Dibantah oleh pimpinan Komisi I, Masdin Idris, SP yang didampingi Ketua Komisi I Sulaiman MT, SH kepada Koran ini Kamis kemarin membantah keras, jika anggota komisi I telah menerima uang dimaksud.
Bima, KS.- Pemberitaan Koran Stabilitas edisi sebelumnya, yang memberitakan tentang oknum anggota Komisi I menerima uang tutup mulut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima dibantah oleh pimpinan Komisi I, Masdin Idris, SP yang didampingi Ketua Komisi I Sulaiman MT, SH kepada Koran ini Kamis kemarin membantah keras, jika anggota komisi I telah menerima uang dimaksud.
Pimpinan komisi I, Masdin, SP
Menurutnya, informasi yang beredar itu hanya fitnah yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Komisi I tidak pernah menerima uang dari BKD untuk tidak mempermasalahkan kasus K2 lagi. “Tidak pernah kita terima uang sepersen pun dari BKD. Kita bukan bungkam, tetapi kewenangan kita sudah selesai setelah kami melaporkannya ke Kejaksaan dan Polda NTB. Karena kasus itu sedang ditangani oleh Polda NTB, kita sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap kasus itu, karena itu tugas para penegak hukum, kita tidak boleh ikut campur kecuali mengawasinya,” tegasnya membantah.
Lanjutnya, mengenai SMS yang beredar itu akan ditindaklanjuti oleh Komisi I, sebab isi SMS itu sudah mencemarkan nama baik anggota Komisi I yang telah melaporkan kasus K2 tersebut. “Orang yang menyebarkan SMS itu menurutnya bisa kena UU ITE. Pihaknya melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok apalagi untuk pribadi anggota DPRD yang ada di Komisi I,”ancamnya.
Diakuinya, memang pemanggilan BKD pada hari Selasa kemarin, untuk mengklarifikasi SMS yang beredar tersebut, agar tidak menjadi virus yang mencederai anggota DPRD dan lembaga. Namun dirinya heran kenapa masalah itu bisa sampai keluar di Koran.
Sekedar diketahui, sebelumnya Komisi I pernah memanggil BKD beberapa kali terkait kasus K2, mulai dari dugaan pemalsuan data K2, hingga dugaan pengumpulan uang jutaan rupiah di masing-masing pegawai K2 yang lolos PNS oleh BKD. “Atas dasar laporan masyarakat dan LSM, Komisi I bersikap dan memanggil BKD untuk klarifikasi, yang berujung pada penyerahan laporan oleh komisi I ke Kejakasan dan kepolisian,”jelasnya.
Diakhir komentarnya, Masdin meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda NTB untuk segera menuntaskan kasus K2 tersebut. “Polisi harus segera menuntaskan kasus itu, sehingga terungkap siapa saja yang terlibat dan berada dibalik kasus tersebut. Kasus itu sudah ditangani Polda dan harus segera dituntaskan. Saya kembali tegaskan bahwa kita tidak bungkam apalagi menerima uang dari BKD, itu tidak benar,” tegasnya.(KS-Abbie)
Pimpinan komisi I, Masdin, SP
Menurutnya, informasi yang beredar itu hanya fitnah yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Komisi I tidak pernah menerima uang dari BKD untuk tidak mempermasalahkan kasus K2 lagi. “Tidak pernah kita terima uang sepersen pun dari BKD. Kita bukan bungkam, tetapi kewenangan kita sudah selesai setelah kami melaporkannya ke Kejaksaan dan Polda NTB. Karena kasus itu sedang ditangani oleh Polda NTB, kita sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap kasus itu, karena itu tugas para penegak hukum, kita tidak boleh ikut campur kecuali mengawasinya,” tegasnya membantah.
Lanjutnya, mengenai SMS yang beredar itu akan ditindaklanjuti oleh Komisi I, sebab isi SMS itu sudah mencemarkan nama baik anggota Komisi I yang telah melaporkan kasus K2 tersebut. “Orang yang menyebarkan SMS itu menurutnya bisa kena UU ITE. Pihaknya melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok apalagi untuk pribadi anggota DPRD yang ada di Komisi I,”ancamnya.
Diakuinya, memang pemanggilan BKD pada hari Selasa kemarin, untuk mengklarifikasi SMS yang beredar tersebut, agar tidak menjadi virus yang mencederai anggota DPRD dan lembaga. Namun dirinya heran kenapa masalah itu bisa sampai keluar di Koran.
Sekedar diketahui, sebelumnya Komisi I pernah memanggil BKD beberapa kali terkait kasus K2, mulai dari dugaan pemalsuan data K2, hingga dugaan pengumpulan uang jutaan rupiah di masing-masing pegawai K2 yang lolos PNS oleh BKD. “Atas dasar laporan masyarakat dan LSM, Komisi I bersikap dan memanggil BKD untuk klarifikasi, yang berujung pada penyerahan laporan oleh komisi I ke Kejakasan dan kepolisian,”jelasnya.
Diakhir komentarnya, Masdin meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda NTB untuk segera menuntaskan kasus K2 tersebut. “Polisi harus segera menuntaskan kasus itu, sehingga terungkap siapa saja yang terlibat dan berada dibalik kasus tersebut. Kasus itu sudah ditangani Polda dan harus segera dituntaskan. Saya kembali tegaskan bahwa kita tidak bungkam apalagi menerima uang dari BKD, itu tidak benar,” tegasnya.(KS-Abbie)
COMMENTS