Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengelar aksi didepan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pertambangan dan Energi Kota Bima.
Kota Bima, KS.– Keberadaan organisasi masyarakat, LSM dan organisasi kemahasiswaan di Bima sebagai salah satu elemen yang mengawasi serta mengontrol penyelenggara pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan teramat dibutuhkan. Terutama dalam mengkritik ketimpangan yang terjadi, beragam aksi protes melalui demonstrasi pun kerap kali dilakukan element mahasiswa. Kali ini, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengelar aksi didepan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pertambangan dan Energi Kota Bima.
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Dalam aksinya, kalangan mahasiswa tersebut mengangkat persoalan yang sedang dan sudah lama dialami masyarakat Oi Mbo Ntonggu, termasuk alokasi Anggaran Negara Tahun 2015 untuk proyek rehabilitasi jalan dan deker di Oi Mbo. Masalahnya, terindetifikasi dugaan penyimpangan pada proyek yang dikerjakan pihak ketiga yakni PT. Tukad Mas. ”Kami menemukan dugaan pelanggaran hukum pada proyek yang menghabsikan anggaran negara itu. Salah satunya, dugaan pengurangan volume pekerjaan, misalnya pekerjaan dengan 5 M, tapi yang dikerjakan hanya 3 meter saja. Lantas, 2 M dikemanakan,” ungkap koordinator lapangan (Korlap), Syarif Rahman saat berorasi di instansi tersebut kamis (22/10).
Atas indikasi pelanggaran hukum dalam pekerjaan tersebut, massa aksi meminta pemerintah daerah (pemda) sebagai penerima manfaat agar bertanggungjawab. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan dalam kaitan itu bersumber dari negara, anggaran dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.”Penggunaan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan, kalau pekerjaan fisik diduga menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB), bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut,” tandasnya.
Selain itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kota (pemkot) Bima melalui PU yang ada di daerah memperhatikan kerusakan jalan ekonomi Oi Mbo. Bahkan, instansi itu diminta bertanggungjawab atas kerusakan jalan ekonomi tersebut. Mengingat, keberadaan jalan tersebut teramat penting dan dibutuhkan demi kelancaran aktifitas warga, lebih-lebih warga tani.”Kerusakan jalan ekonomi itu jangan dipandang sebelah mata, mana bukti kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masalah yang sudah dan sedang dialami rakyatnya.Kami minta tunjukan keseriusan pemerintah lewat tindakan nyata, segera alokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan ekonomi tersebut,” pintanya.
Desakan tidak hanya dialamatkan untuk pihak Eksekutif, tetapi juga terhadap Legislatif sebagai Lembaga Wakil rakyat yang mengontrol dan mengawasi eksekutif, lebih-lebih memperjuangkan beragam persoalan, aspirasi rakyat. Apalagi, masalah yang sudah dan sedang dialami warga oi mbo hingga saat ini yakni kondisi kerusakan jalan ekonomi.Termasuk, dugaan penyimpangan pada proyek rehabilitasi jalan dan deker.”Kami mendesak para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan untuk segera mengambil sikap, panggil eksekutif dan rekanan (tukad mas) sebagai pelaksana pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Jika tuntutan tidak ditanggapi, pihaknya bahkan mengancam akan mengambil sikap yang menurut mereka benar. Bentuknya, akan terjadi tragedi dan peradilan jalan di kelurahan setempat. Dasarnya, tidak ada respon dan sikap serius pemerintah ada tuntutan tersebut.”Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, maka jangan salahkan kami apabila terjadi masalah dikemudian hari,” ancamnya.(KS-Anhar/ Her)
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Dalam aksinya, kalangan mahasiswa tersebut mengangkat persoalan yang sedang dan sudah lama dialami masyarakat Oi Mbo Ntonggu, termasuk alokasi Anggaran Negara Tahun 2015 untuk proyek rehabilitasi jalan dan deker di Oi Mbo. Masalahnya, terindetifikasi dugaan penyimpangan pada proyek yang dikerjakan pihak ketiga yakni PT. Tukad Mas. ”Kami menemukan dugaan pelanggaran hukum pada proyek yang menghabsikan anggaran negara itu. Salah satunya, dugaan pengurangan volume pekerjaan, misalnya pekerjaan dengan 5 M, tapi yang dikerjakan hanya 3 meter saja. Lantas, 2 M dikemanakan,” ungkap koordinator lapangan (Korlap), Syarif Rahman saat berorasi di instansi tersebut kamis (22/10).
Atas indikasi pelanggaran hukum dalam pekerjaan tersebut, massa aksi meminta pemerintah daerah (pemda) sebagai penerima manfaat agar bertanggungjawab. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan dalam kaitan itu bersumber dari negara, anggaran dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.”Penggunaan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan, kalau pekerjaan fisik diduga menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB), bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut,” tandasnya.
Selain itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kota (pemkot) Bima melalui PU yang ada di daerah memperhatikan kerusakan jalan ekonomi Oi Mbo. Bahkan, instansi itu diminta bertanggungjawab atas kerusakan jalan ekonomi tersebut. Mengingat, keberadaan jalan tersebut teramat penting dan dibutuhkan demi kelancaran aktifitas warga, lebih-lebih warga tani.”Kerusakan jalan ekonomi itu jangan dipandang sebelah mata, mana bukti kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masalah yang sudah dan sedang dialami rakyatnya.Kami minta tunjukan keseriusan pemerintah lewat tindakan nyata, segera alokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan ekonomi tersebut,” pintanya.
Desakan tidak hanya dialamatkan untuk pihak Eksekutif, tetapi juga terhadap Legislatif sebagai Lembaga Wakil rakyat yang mengontrol dan mengawasi eksekutif, lebih-lebih memperjuangkan beragam persoalan, aspirasi rakyat. Apalagi, masalah yang sudah dan sedang dialami warga oi mbo hingga saat ini yakni kondisi kerusakan jalan ekonomi.Termasuk, dugaan penyimpangan pada proyek rehabilitasi jalan dan deker.”Kami mendesak para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan untuk segera mengambil sikap, panggil eksekutif dan rekanan (tukad mas) sebagai pelaksana pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Jika tuntutan tidak ditanggapi, pihaknya bahkan mengancam akan mengambil sikap yang menurut mereka benar. Bentuknya, akan terjadi tragedi dan peradilan jalan di kelurahan setempat. Dasarnya, tidak ada respon dan sikap serius pemerintah ada tuntutan tersebut.”Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, maka jangan salahkan kami apabila terjadi masalah dikemudian hari,” ancamnya.(KS-Anhar/ Her)
COMMENTS