Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima diminta untuk memperketat pengawasan terhadap money politic (politik uang) karena sangat rentan terjadi.
Bima, KS.- Tahapan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 telah dimulai sejak Kamis (27/8) lalu dan akan berlangsung hingga tiga hari sebelum tahapan pencoblosan. Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima diminta untuk memperketat pengawasan terhadap money politic (politik uang) karena sangat rentan terjadi.
Ilustrasi
“Pemilukada ini potensi politik uang akan cukup tinggi. Tapi semua itu tergantung bagaimana pengawasan Panwaslu," kata Akademisi STISIP Mbojo Bima, Abdul Kadir, M. Ap, Jumat (28/8) lalu melalui telepon seluler.
Menurut Kadir, untuk mencegah tindakan politik uang pada pemilukada Tahun 2015, Panwaslu harus memperkuat perangkat hingga tingkat kecamatan dan desa. "Penguatan perangkat Panwaslu dan KPU perlu dilakukan. Jika internal ini sudah kuat, maka politik uang bisa diatasi," nilainya.
Kata dia, politik uang sangat berpotensi mengancam masa depan Kabupaten Bima karena akan melahirkan pemimpin korupsi. "Jika kita mengamini pemberian uang. Maka sudah jelas Bima akan menghadapi masa sulit," katanya.
Masyarakat harus berani bertindak dalam memilih pemimpin. Jika ada pasangan calon atau tim yang memberikan uang maka jangan dipilih. "Saya sarankan jangan dipilih calon yang memberikan uang. Itu calon yang merusak demokrasi yang tengah dibangu," tegasnya.
Pasangan calon yang suka memainkan politik uang, harus diberi tanda. Sebab calon pemimpin yang baik tidak boleh bersikap oportunis dan pragmatis."Kalau misinya seperti itu. Maka pemimpin seperti ini hanya sibuk mengurus kelompok-kelompoknya bukan mengurus masyarakat," sambungnya.
Selain itu, ia juga meminta ke KPU agar rajin melakukan sosialisasi Pemilukada damai dan demokrasi sehat. Jika ini sudah dilakukan, maka masyarakat akan cerdas memilih pemimpin yang benar- benar diharapkan. "Banyak masyarakat yang belum mengenal profil pasangan calon. Supaya masyarakat tidak salah memilih. KPU harus rajin melakukan sosialisasi," sarannya.
Kesuksesan pilkada itu menurutnya, merupakan tanggung jawab semua kalangan. Mulai dari pasangan calon, tim pemenangan dan masyarakat banyak."Ini tanggung jawab bersama,"terangnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abullah, SH mengatakan, mengawasi politik uang sudah menjadi tugas pihaknya."Kita tetap mengawal. Politik uang sudah jelas tidak dibenarkan,"ujarnya.
Sejauh ini, belum ada laporan yang masuk tetang politik uang. Jika misalnya ada paslon yang terbukti dan terlibat pada politik uang, maka konsekuensinya didiskualifikasi."Kita tidak main-main. Jika dapat kami akan sikat,"tegas pria yang akrab disapa Ebid ini via hp. (KS-05)
Ilustrasi
“Pemilukada ini potensi politik uang akan cukup tinggi. Tapi semua itu tergantung bagaimana pengawasan Panwaslu," kata Akademisi STISIP Mbojo Bima, Abdul Kadir, M. Ap, Jumat (28/8) lalu melalui telepon seluler.
Menurut Kadir, untuk mencegah tindakan politik uang pada pemilukada Tahun 2015, Panwaslu harus memperkuat perangkat hingga tingkat kecamatan dan desa. "Penguatan perangkat Panwaslu dan KPU perlu dilakukan. Jika internal ini sudah kuat, maka politik uang bisa diatasi," nilainya.
Kata dia, politik uang sangat berpotensi mengancam masa depan Kabupaten Bima karena akan melahirkan pemimpin korupsi. "Jika kita mengamini pemberian uang. Maka sudah jelas Bima akan menghadapi masa sulit," katanya.
Masyarakat harus berani bertindak dalam memilih pemimpin. Jika ada pasangan calon atau tim yang memberikan uang maka jangan dipilih. "Saya sarankan jangan dipilih calon yang memberikan uang. Itu calon yang merusak demokrasi yang tengah dibangu," tegasnya.
Pasangan calon yang suka memainkan politik uang, harus diberi tanda. Sebab calon pemimpin yang baik tidak boleh bersikap oportunis dan pragmatis."Kalau misinya seperti itu. Maka pemimpin seperti ini hanya sibuk mengurus kelompok-kelompoknya bukan mengurus masyarakat," sambungnya.
Selain itu, ia juga meminta ke KPU agar rajin melakukan sosialisasi Pemilukada damai dan demokrasi sehat. Jika ini sudah dilakukan, maka masyarakat akan cerdas memilih pemimpin yang benar- benar diharapkan. "Banyak masyarakat yang belum mengenal profil pasangan calon. Supaya masyarakat tidak salah memilih. KPU harus rajin melakukan sosialisasi," sarannya.
Kesuksesan pilkada itu menurutnya, merupakan tanggung jawab semua kalangan. Mulai dari pasangan calon, tim pemenangan dan masyarakat banyak."Ini tanggung jawab bersama,"terangnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abullah, SH mengatakan, mengawasi politik uang sudah menjadi tugas pihaknya."Kita tetap mengawal. Politik uang sudah jelas tidak dibenarkan,"ujarnya.
Sejauh ini, belum ada laporan yang masuk tetang politik uang. Jika misalnya ada paslon yang terbukti dan terlibat pada politik uang, maka konsekuensinya didiskualifikasi."Kita tidak main-main. Jika dapat kami akan sikat,"tegas pria yang akrab disapa Ebid ini via hp. (KS-05)
COMMENTS