Anggaran Negara sebesar Rp 27 Miliyar untuk paket proyek pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, diduga kuat bermasalah
Bima, KS. - Anggaran Negara sebesar Rp 27 Miliyar untuk paket proyek pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, diduga kuat bermasalah. Pasalnya, peruntukan anggaran bernilai fantastik untuk proyek di bidang Dikmen dan Dikdas itu tidak memiliki dokumen perencanaan. Celakanya, soal anggaran tersebut tidak pernah dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Justru, muncul setelah selesai jadwal pembahasan. Hal itu diungkap oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S.Sos, belum lama ini.
Ilustrasi
Duta Nasdem itu mengatakan, mata anggaran tersebut tidak pernah diusulkan oleh dinas setempat untuk dibahas.“ Rp. 27 miliar untuk paket proyek sekolah di Dikpora bermasalah. Anggaran ini tidak pernah direncanakan, bahkan tidak ada dalam dokumen tetapi sekarang muncul,”ungkapnya. Menurutnya, jika program kegiatan itu muncul setelah pembahasan di banggar dan tidak melalui perencanaan, maka akan berdampak tidak terlaksananya program.”Kalau begitu polanya, ini sudah jelas menyimpang,” terangnya.
Dikatakanya, proses perencanaan di dinas itu selalu dilakukan satu tahun sebelum diusulkan. Ketika diajukan ke DPRD untuk dibahas, maka program secara otomatis sudah siap dilaksanakan. Tetapi setelah pihaknya melakukan penelusuran, ternyata ada sekitar puluhan miliar anggaran yang diplot untuk pembangunan sekolah tanpa melalui pembahasan anggaran. “Memang kami tahu itu adalah kebutuhan, tetapi harus ada perencanaan yang jelas. Kalau perencanaanya belum ada, berarti program itu siluman. Apalagi program itu tidak ada dalam banggar DPRD,”ujarnya
Dijelaskannya, ada beberapa item program yang dimunculkan oleh Dinas Dikpora, sehingga mencapai anggaran sebesar Rp 27 Milyar. Dari jumlah itu, untuk bidang Dikmen sebesar Rp 10 milyar dan Rp 17 milyar untuk pembangunan sekolah di Bidang Dikdas. Dana itu berseumber dari APBD murni tahun 2015. “Waktu itu memang belum ada usulan atau perencanaan, sehingga saya mensinyalir itu adalah anggaran yang direkayasa,”tuturnya.
Karenanya, Edi mendesak agar penyimpangan pada dinas setempat dibongkar. Sehingga, dapat terungkap siapa aktor sesungguhnya dibalik munculnya anggaran tanpa pembahasan dibanggar.“Kejahatan itu harus dibongkar, hingga bisa terungkap siapa saja yang terlibat. Apakah ini ulah kepala bidang sendiri atau ada oknum lain,” tegasnya. Sementara, Dikpora yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita tidak berhasil dilakukan. Didatangi di kantornya, tidak juga berhasil.Menurut salah seorang staf dinas setempat, Kadis yakni Tajudin, SH sedang berada di Bandara M.Salahudin Bima."Beliau sedang berada di Bandara" kata staf dinas setempat. (KS-Anhar)
Ilustrasi
Duta Nasdem itu mengatakan, mata anggaran tersebut tidak pernah diusulkan oleh dinas setempat untuk dibahas.“ Rp. 27 miliar untuk paket proyek sekolah di Dikpora bermasalah. Anggaran ini tidak pernah direncanakan, bahkan tidak ada dalam dokumen tetapi sekarang muncul,”ungkapnya. Menurutnya, jika program kegiatan itu muncul setelah pembahasan di banggar dan tidak melalui perencanaan, maka akan berdampak tidak terlaksananya program.”Kalau begitu polanya, ini sudah jelas menyimpang,” terangnya.
Dikatakanya, proses perencanaan di dinas itu selalu dilakukan satu tahun sebelum diusulkan. Ketika diajukan ke DPRD untuk dibahas, maka program secara otomatis sudah siap dilaksanakan. Tetapi setelah pihaknya melakukan penelusuran, ternyata ada sekitar puluhan miliar anggaran yang diplot untuk pembangunan sekolah tanpa melalui pembahasan anggaran. “Memang kami tahu itu adalah kebutuhan, tetapi harus ada perencanaan yang jelas. Kalau perencanaanya belum ada, berarti program itu siluman. Apalagi program itu tidak ada dalam banggar DPRD,”ujarnya
Dijelaskannya, ada beberapa item program yang dimunculkan oleh Dinas Dikpora, sehingga mencapai anggaran sebesar Rp 27 Milyar. Dari jumlah itu, untuk bidang Dikmen sebesar Rp 10 milyar dan Rp 17 milyar untuk pembangunan sekolah di Bidang Dikdas. Dana itu berseumber dari APBD murni tahun 2015. “Waktu itu memang belum ada usulan atau perencanaan, sehingga saya mensinyalir itu adalah anggaran yang direkayasa,”tuturnya.
Karenanya, Edi mendesak agar penyimpangan pada dinas setempat dibongkar. Sehingga, dapat terungkap siapa aktor sesungguhnya dibalik munculnya anggaran tanpa pembahasan dibanggar.“Kejahatan itu harus dibongkar, hingga bisa terungkap siapa saja yang terlibat. Apakah ini ulah kepala bidang sendiri atau ada oknum lain,” tegasnya. Sementara, Dikpora yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita tidak berhasil dilakukan. Didatangi di kantornya, tidak juga berhasil.Menurut salah seorang staf dinas setempat, Kadis yakni Tajudin, SH sedang berada di Bandara M.Salahudin Bima."Beliau sedang berada di Bandara" kata staf dinas setempat. (KS-Anhar)
COMMENTS