanatkan oleh negara. "Selama berada di Kabupaten Bima, tugas penting yang harus diselesaikan selaku penjabat Bupati yaitu memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima berjalan normal, karena itu seluruh komponen birokrasi diharapkan sama-sama bekerja. Aparatur dihimbau mengoptimalkan kinerja birokrasi untuk melaksanakan seluruh pelayanan publik, artinya pelayanan publik tidak boleh terganggu karena Pilkada,” ingatnya.
Tugas lainnya yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri kata Bachrudin adalah memfasilitasi agar Pilkada Kabupaten Bima berlangsung Jujur, Adil dan demokratis. Semua pihak diminta menghormati siapapun yang nantinya dipilih oleh rakyat.
Disamping memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, Penjabat Bupati juga menegaskan bahwa kehadirannya di Kabupaten Bima adalah untuk memastikan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur negara tidak boleh berpihak. Karenanya sebagai Penjabat Bupati, Ia ingin memastikan seluruh SKPD dan PNS lingkup Kabupaten Bima tidak terlibat politik praktis. “Bila ada PNS yang ingin terjun ke ranah politik praktis, ada jalurnya. Silahkan mengundurkan diri dari PNS. Dengan aparatur perlu memperhatikan dan menyikapi bersama UU ASN, jelas mengatur posisi PNS. Karena itu penting bagi PNS agar menjalankan dengan baik dan ikhlas tupoksi yang diamanahkan,” tuturnya.
Bachrudin menerangkan, pembinaan aparatur bukan hanya tanggung jawab pegawai, tetap juga merupakan tugas Kepala SKPD. Ada rentang kendali dimana masing-masing jenjang jabatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan secara berjenjang. PNS diminta menjunjung tinggi mekanisme kerja birokrasi secara berjenjang. “Agar pelayanan berjalan optimal, disiplin PNS harus ditegakkan, PNS harus memahami kewajiban dan menjalankan dengan baik tugas yang diberikan,” kata Bachrudin.
Kepada Pimpinan SKPD dihimbau agar menjaga citra. Kadis misalnya diinstruksikan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. “Jangan memotong bantuan, serahkan hak masyarakat dan patuhi aturan yang ada,” ingatnya. (KS-13)
COMMENTS