Setda Bima, Drs, H.M.Taufik Hak, M.Si, mengeluarkan kembali surat teguran II tentang penertiban kendaraan dinas
Madapangga, KS.- Karena tidak diindahkan surat teguran pertama, pemerintah kabupaten bima atas nama Setda Bima, Drs, H.M.Taufik Hak, M.Si, mengeluarkan kembali surat teguran II tentang penertiban kendaraan dinas, dengan nomor surat, 089 / 290 / 03.9 / 2015, menindaklanjuti surat nomor 024/247/03.9/2015 perihal, Penertiban Kendaraan Dinas tertanggal 22 agustus 2015 guna penertiban dan pemanfaatan asset khususnya Kendaraan Dinas Pemerintah.
Surat tersebut ditujuakn pada, tujuh orang yang bertugas di Wilayah Kecamatan Madapangga, dianataranya yang bertugas sebagai Badan Pengawas, Penilik, juga Kepala sekolah,surat tersebut dilayangkan lewat UPT Dikpora Kecamatan Madapangga, selanjtnya UPT Dikpora melanjutkan pada masing masing yang bersangkutan.
Kepala UPT Dikpora Kecamatan Madapangga M.Said Ahmad S.Pd M.Pd. ditemui di Kantornya, menjelaskan memang benar adanya surat edaran tersebut, dan surat tersebut sudah diserahkan pada masing masing yang punya nama. Seperti H.Hanafi M.Saleh S.Ag, Asrah M. Ali, jelasnya tujuh orang -jawabnya singkat.
Stabilitas pun menuncur kesalah satu sekolah terpencil, dimana sekolah itu dibawah kendali salah seorang Kepala Sekolah yang juga menerima surat teguran II yakni Ibrahim Mali S.Pd. kebetulan lagi duduk bersama salah seorang guru, juga menerima surat Teguran II, yakni Khairullah S.Pd. keduanyapun mengangkat bicara,.
Di depan Stabilitas, Ibrahim selaku Kepala Sekolah yang menerima surat teguran II, menyatakan, saya sedikit menyesal, sudah ditempatkan di daerah terpencil, ditarik lagi motor dinas, apa si yang salah, kata Ibrahim, coba bayangkan, dengan jarak yang begitu jauh, motor dinas,sementara satatus saya masih kepala sekolah, penarikan motor ini sepertinya ada unsur politik, jangan lah dikaitkan dengan pendidikan, katanya sedikitengeluh, dengan raut wajah kecewa.tegasnya , status saya pun masih kepala sekolah, koq motor dinas ditarik, katanya sedikit tegas,
Sementara, Khairullah S.Pd, yang mendapinginya, ikut berbicara, saya juga merasa heran, kenapa hanya kami tujuh orang saja yang diberikan teguran, kanapa yang lain tidak, di Kecamatan Bolo, miasalnya, tidak ada hal seperti ini, bahkan masih banyak beredar motor dinas dimanfaatkan oleh orang yang sudah pension, tapi tidak ada teguran, jangan karena unsur politik, dan kekuasaan, sewenang wenang mengeluarkan surat teguran, kalau bisa, jangan sebagian saja diperlakukan seperti ini, tapi harus keseluruhan, tandasnya tegas.demikian juga disampaikan oleh Asrah M.Ali S.pd, dikediamannya.
Stabilitas melanjutkan perjalanan menuju salah seorang yang juga mendapat surat teguran II, yakni H.Hanafi M.Saleh S.Ag. menuturkan nada yang sama.H.Hanafi mengatakan, saya sedikit menyesal dengan surat teguran ini, kenapa hanya sebagian orang saja, diturunkan surat teguran,kenapa yang lain tidak, kalaupun bagi saya, sudah siap mengembalikan motor tersebut, Cuma yang saya sesali, kenapa sebagian orang saja, kenapa tidak semuanya, katanya singkat.
Panatauan Stabilitas dilapangan, memang benar adanya, sebanyak tujuh orang menerima surat teguran II tentang Penertiban Aset Pemerintah khusus Motor Dinas. Adapun tujuh nama tersebut, H.Hanafi M.Saleh, mantan Pengawas namun sudah pensiun,dua, H.Mansyur Agani S.Pd, Pengawas untuk SMP dan masih beertugas, kenapa motornya ditarik ? tiga,Asrah M.Ali,S.Pd, mantan Kepala sekolah jadi guru biasa pada SDN Tonda, empat, Khairullah S.Pd, mantan kepala sekolah sekarang jadi guru biasa, itupun didaerah terpencil, lima, Syaifudin H.Jakariah S.Pd, mantan kepala sekolah SMP Campa dibuang jauh di pedalaman menjadi guru biasa, enam, Ibrahim M.Ali, S.Pd, masih menjadi Kepala Sekolah yaitu di daerah terpencil sebagai Kepala Sekolah SDN Sori Owo, kenapa motornya ditarik ? dan terakhir Syamsudin A.Ma.Pd. mantan Penilik, dijadikan guru biasa.
Stabilitas berpendapat, agar semuanya bisa diklarifikasi kembali, karena masih ada yang aktif sebagai Pimpinan, koq motor dinas ditarik, sisi lain, jangan ada dendam politik yang memunculkan instabilitas untuk jajaran pendidikan, seperti contoh, di SDN Sori Owo dibawah kendali Ibrahim M.Ali S.Pd dan dan seorang guru mantan Kepala sekolah SDN Sori Owo juga memberikan kekhawatiran, dari seluruh siswa akan dialihkan kesekolah lain, itu adalah suatu ancaman bagi Pendidikan.
SDN Sori Owo, adalah salah satu sekolah daerah terpencil, dan memang seharusnya kepala sekolah harus memiliki motor dinas, disisi lain sekolah tersebut , ibarat sekolah Rumpun hijau, karena sangat sembrawut,dan bias saja Ular Sawah akan bersekolah bersama siswa, dimanakah hati pemerintah melihat sekolah tersebut ? lebih lebih Dinas Dikpora Kabupaten Bima, dibawah Kendali Putra Sila, tolong buka matanya. ( KS. Soka )
Surat tersebut ditujuakn pada, tujuh orang yang bertugas di Wilayah Kecamatan Madapangga, dianataranya yang bertugas sebagai Badan Pengawas, Penilik, juga Kepala sekolah,surat tersebut dilayangkan lewat UPT Dikpora Kecamatan Madapangga, selanjtnya UPT Dikpora melanjutkan pada masing masing yang bersangkutan.
Kepala UPT Dikpora Kecamatan Madapangga M.Said Ahmad S.Pd M.Pd. ditemui di Kantornya, menjelaskan memang benar adanya surat edaran tersebut, dan surat tersebut sudah diserahkan pada masing masing yang punya nama. Seperti H.Hanafi M.Saleh S.Ag, Asrah M. Ali, jelasnya tujuh orang -jawabnya singkat.
Stabilitas pun menuncur kesalah satu sekolah terpencil, dimana sekolah itu dibawah kendali salah seorang Kepala Sekolah yang juga menerima surat teguran II yakni Ibrahim Mali S.Pd. kebetulan lagi duduk bersama salah seorang guru, juga menerima surat Teguran II, yakni Khairullah S.Pd. keduanyapun mengangkat bicara,.
Di depan Stabilitas, Ibrahim selaku Kepala Sekolah yang menerima surat teguran II, menyatakan, saya sedikit menyesal, sudah ditempatkan di daerah terpencil, ditarik lagi motor dinas, apa si yang salah, kata Ibrahim, coba bayangkan, dengan jarak yang begitu jauh, motor dinas,sementara satatus saya masih kepala sekolah, penarikan motor ini sepertinya ada unsur politik, jangan lah dikaitkan dengan pendidikan, katanya sedikitengeluh, dengan raut wajah kecewa.tegasnya , status saya pun masih kepala sekolah, koq motor dinas ditarik, katanya sedikit tegas,
Sementara, Khairullah S.Pd, yang mendapinginya, ikut berbicara, saya juga merasa heran, kenapa hanya kami tujuh orang saja yang diberikan teguran, kanapa yang lain tidak, di Kecamatan Bolo, miasalnya, tidak ada hal seperti ini, bahkan masih banyak beredar motor dinas dimanfaatkan oleh orang yang sudah pension, tapi tidak ada teguran, jangan karena unsur politik, dan kekuasaan, sewenang wenang mengeluarkan surat teguran, kalau bisa, jangan sebagian saja diperlakukan seperti ini, tapi harus keseluruhan, tandasnya tegas.demikian juga disampaikan oleh Asrah M.Ali S.pd, dikediamannya.
Stabilitas melanjutkan perjalanan menuju salah seorang yang juga mendapat surat teguran II, yakni H.Hanafi M.Saleh S.Ag. menuturkan nada yang sama.H.Hanafi mengatakan, saya sedikit menyesal dengan surat teguran ini, kenapa hanya sebagian orang saja, diturunkan surat teguran,kenapa yang lain tidak, kalaupun bagi saya, sudah siap mengembalikan motor tersebut, Cuma yang saya sesali, kenapa sebagian orang saja, kenapa tidak semuanya, katanya singkat.
Panatauan Stabilitas dilapangan, memang benar adanya, sebanyak tujuh orang menerima surat teguran II tentang Penertiban Aset Pemerintah khusus Motor Dinas. Adapun tujuh nama tersebut, H.Hanafi M.Saleh, mantan Pengawas namun sudah pensiun,dua, H.Mansyur Agani S.Pd, Pengawas untuk SMP dan masih beertugas, kenapa motornya ditarik ? tiga,Asrah M.Ali,S.Pd, mantan Kepala sekolah jadi guru biasa pada SDN Tonda, empat, Khairullah S.Pd, mantan kepala sekolah sekarang jadi guru biasa, itupun didaerah terpencil, lima, Syaifudin H.Jakariah S.Pd, mantan kepala sekolah SMP Campa dibuang jauh di pedalaman menjadi guru biasa, enam, Ibrahim M.Ali, S.Pd, masih menjadi Kepala Sekolah yaitu di daerah terpencil sebagai Kepala Sekolah SDN Sori Owo, kenapa motornya ditarik ? dan terakhir Syamsudin A.Ma.Pd. mantan Penilik, dijadikan guru biasa.
Stabilitas berpendapat, agar semuanya bisa diklarifikasi kembali, karena masih ada yang aktif sebagai Pimpinan, koq motor dinas ditarik, sisi lain, jangan ada dendam politik yang memunculkan instabilitas untuk jajaran pendidikan, seperti contoh, di SDN Sori Owo dibawah kendali Ibrahim M.Ali S.Pd dan dan seorang guru mantan Kepala sekolah SDN Sori Owo juga memberikan kekhawatiran, dari seluruh siswa akan dialihkan kesekolah lain, itu adalah suatu ancaman bagi Pendidikan.
SDN Sori Owo, adalah salah satu sekolah daerah terpencil, dan memang seharusnya kepala sekolah harus memiliki motor dinas, disisi lain sekolah tersebut , ibarat sekolah Rumpun hijau, karena sangat sembrawut,dan bias saja Ular Sawah akan bersekolah bersama siswa, dimanakah hati pemerintah melihat sekolah tersebut ? lebih lebih Dinas Dikpora Kabupaten Bima, dibawah Kendali Putra Sila, tolong buka matanya. ( KS. Soka )
COMMENTS