Dalam pembentukan Forum nantinya akan ada keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA, Tagana, SAR dan relawan PRB.
Bima, KS.- Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Kabupaten Bima harus menyiapkan segala potensi dan sumberdaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu -waktu bisa muncul, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan upaya strategis.
Pembentukan Forum PRB
Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan resiko bencana, BPBD kabupaten Bima atas dukungan World Neighbours (WN, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Pelestarian Alam (Gempita) dan AusAid, menggelar Pertemuan Konsolidasi Forum Multi-Staleholder Sabtu ( 29/8) di aula kantor Bupati Bima, dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.
Pertemuan konsolidasi yang diikuti lebih dari 25 peserta ini mengundang unsur Dunia Usaha, Kelompok masyarakat pencinta alam, LSM lokal dan SKPD terkait penanganan bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bima, Aries Munandar, ST, MT yang memandu forum dalam pengantarnya menyampaikan, di Kabupaten Bima terdapat lima kecamatan rawan bencana, yakni Ambalawi, Wera, Sanggar, Tambora dan Langgudu. Mencakup 10 desa sebagai pilot project pengembangan Desa Tangguh Bencana dimana dukungan ini berlangsung hingga Tahun 2019.
Menurut Aries, untuk mengantisipasi dampak bencana diperlukan keterlibatan berbagai unsur. Dalam pembentukan Forum nantinya akan ada keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA, Tagana, SAR dan relawan PRB.
Sementara itu, Bupati Bima yang diwakili Kepala Pelaksana, BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH dalam arahannya mengatakan, berkaitan dengan forum konsolidasi penanganan bencana ini, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas prakarsa dan dukungan World Neighbors (WN), Gempita dengan dukungan dana dari USAID yang melakukan pemetaan dan kajian resiko bencana dan kemudian ditindak lanjuti dengan di kabupaten Bima sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan.
Bagi Pemerintah Daerah lanjutnya, forum pada tingkat Kabupaten ini merupakan wahana strategis untuk berbagi informasi dan pengalaman para pemangku kepentingan serta menyatukan langkah dalam pengembangan program pembangunan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. "Dengan berbagai pertimbangan yang ada, keberadaan daerah tangguh bencana menjadi penting Kabupaten Bima,” kata dia.
Sesuai hasil presentasi di Kementerian Desa Transmigrasi dan PDT RI terangnya, Kabupaten Bima dan Lampung terpilih menjadi Pilot Project inisiasi Daerah Tangguh Bencana. Kabupaten Bima mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana dan mendapatkan alokasi dana sebesar dari Rp.3,4 Miliar menjadi Rp.6 Miliar lebih untuk penanganan bencana ini.
Pihaknya berharap, forum ini akan lebih meningkatkan kapasitas para pihak tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Selain itu, juga membahas secara seksama kebijakan, arah program pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan membangun kesiapsiagaan masyarakat. (KS-05)
Pembentukan Forum PRB
Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan resiko bencana, BPBD kabupaten Bima atas dukungan World Neighbours (WN, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Pelestarian Alam (Gempita) dan AusAid, menggelar Pertemuan Konsolidasi Forum Multi-Staleholder Sabtu ( 29/8) di aula kantor Bupati Bima, dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.
Pertemuan konsolidasi yang diikuti lebih dari 25 peserta ini mengundang unsur Dunia Usaha, Kelompok masyarakat pencinta alam, LSM lokal dan SKPD terkait penanganan bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bima, Aries Munandar, ST, MT yang memandu forum dalam pengantarnya menyampaikan, di Kabupaten Bima terdapat lima kecamatan rawan bencana, yakni Ambalawi, Wera, Sanggar, Tambora dan Langgudu. Mencakup 10 desa sebagai pilot project pengembangan Desa Tangguh Bencana dimana dukungan ini berlangsung hingga Tahun 2019.
Menurut Aries, untuk mengantisipasi dampak bencana diperlukan keterlibatan berbagai unsur. Dalam pembentukan Forum nantinya akan ada keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA, Tagana, SAR dan relawan PRB.
Sementara itu, Bupati Bima yang diwakili Kepala Pelaksana, BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH dalam arahannya mengatakan, berkaitan dengan forum konsolidasi penanganan bencana ini, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas prakarsa dan dukungan World Neighbors (WN), Gempita dengan dukungan dana dari USAID yang melakukan pemetaan dan kajian resiko bencana dan kemudian ditindak lanjuti dengan di kabupaten Bima sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan.
Bagi Pemerintah Daerah lanjutnya, forum pada tingkat Kabupaten ini merupakan wahana strategis untuk berbagi informasi dan pengalaman para pemangku kepentingan serta menyatukan langkah dalam pengembangan program pembangunan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. "Dengan berbagai pertimbangan yang ada, keberadaan daerah tangguh bencana menjadi penting Kabupaten Bima,” kata dia.
Sesuai hasil presentasi di Kementerian Desa Transmigrasi dan PDT RI terangnya, Kabupaten Bima dan Lampung terpilih menjadi Pilot Project inisiasi Daerah Tangguh Bencana. Kabupaten Bima mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana dan mendapatkan alokasi dana sebesar dari Rp.3,4 Miliar menjadi Rp.6 Miliar lebih untuk penanganan bencana ini.
Pihaknya berharap, forum ini akan lebih meningkatkan kapasitas para pihak tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Selain itu, juga membahas secara seksama kebijakan, arah program pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan membangun kesiapsiagaan masyarakat. (KS-05)
COMMENTS