Ia menyampaikan jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti berpolitik praktis dan tetap ngeyel, meski telah diberikan sanksi pada Pemilukada Kabupaten Bima saat ini, maka tidak segan-segan untuk mencopotnya.
Bima, KS.- Penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin, M. Pd tidak main-main dengan komitmennya saat mulai memimpin Kabupaten Bima. Secara tegas, Ia menyampaikan jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti berpolitik praktis dan tetap ngeyel, meski telah diberikan sanksi pada Pemilukada Kabupaten Bima saat ini, maka tidak segan-segan untuk mencopotnya.
Ilustrasi
Bachrudin mengatakan, jika PNS di Kabupaten Bima ini masih ada yang terlibat politik praktis setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, akan ia tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. "Sebelumya, saya telah mengeluarkan warning, dan saya tidak main-main dengan urusan ini. Jika kami temukan PNS berpolitik praktis, maka saya tidak akan segan–segan untuk mencopot,” tegasnya Rabu (26/8).
Namun lanjutnya, hingga saat ini dirinya belum menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bima soal 13 orang PNS yang terlibat dalam deklarasi dan pendaftaran Bakal Calon beberapa waktu lalu. Tetapi, dirinya akan berkoordinasi dengan bagian Inspektorat dan BKD untuk menjalankan aturan soal larangan dan sanksi PNS yang berpolitik. "Saya memang belum terima rekomendasi itu. Tapi jika Inspektorat dan BKD sudah menerimanya, saya akan meminta untuk memberikan pembinaan,” ungkapnya.
Jika nanti katanya, ada ditemukan PNS yang masih ngeyel terlibat politik praktis, maka akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Tentu, harus mendahului tahapan-tahapannya. "Kalaupun kami sudah menerima laporannya, kami belum bisa menindaknya langsung. Kita akan melakukan chek dan ricek terlebih dahulu, apakah benar PNS tersebut terlibat atau tidak. Tapi jika terbukti, yang bersangkutan kami copot," katanya.
Kembali ia menghimbau kepada seluruh PNS di Kabupaten Bima ini, agar tidak melakukan apa yang dilarang. Netralitas PNS harus dijaga dalam kanca Pilkada seperti ini. "Jaga kredibilitas yang disandang, jangan mencederainya hanya karena ikut-ikutan hingga menyusahkan diri sendiri," himbaunya. (KS-05)
Ilustrasi
Bachrudin mengatakan, jika PNS di Kabupaten Bima ini masih ada yang terlibat politik praktis setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, akan ia tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. "Sebelumya, saya telah mengeluarkan warning, dan saya tidak main-main dengan urusan ini. Jika kami temukan PNS berpolitik praktis, maka saya tidak akan segan–segan untuk mencopot,” tegasnya Rabu (26/8).
Namun lanjutnya, hingga saat ini dirinya belum menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bima soal 13 orang PNS yang terlibat dalam deklarasi dan pendaftaran Bakal Calon beberapa waktu lalu. Tetapi, dirinya akan berkoordinasi dengan bagian Inspektorat dan BKD untuk menjalankan aturan soal larangan dan sanksi PNS yang berpolitik. "Saya memang belum terima rekomendasi itu. Tapi jika Inspektorat dan BKD sudah menerimanya, saya akan meminta untuk memberikan pembinaan,” ungkapnya.
Jika nanti katanya, ada ditemukan PNS yang masih ngeyel terlibat politik praktis, maka akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Tentu, harus mendahului tahapan-tahapannya. "Kalaupun kami sudah menerima laporannya, kami belum bisa menindaknya langsung. Kita akan melakukan chek dan ricek terlebih dahulu, apakah benar PNS tersebut terlibat atau tidak. Tapi jika terbukti, yang bersangkutan kami copot," katanya.
Kembali ia menghimbau kepada seluruh PNS di Kabupaten Bima ini, agar tidak melakukan apa yang dilarang. Netralitas PNS harus dijaga dalam kanca Pilkada seperti ini. "Jaga kredibilitas yang disandang, jangan mencederainya hanya karena ikut-ikutan hingga menyusahkan diri sendiri," himbaunya. (KS-05)
COMMENTS