Meneurut Edy Muchlis, sudah tidak ada lagi asset yang akan diserahkan ke Pemerintah Kota Bima, karena pada saat terjadinya pemekaran wilayah Kota dan Kabupaten Bima
Bima, KS. - Menanggapi pernyataan Walikota Bima beberapa waktu lalu terkait masih banyaknya asset Pemerintah Kabupaten Bima yang berlokasi di Kota Bima yang belum diserahkan, mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis, S.Sos.
Edy Muchlis, S.Sos.
Meneurut Edy Muchlis, sudah tidak ada lagi asset yang akan diserahkan ke Pemerintah Kota Bima, karena pada saat terjadinya pemekaran wilayah Kota dan Kabupaten Bima, seluruh asset yang diperlukan baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi persyaratan lahirnya sebuah pemerintahan baru telah terpenuhi dan telah diserahkan semuanya.
“Sesuai perintah undang-uandang pemerintah Kabupaten Bima, telah memenuhi kewajibannya, sebagai daerah induk, untuk itu menurut saya, sudah tidak lagi asset yang akan diserahkan atau dihibahkan ke pemerintah Kota Bima,”katanya menanggapi pernyataan Walikota Bima H Qurais H Abidin, di Kantor DPRD Kabupaten Bima belum lama ini.
Untuk itu, pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima agar tidak terlalu berharap banyak terkait dengan asset, karena pemerintah Kabupaten Bima juga masih banyak membutuhkan asset demi kelanjuta pebangunan di Kabupaten Bima.”karena Kota Bima bukan lagi bayi yang harus disusui lagi, apalagi usia Kota Bima saat ini sudah encapai usia remaja, yang seharusnya sudah bisa mandiri, dan tidak terlalu mengharapkan asupan dari pihak lain,”ujarnya.
Pernyataan Walikota Bima saat Apel Pagi senin lalu, dinilai Edy Muchlis, sebagai pernyataan provokatif, karena telah mendiskreditkan Kabupaten Induk, terkait dengan asalah asset,”Walikota tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena akan mebawa preseden buruk bagi kedua pemerintahan yang secara historis adalah satu,”tuturnya.
Meneurut Edy, sapaan akrab duta Partai Nasdem itu, Walikota harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemkab Bima dengan menjalin komunikasi yang baik pula “Masalah asset tidak perlu dengan cara cara yang provokatif, itu dapat dikounikasikan dengan baik, baik dengan kepala daerah maupun dengan kembaga DPRD, karena ada tiga prinsip dasar yang berkaitan dengan asset, yang pertama dapat dijual ke pihak ketiga, kedua dapat ditukar guling dan ketiga dapat dihibahkan, tergantung dari kebutuhan pemilik asset, apalagi saat ini pemkab Bima, masih banyak membutuhkan anggaran untuk kelanjutan pebangunan di Kabupaten Bima,”pungkasnya. (KS.Mul)
Edy Muchlis, S.Sos.
Meneurut Edy Muchlis, sudah tidak ada lagi asset yang akan diserahkan ke Pemerintah Kota Bima, karena pada saat terjadinya pemekaran wilayah Kota dan Kabupaten Bima, seluruh asset yang diperlukan baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi persyaratan lahirnya sebuah pemerintahan baru telah terpenuhi dan telah diserahkan semuanya.
“Sesuai perintah undang-uandang pemerintah Kabupaten Bima, telah memenuhi kewajibannya, sebagai daerah induk, untuk itu menurut saya, sudah tidak lagi asset yang akan diserahkan atau dihibahkan ke pemerintah Kota Bima,”katanya menanggapi pernyataan Walikota Bima H Qurais H Abidin, di Kantor DPRD Kabupaten Bima belum lama ini.
Untuk itu, pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima agar tidak terlalu berharap banyak terkait dengan asset, karena pemerintah Kabupaten Bima juga masih banyak membutuhkan asset demi kelanjuta pebangunan di Kabupaten Bima.”karena Kota Bima bukan lagi bayi yang harus disusui lagi, apalagi usia Kota Bima saat ini sudah encapai usia remaja, yang seharusnya sudah bisa mandiri, dan tidak terlalu mengharapkan asupan dari pihak lain,”ujarnya.
Pernyataan Walikota Bima saat Apel Pagi senin lalu, dinilai Edy Muchlis, sebagai pernyataan provokatif, karena telah mendiskreditkan Kabupaten Induk, terkait dengan asalah asset,”Walikota tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena akan mebawa preseden buruk bagi kedua pemerintahan yang secara historis adalah satu,”tuturnya.
Meneurut Edy, sapaan akrab duta Partai Nasdem itu, Walikota harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemkab Bima dengan menjalin komunikasi yang baik pula “Masalah asset tidak perlu dengan cara cara yang provokatif, itu dapat dikounikasikan dengan baik, baik dengan kepala daerah maupun dengan kembaga DPRD, karena ada tiga prinsip dasar yang berkaitan dengan asset, yang pertama dapat dijual ke pihak ketiga, kedua dapat ditukar guling dan ketiga dapat dihibahkan, tergantung dari kebutuhan pemilik asset, apalagi saat ini pemkab Bima, masih banyak membutuhkan anggaran untuk kelanjutan pebangunan di Kabupaten Bima,”pungkasnya. (KS.Mul)
COMMENTS