Drs. H.Bachrudin, M.,Pd membuka secara resmi Rapat Penyusunan Konsep Daerah Tangguh Bencana di Aula Hotel Marina Kota Bima
Bima, KS.- Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin, M.,Pd membuka secara resmi Rapat Penyusunan Konsep Daerah Tangguh Bencana di Aula Hotel Marina Kota Bima pada hari Kamis (20/8).
Peserta Rapat Pembahasan daerah Tangguh bencana
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Pusat, DR. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP, Staf Ahli Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal, Ir. Rahmat Tatang Gunardi, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana, Drs. Hasnan Ma’ani sekaligus Moderator, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Sumarsono, SH, MH, para Kepala SKPD terkait camat dan kepala desa rawan bencana.
Bupati Bima menjelaskan, secara geologis posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif sangat rawan terhadap bencana letusan gunung berapi, baik dari aktivitas vulkanis maupun tektonik. Di tingkat Kabupaten Bima terdapat beberapa jenis bencana yang terjadi, antara lain kekeringan, banjir, gagal panen pertanian, angin puting beliung, erupsi gunung api, gempa bumi dan tanah longsor.
Bencana yang terjadi akan menimbulkan gangguan dalam inisiatif inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyakarat termasuk hilangnya sumber sumber daya, terganggunya program pemerintah maupun iklim investasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sektor lainnya. Bagaimanapun, membangun daerah yang tangguh menghadapi bencana pada hakekatnya mengimplementasikan konsep pengurangan resiko bencana, baik resiko kepada manusia, maupun lingkungan. Hal ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan sudah menjadi persoalan global
Karenanya kata Bupati, pertemuan ini penting dalam melaksanakan amanat Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. “Saya berharap kegiatan seperti ini kedepannya dapat menjadikan sebagai wahana yang strategis dalam rangka menyusun konsep daerah tangguh bencana,” ujarnya.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Pusat, DR. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP juga mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satru dari program instansi yang dipimpinnya sehingga ke depan masyarakat dan unsur terkait dapat mengatasi dampak bencana itu sendiri. Terkait penanganan bencana, beberapa aspek yang berpengaruh yaitu Sumberdaya manusia, Infrastruktur, sumber daya ekonomi, lingkungan dan ekologi serta kelembagaan. Dengan berfungsinya aspek ini maka dipastikan penanganan bencana dapat diatasi dan diminimalisir. (KS-13)
Peserta Rapat Pembahasan daerah Tangguh bencana
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Pusat, DR. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP, Staf Ahli Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal, Ir. Rahmat Tatang Gunardi, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana, Drs. Hasnan Ma’ani sekaligus Moderator, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Sumarsono, SH, MH, para Kepala SKPD terkait camat dan kepala desa rawan bencana.
Bupati Bima menjelaskan, secara geologis posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif sangat rawan terhadap bencana letusan gunung berapi, baik dari aktivitas vulkanis maupun tektonik. Di tingkat Kabupaten Bima terdapat beberapa jenis bencana yang terjadi, antara lain kekeringan, banjir, gagal panen pertanian, angin puting beliung, erupsi gunung api, gempa bumi dan tanah longsor.
Bencana yang terjadi akan menimbulkan gangguan dalam inisiatif inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyakarat termasuk hilangnya sumber sumber daya, terganggunya program pemerintah maupun iklim investasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sektor lainnya. Bagaimanapun, membangun daerah yang tangguh menghadapi bencana pada hakekatnya mengimplementasikan konsep pengurangan resiko bencana, baik resiko kepada manusia, maupun lingkungan. Hal ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan sudah menjadi persoalan global
Karenanya kata Bupati, pertemuan ini penting dalam melaksanakan amanat Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. “Saya berharap kegiatan seperti ini kedepannya dapat menjadikan sebagai wahana yang strategis dalam rangka menyusun konsep daerah tangguh bencana,” ujarnya.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Pusat, DR. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP juga mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satru dari program instansi yang dipimpinnya sehingga ke depan masyarakat dan unsur terkait dapat mengatasi dampak bencana itu sendiri. Terkait penanganan bencana, beberapa aspek yang berpengaruh yaitu Sumberdaya manusia, Infrastruktur, sumber daya ekonomi, lingkungan dan ekologi serta kelembagaan. Dengan berfungsinya aspek ini maka dipastikan penanganan bencana dapat diatasi dan diminimalisir. (KS-13)
COMMENTS