Besaran anggaran tersebut adalah Rp 3 Miliyar, namun dana sebesar itu disayangkan oleh berbagai kalangan, karena manejemennya yang kurang bagus
Bima, KS.- Dana SPP yang digulirkan oleh UPK PNPM Kecamatan Wera berjumlah fantastis, besaran anggaran tersebut adalah Rp 3 Miliyar, namun dana sebesar itu disayangkan oleh berbagai kalangan, karena manejemennya yang kurang bagus, sehingga uang terebut masih banyak yang mengendap ditangan kelompok. Anehnya, kelompok masyarakat yang punya KTP, seperti yang tercantum pada proposal, saat didatangi oleh Fasilitator Kecamatan (FK) yang bertugas sebagai pendamping di kecamatan Wera, tidak mengaku menerima Dana SPP tersebut.
Lantas siapa oknum yang memanfaatkan uang tersebut ? Fasilitator Kecamatan Wera Sutasman, yang ditemui Koran Stabilitas di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan,dirinya sudah pernah mendampingi tim dari Kabupaten yang mengaudit keuangan di UPK Wera, ”Saat turun kami langsung menanyakan pada pihak kelompok, mereka mengaku tidak tau tentang uang SPP, malah kelompok masyarakat balik bertanya pada kami dengan wajah keheranan, uang SPP apa?, hal itu kami temukan bukan hanya pada satu kelompok,”ujarnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah kelompok yang didatangi, namun mereka memberikan jawaban yang sama bahwa mereka tidak pernah menerima uang tersebut, hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan berbagai pihak termasuk bagi Fasilitator Kecamatan maupun Kabupaten. “kalau kelompok mengaku tidak terima, lantas uang tersebut siapa yang pakai, ini yang membuat kami juga heran,“ akunya heran.
Kata Sutasman,Sejak di aktifkan kembali mulai 1 juli sampai saat ini (minggu lalu-Red) hanya FK dan FT saja yang ada di kantor. Terkait dengan jumlah dana terakhir yang dicairkan oleh UPK, dia mengaku tidak ada arsip yang bisa mereka temukan, “tapi kalau runut dari hasil print out yang saya ambil di Bank BRI Unit Tawali, ternyata UPK telah melakuan tiga kali pencairan, dua kali pencairan di lakukan pada bulan November 2015, yakni pada tanggal 11 Februari 2015 sebanyak Rp.222.000.000,- dan pencairan kedua, pada tanggal 22- Februari- 2015 sebanyak 17 juta rupiah, sementara pencairan terakhir dilakukan pada bulan berikutnya, tepatnya tanggal 14 Maret- 2015, sebanyak Rp. 133.000.000, mengenai kelompok mana saja yang mendapatkan suntikan dana tersebut, saya tidak tau, karena tidak ada arsip yang kami temukan di kantor UPK,” imbuhnya.
Ketua Badan Komunikasi Antar Desa (BKAD) Ishaka yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Via Phone mengatakan, ia mengaku menandatangani pencairan pada bulan februari 2015 lalu hanya untuk 6 kelompok saja, mengenai jumlah uangnya dia juga mengaku tidak tahu,” tapi di perkirakan sebanyak 60 juta rupiah, selebihnya saya tidak tau, dan saya pun tidak ikut tanda tangan,” ujarnya.
Disinggung Mengenai Bendahara UPK yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan, ketua BKAD yang masih aktif jadi Kades Tadewa ini, mengakui bahwa dirinya kurang mengetahui dengan jelas, kerena belum menerima surat pengunduran diri dari bendahara tersebut. (KS.Uki)
Lantas siapa oknum yang memanfaatkan uang tersebut ? Fasilitator Kecamatan Wera Sutasman, yang ditemui Koran Stabilitas di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan,dirinya sudah pernah mendampingi tim dari Kabupaten yang mengaudit keuangan di UPK Wera, ”Saat turun kami langsung menanyakan pada pihak kelompok, mereka mengaku tidak tau tentang uang SPP, malah kelompok masyarakat balik bertanya pada kami dengan wajah keheranan, uang SPP apa?, hal itu kami temukan bukan hanya pada satu kelompok,”ujarnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah kelompok yang didatangi, namun mereka memberikan jawaban yang sama bahwa mereka tidak pernah menerima uang tersebut, hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan berbagai pihak termasuk bagi Fasilitator Kecamatan maupun Kabupaten. “kalau kelompok mengaku tidak terima, lantas uang tersebut siapa yang pakai, ini yang membuat kami juga heran,“ akunya heran.
Kata Sutasman,Sejak di aktifkan kembali mulai 1 juli sampai saat ini (minggu lalu-Red) hanya FK dan FT saja yang ada di kantor. Terkait dengan jumlah dana terakhir yang dicairkan oleh UPK, dia mengaku tidak ada arsip yang bisa mereka temukan, “tapi kalau runut dari hasil print out yang saya ambil di Bank BRI Unit Tawali, ternyata UPK telah melakuan tiga kali pencairan, dua kali pencairan di lakukan pada bulan November 2015, yakni pada tanggal 11 Februari 2015 sebanyak Rp.222.000.000,- dan pencairan kedua, pada tanggal 22- Februari- 2015 sebanyak 17 juta rupiah, sementara pencairan terakhir dilakukan pada bulan berikutnya, tepatnya tanggal 14 Maret- 2015, sebanyak Rp. 133.000.000, mengenai kelompok mana saja yang mendapatkan suntikan dana tersebut, saya tidak tau, karena tidak ada arsip yang kami temukan di kantor UPK,” imbuhnya.
Ketua Badan Komunikasi Antar Desa (BKAD) Ishaka yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Via Phone mengatakan, ia mengaku menandatangani pencairan pada bulan februari 2015 lalu hanya untuk 6 kelompok saja, mengenai jumlah uangnya dia juga mengaku tidak tahu,” tapi di perkirakan sebanyak 60 juta rupiah, selebihnya saya tidak tau, dan saya pun tidak ikut tanda tangan,” ujarnya.
Disinggung Mengenai Bendahara UPK yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan, ketua BKAD yang masih aktif jadi Kades Tadewa ini, mengakui bahwa dirinya kurang mengetahui dengan jelas, kerena belum menerima surat pengunduran diri dari bendahara tersebut. (KS.Uki)
COMMENTS