$type=carousel$sn=0$cols=4$va=0$count=5$show=home

Anggota Dewan Akui adanaya Diskriminatif dan Kesejangan Anggaran di Wilayah Timur

Diskriminasi dan kesenjangan dalam pembagian porsi anggaran atau pembangunan dalam kebijakan pemerintahan Kota Kota Bima, terjadi diwilayah Timur Kota Bima

Kota Bima, KS – Diskriminasi dan kesenjangan dalam pembagian porsi anggaran atau pembangunan dalam kebijakan pemerintahan Kota Kota Bima, terjadi diwilayah Timur Kota Bima, atau yang dikenal dengan Daearah Pemilihan Tiga (Dapil 3) Kecamatan Raba dan Kecamatan RAsanae Timur. Hal tersebut terkuak saat Kegiatan reses anggota DPRD Kota diwilayah Dapil III masa bakti 2014 - 2019 Rabu lalu di Kelurahan Lampe, kesenjangan dan diskriminasi porsi anggaran itu diakui langsung oleh tiga wakil Rakyat utusan Dapil tiga H. Armansyah, SE (Duta PKS), Syamsurih, SH (PAN) dan Nazamuddin (PKPI).

Mereka mengaku sudah merasakan, khususnya Kota Bima bagian Timur di diskriminasi dalam pembagian porsi anggaran, karena tidak sama berasnya porsi anggaran dengan daerah bagian barat..

Hal itu ditegaskan Sembilan anggota DPRD Dapil timur, menanggapi keluhan yang disampaikan sejumlah warga yang ikut dalam reses tersebut, sejumlah warga mengaku pemerintah Kota bima, tidak adil dalam pembagian porsi anggaran pembangunan. M. Ali Wakil Ketua LPM Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur, mengatakan, kesenjangan porsi pembangunan yang terjadi diwilayah timur, tidak saja hal hal yang besar, hal hal kecil seperti pengadaan lampu atau penegrangan jalan aja, terjadi. “coba lihat pak dewan, di wilayah timur ini, lampu atau penerangan jalan aja tidak terpasang, sementara di wilayah barat itu, lampunya gemerlapan, wilayah timur ini sama halnya dengan kota mati,”keluhnya.

Menurut M. Ali, reses DPRD sering kali dilakukan, namun apa yang menjadi aspirasi masyarakat sekan akan tidak didengar, apalagi dibahas di DPRD. Buktinya, banayak sekali aspirasi yang tidak tersalurkan. “DPRD jangan hanya sebagai pendengar aspirasi yang disampaikan masyarakat, tetapi harus diperjuangkan ditingkat sidang DPRD agar didengarkan eksekutif,”pintanya.

Sementara, untuk saat ini, masih banyak yang harus disampaikan bahkan diperjuangkan oleh Anggota DPRD wilayah timur, seperti rabatnisasi gang atau pengaspalan, seperti yang dilakukan pemerintah diwilayah Barat. Sector pertanian masih memerlukan jaringan irigasi, “gang gang di wilayah timur masih banyak yang belum disentuh, demikian juga dengan DAM Ngelu yang saat ini kondisinya memprihatikan dan membutuhkan perhatian.Selain itu jebatan penguhubung jalan ke DAM tersebut saat ini dalam keadaan rusak dan roboh sehingga tidak dapat dilewati warga,”ingatnya.

Warga lain yang diberikan kesempatan yakni Yusuf, saat itu dirinya tidak banyak berkomentar hanya meminta agar rencana SMAN 6 Kota Bima diujung Timur Kota Bima harus diwujudkan, Puskesmas Rasanae Timur akibat diduga ada unsur korupsi dan kini dalam keadaan rusak berat dan kumuh, dan jalan yang dirintis Walikota Bima almarhum HM. Nur A. Latif dibagian Selatan Kelurahan Kodo tidak dilanjutkan oleh Walikota HM. Qurais H. Abidin sekarang. “Terasa pembangunan khusus dibagian Timur dianak tirikan (Diskriminatif), apakah Kodo dan Lampe ini bukan bagian dari Kota Bima,” ujar warga ini.

Menanggapi hal tersebut anggota dewan Samsurih berjanji akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait kondisi DAM Kapao, Diwu Monca dang DAM Ngelu yang ada didisekitar Kodo dan Lampe dan dirinya juga akan meminta Dinas Kebersihan untuk menurunkan Armada (Mobil kebersihan) untuk menjemput sampah yang ada didua kelurahan setempat minimal setiap 1 kali seminggu. “Kalau saja pemerintah dibawah kendali H. Qurais dan H. Arahman H. Abidin, SE ini menerapkan program Rp. 1 Milyar per kelurahan (Alokasi anggaran) tentu tidak akan terjadi diskriminatif maupun kesejangan Timur dan Barat,” jawabnya singkat menanggapi aspirasi rakyatnya.

Dengan adanya kesenjangan porsi anggaran dan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat yang aad di wilayah Timur Kota Bima teresbut, anggota DPRD Dapil tiga, meminta kepada pemerintah Kota Bima, khususnya Walikota Bima, untuk tidak menganatirikan wilayah timur, karena wilayah ti,ur dan wilayah barat adalah wilayah Kota Bima juga, yang masyarakatnya sama sama ingin merasakan perlakuan yang dari pemerintah. “seharusnya pemerintah Kota (Pemkot) Bima, selaku pengambil kebijakan, tidak memperlakukan wilayah timur seperti anak tiri, karena semua wilayah di kota Bima ini sama, kami sebagai wakil rakyat khusunya di Dapil Timur keberatan dengan adanya perlakuan diskriminasi seperti yang terjadi saat inhi,”tegasnya

Selain itu, H. Armansyah duta PKS dalam pernyataan kerasnya, menyinggung program pemerintah pada HUT ke 13 tahunnya terkait slogan Kota Tepian Air, sementara wilayah tepian air itu juga cuman ada dibagian barat, hal ini menunjukkan adanya perhatian lebih pememrintah Kota Bima, terhadap wilayah barat. “pantas warga di bagian timur merasa dianak tirikan, karena wilayah ini tidak pernah disentuh sama sekali. Bagian Timur terasa dijajah, karena masih kering. Sementara keinginan masyarakat di Timur tidak diwujudkan, dan sudah jelas sumber air bersarang di Timur dan masyarakat hingga ujung Barat menikmatinya, tapi kok dianak tirikan,” timpal mantan kontraktor ini.

Masih lanjut H. Armansyah, sosok almarhum HM. Nur A. Latif ternyata masih diidamkan oleh warga dibagian Timur. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat lebih khusus bagian Timur untuk memperjuangkan calon pemimpin 2018 mendatang yang berjiwa power membangun dan pekerja keras. Sehingga apa yang diharapkan rakyat saat ini bisa dijawab tentunya dan pada intinya pembangunan harus merata bukan berat sebelah.

Mengakhiri aspirasi masyarakat dan komentar anggota dapil III, Najamudin selaku moderator saat itu menyimpulkan, bahwa hasil reses wilayah dapil III hingga Sabtu (26/9) akan diperjuangkan di tahun 2016 mendatang dan program yang jalan saat ini (2015, red) merupakan hasil perjuangan (Reses) anggota dewan sebelumnya dari dapil yang sama pada 2014 lalu, sebelum dirinya bersama 24 anggota dewan lainnya dilantik. “Dapat saya simpulkan hasil reses di Lampe ini berdasarkan pengakuan masyarakat dan pernyataan pedis dari anggota dewan H. Armansyah dan Syamsurih untuk bagian Timur terjadi kesejangan pembangunan dan hal itu berbeda dengan bagian Barat yang diprioritaskan dibandingkan di Timur yang jalannya masih gelap gulita, akibat minimnya lampu penerangan,” ujarnya sekaligus menutup pertemuan reses itu. (KS – Irul)

COMMENTS

BLOGGER




Nama

Featured,1627,Hukum Kriminal,2144,Kesehatan,387,Korupsi,753,Olahraga,236,Opini,134,Pemerintahan,1561,Pendidikan,832,Politik,1275,Sosial Ekonomi,2603,
ltr
item
Koran Stabilitas: Anggota Dewan Akui adanaya Diskriminatif dan Kesejangan Anggaran di Wilayah Timur
Anggota Dewan Akui adanaya Diskriminatif dan Kesejangan Anggaran di Wilayah Timur
Diskriminasi dan kesenjangan dalam pembagian porsi anggaran atau pembangunan dalam kebijakan pemerintahan Kota Kota Bima, terjadi diwilayah Timur Kota Bima
Koran Stabilitas
https://www.koranstabilitas.com/2015/09/anggota-dewan-akui-adanaya.html
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/2015/09/anggota-dewan-akui-adanaya.html
true
8582696224840651461
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy